RKUHAP

Kesepakatan Komisi III dan Pemerintah: Pemeriksaan Tersangka Wajib Terekam CCTV dalam RKUHAP

oleh
Kesepakatan Komisi III dan Pemerintah: Pemeriksaan Tersangka Wajib Terekam CCTV dalam RKUHAP

JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR dan pemerintah akhirnya sepakat soal Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Revisi ini mengatur bahwa proses pemeriksaan seorang tersangka wajib direkam dengan kamera pengawas atau CCTV. Rekaman ini nantinya tidak hanya bisa dipakai untuk kepentingan penyelidikan saja, tapi juga bisa diakses oleh pihak tersangka atau terdakwa … Baca Selengkapnya

RKUHAP Harus Melindungi Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum: Komisi

oleh
RKUHAP Harus Melindungi Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum: Komisi

Jakarta (ANTARA) – Komnas Perempuan menekankan pentingnya memasukkan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). “Hal ini mencakup kedudukan perempuan sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa, maupun terpidana,” kata Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, di Jakarta pada Sabtu. Menurut Anshor, KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

oleh
Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

loading… Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah minta DPR untuk perpanjang waktu bahas RKUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah meminta DPR memperpanjang diskusi tentang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Soalnya, bukan cuma Komnas HAM, banyak pihak juga kasih masukan terkait pembahasan ini. “Menurut kami, Komnas HAM setuju kalo pembahasan … Baca Selengkapnya