Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia bakal bentuk tim khusus untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah nasional yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan, demi memastikan pelaksanaanya berjalan baik.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keputusan membentuk tim ini diambil setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan diskusi dengan pimpinan DPR lainnya.
"DPR akan bentuk dan tunjuk tim untuk mengawasi proses penulisan ulang sejarah, sebagai bagian dari fungsi pengawasan," ujar Dasco dalam keterangan tertulis pada Minggu.
Dia menjelaskan tim akan terdiri dari anggota Komisi III (hukum) dan Komisi X (pendidikan dan kebudayaan), serta menekankan bahwa mereka akan bekerja secara profesional.
Dasco berharap pengawasan ini bisa mencegah inisiatif Kemendikbud menjadi kontroversi publik, dengan menegaskan bahwa tim akan perhatikan khusus isu-isu sensitif atau yang diperdebatkan.
Pada 3 Juli, Ketua DPR Puan Maharani mendorong Kemendikbud memastikan tidak ada fakta sejarah yang dihapus atau diputarbalikkan dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional ini.
"Kita harus menghargai dan mengakui bahwa menulis sejarah harus dilakukan sejelas dan setransparan mungkin, tanpa merugikan pihak mana pun atau menghapus jejak sejarah mereka," katanya.
Pernyataan ini menanggapi keputusan Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk lanjutkan inisiatif revisi sejarah, meski ada desakan dari beberapa anggota DPR untuk tunda atau hentikan proyek ini.
Berita terkait: Proyek penulisan ulang sejarah akan masukkan Gua Leang-Leang: Zon
Berita terkait: Ketua DPR Indonesia ingatkan agar tidak hapus fakta sejarah
Penerjemah: Arie Novarina
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025