Revisi

Minta BPKH Tetap Ada, IPHI Mendukung Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji

oleh
Minta BPKH Tetap Ada, IPHI Mendukung Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji

“ loading… Wakil Ketua Umum IPHI Mohamad Anshori menolak pembubaran BPKH dan mendorong amendemen UU Pengelolaan Keuangan Haji. Foto/SindoNews JAKARTA – DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ). Tidak hanya itu, IPHI juga mengusulkan amendemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam Rapat Dengar … Baca Selengkapnya

Spesialis Hukum Mengungkap Dampak Revisi UU KUHAP Jika Disahkan

oleh
Spesialis Hukum Mengungkap Dampak Revisi UU KUHAP Jika Disahkan

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG – Sejumlah pakar hukum di Kota Bandung menggelar diskusi terkait ‘Aspek Krusial dalam Revisi UU KUHAP Perubahan, Dampak, dan Implementasi’. Hadir sejumlah pembicara yakni Guru Besar UPI Prof Cecep Darmawan dan Dosen Al Ghifari Deni Rismansyah dalam kegiatan yang … Baca Selengkapnya

Perekrutan di AS Diprediksi Tetap Kuat dengan Fokus pada Revisi

oleh
Perekrutan di AS Diprediksi Tetap Kuat dengan Fokus pada Revisi

with focus on how policymakers view the balance between inflation risks and the need to support economic growth. Also on Tuesday, Mexico releases inflation data for January. The figures will be scrutinized for signs of whether price pressures are building, potentially complicating Banxico’s easing cycle. On Wednesday, Brazil reports industrial production for December, offering insight … Baca Selengkapnya

Menjadi Pedoman dalam Membahas Revisi UU Pemilu

oleh
Menjadi Pedoman dalam Membahas Revisi UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan uji materi terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menyikapi putusan tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono menegaskan, pihaknya menghormati dan siap mematuhi putusan MK. Ia menambahkan bahwa Fraksi Gerindra akan menjadikan keputusan tersebut sebagai … Baca Selengkapnya

Menteri akan bertemu dengan CEO untuk meredakan kekhawatiran atas revisi hak ketenagakerjaan di Inggris.

oleh
Menteri akan bertemu dengan CEO untuk meredakan kekhawatiran atas revisi hak ketenagakerjaan di Inggris.

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Menteri akan meyakinkan beberapa eksekutif senior terkemuka di Britania Raya bahwa mereka akan didengarkan “setiap langkah” saat pemerintah berupaya meredam kekhawatiran yang semakin meningkat tentang revisi undang-undang ketenagakerjaan. Wakil perdana menteri Angela Rayner dan menteri bisnis Jonathan … Baca Selengkapnya

Private equity memperingatkan bahwa revisi pajak capital gains di Inggris bisa menjadi ‘tipping point’

oleh
Private equity memperingatkan bahwa revisi pajak capital gains di Inggris bisa menjadi ‘tipping point’

Eksekutif ekuitas swasta telah memperingatkan bahwa tindakan radikal untuk mengubah rezim pajak capital gains di Inggris bisa menjadi kunci dalam memicu keberangkatan para pembuat kesepakatan dari Britania. Pidato Perdana Menteri Sir Keir Starmer pada hari Selasa, di mana ia memperingatkan bahwa merekalah yang “mempunyai pundak terlebar harus memikul beban yang lebih berat”, membuat gugup industri … Baca Selengkapnya

DPR Mundur dari Revisi UU Pilkada di Tengah Protes.

oleh
DPR Mundur dari Revisi UU Pilkada di Tengah Protes.

Deputy Speaker of the House of Representatives (DPR) Sufmi Dasco Ahmad pada hari Kamis mengumumkan bahwa parlemen telah memutuskan untuk membatalkan rencananya untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyusul protes publik. Oleh karena itu, undang-undang tersebut akan diterapkan bersamaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pemilihan dan batas usia calon untuk pemilihan kepala … Baca Selengkapnya

Melanggar UUD 1945, Revisi UU Pilkada Akan Menghasilkan Cacat Hukum yang Kronis

oleh
Melanggar UUD 1945, Revisi UU Pilkada Akan Menghasilkan Cacat Hukum yang Kronis

Revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Badan Legislasi DPR akan membuat aturan tersebut cacat hukum kronis dan batal lantaran tak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. “Secara hukum, jika DPR memaksakan merevisi UU Pilkada, UU itu cacat hukum kronis dan batal demi hukum karena bertentangan dengan UUD Negara RI 1945,” … Baca Selengkapnya

Polemik Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 28/2024, Komunitas Pelaku Industri Mendesak Dilaksanakan Revisi.

oleh
Polemik Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 28/2024, Komunitas Pelaku Industri Mendesak Dilaksanakan Revisi.

Rabu, 21 Agustus 2024 – 19:16 WIB Jakarta, VIVA – Asosiasi pelaku industri produk tembakau alternatif secara tegas menolak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023). Baca Juga : Penyaluran Kredit Bank Mandiri ke Segmen UMKM Capai Rp 127 Triliun … Baca Selengkapnya

PDB Kuartal I Jepang Turun Lebih Sedikit dari yang Pertama Dilaporkan pada Revisi Belanja Modal Oleh Reuters

oleh
PDB Kuartal I Jepang Turun Lebih Sedikit dari yang Pertama Dilaporkan pada Revisi Belanja Modal Oleh Reuters

Menurut Satoshi Sugiyama dan Tetsushi Kajimoto TOKYO (Reuters) -Ekonomi Jepang mengalami kontraksi lebih sedikit daripada yang awalnya dilaporkan pada kuartal Januari-Maret berkat revisi naik pada data belanja modal dan inventaris, memberikan dukungan terbatas pada rencana bank sentral untuk menaikkan suku bunga lagi tahun ini. Analis memperkirakan ekonomi Jepang telah mencapai titik terendah pada tiga bulan … Baca Selengkapnya