Regulasi AI Bertujuan Meningkatkan Penggunaan Teknologi yang Produktif: Kementerian

23 Juni 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Jakarta (ANTARA) — Kementerian Komunikasi dan Digital RI menyatakan bahwa regulasi tentang pengembangan dan penerapan kecerdasan artifisial (AI) yang sedang disusun pemerintah tujuannya untuk mendorong penggunaan teknologi yang lebih produktif. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian, Edwin Hidayat Abdullah, dalam peluncuran Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta pada Selasa lalu, mengatakan ada celah besar antara … Baca Selengkapnya

Pemerintah AS Membiarkan Regulasi Pusat Data Utama Kedaluwarsa

15 Juni 2026 oleh Dina Sari

Pemerintah AS secara diam-diam bersiap untuk membiarkan aturan yang menguraikan standar penggunaan dan operasi pusat data federal, yang dikenal sebagai Federal Data Center Enhancement Act (FDCEA), berakhir masa berlakunya, menurut sumber yang berbicara kepada WIRED. Baik Kongres maupun pemerintahan Trump tampaknya tidak bergerak signifikan untuk melindungi atau memperpanjang aturan tersebut, atau menyiapkan rencana alternatif. Pusat … Baca Selengkapnya

Kuasa AI: Negara Bagian Abaikan Peringatan Trump Jejak langkah independen pembuat undang-undang Partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat dalam mengatur AI tetap berjalan, meski mantan Presiden Trump telah memperingatkan agar negara bagian tidak mengeluarkan regulasi sendiri.

14 Juni 2026 oleh Sariyanti Wijaya

6 bulan setelah Presiden Donald Trump mempr-ingatkan negara bagian untuk tidak mengatur kecerdasan buatan (AI), mereka makin banyak yang melakukannya. Kongres belum juga membuat peraturan federal tentang AI, sementara negara bagian terus maju dan mengawasi bagaimana chatbot berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana sistem AI dipakai oleh perusahaan, dan apa yang harus dilakukan pengembang untuk mencegah bencana … Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Finalisasi Regulasi untuk Koperasi Desa

13 Juni 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Staf KSP Konfirmasi RUU Perpres Koperasi Segera Terbit DPR Jakarta (ANTARA) – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa perutusan untuk merampungkan Perareturan Presiden (Perpres) alah akan digesa di hari reci bekerja, terutama sorotan disepesi oleh wartawan. Menteri Sektetarian Kabupaten… Sekonyong "dopok" KSP menyeruhkan dra Izzul Menkeu, Menteri serta Kabapugian Mendaptra lainnya via Pad. Tetanyah jery … Baca Selengkapnya

Demokrat Dorong Regulasi AI Militer Usai Kontroversi Anthropic dan Pentagon

10 Juni 2026 oleh Dina Sari

Kaum Demokrat di Kongres tengah mendorong pengesahan undang-undang yang dapat membatasi penggunaan kecerdasan buatan oleh Departemen Pertahanan (DoD). Pekan ini, Senator Demokrat Adam Schiff dari California meluncurkan Undang-Undang HALO (Human Authority in Lethal Operations), sebuah RUU yang mewajibkan komandan manusia memiliki keputusan akhir terhadap setiap tindakan yang diambil oleh sistem senjata otonom. RUU ini juga … Baca Selengkapnya

Judul:Rivalitas Visi Regulasi Kecerdasan Buatan antara OpenAI dan Gedung Putih

6 Juni 2026 oleh Dina Sari

Dalam sebuah dokumen kebijakan anyar berjudul "Democratic Governance of Frontier AI: A blueprint for a federal framework," OpenAI memaparkan visinya soal regulasi kecerdasan buatan, dengan lima prioritas inti: mendorong transparansi, melindungi inovasi, menangani risiko terhadap keamanan nasional dan publik, memajukan tata kelola demokrasi, dan membentuk "lembaga adaptif" yang sanggup mengimbangi percepatan perkembangan teknologi ini. Meskipun … Baca Selengkapnya

Debat Regulasi AI: Kennedy, mantan suami Kellyanne Conway dan mantan ilmuwan data Palantir. Selamat datang di pemilihan pendahuluan Manhattan.

5 Juni 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Dalam debat panas Kamis malam, kandidat Demokrat yang bersaing di distrik pilihan di Manhattan saling serang, kususnya soal perusahaan teknologi besar dan siapa yang bakal jadi lawan terberat Presiden Donald Trump. Tapi, Alex Bores — seorang anggota DPR negara bagian yang punya rencana mau ngatur kecerdasan buatan (AI) sehingga bikin banyak perusahaan ngeluarin duit buat … Baca Selengkapnya

UUBS Baru Langkah Maju Besar Batasi Regulasi AI Negara

5 Juni 2026 oleh Dina Sari

Sebuah draf undang-undang baru yang bertujuan mengatur beberapa alat kecerdasan buatan paling canggih telah dirilis untuk konsultasi publik oleh Anggota DPR RI Partai Republik, Jay Obernolte dari California, dan Anggota DPR RI Demokrat, Lori Trahan dari Massachusetts, pada hari Kamis. RUU Obernolte-Trahan, yang dijuluki Great American AI Act, mewajibkan pengembang AI besar untuk memberi tahu … Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan menyiapkan regulasi baru untuk ekspor sumber daya alam

4 Juni 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Kementerian Perdagangan Indonesia sudah menyelesaikan tiga peraturan menteri baru untuk mereformasi ekspor komoditas strategis negara, termasuk minyak sawit mentahan (CPO), batu bara, dan feronikel. "Kami sedang menyelesaikan tiga (peraturan) menteri, satu untuk CPO, satu untuk batu bara, dan satu untuk ferroalloys," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso kepada wartawan di Jakarta hari Kamis. Berdasarkan kebijakan baru … Baca Selengkapnya

Penegasan Menteri: Tak Ada Kenaikan Pajak untuk UMKM dalam Regulasi Baru

3 Juni 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bilang kalau tidak ada kenaikkan pajak untuk UMKM berdasarkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. “Tidak ada perubahan, apalagi kenaikan, pajak UMKM. Insentif pajak untuk UMKM tetap sama kaya sebelumnya,” kata Maman waktu konferensi pers dikantor di Jakarta, Rabu. Dia jelasin UMKM dengan penghasilan tahunan … Baca Selengkapnya