Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu recently visited the United States to meet with President Donald Trump. During his flight from Hungary to the US, Netanyahu took a detour to avoid flying over certain European countries that might enforce an ICC arrest warrant against him. The ICC is an independent court based in The Hague, Netherlands, … Baca Selengkapnya
Polisi di Filipina menangkap Rodrigo Duterte, mantan presiden negara itu, pada hari Selasa atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah surat perintah dari Pengadilan Pidana Internasional. Saat menjabat, Bapak Duterte mendorong polisi untuk memburu dan membunuh orang yang dicurigai terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal. Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa lebih dari 30.000 orang tewas … Baca Selengkapnya
Florida telah meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap influencer asal Inggris-Amerika Andrew dan Tristan Tate, yang terbang ke negara bagian tersebut minggu lalu dari Rumania, di mana mereka dihadapkan pada tuduhan pemerkosaan dan perdagangan manusia. Jaksa agung Florida, James Uthmeier, mengatakan penyelidik telah mengeluarkan surat perintah pencarian dan surat perintah sebagai bagian dari penyelidikan “sekarang aktif”. Di … Baca Selengkapnya
Pemerintahan Trump memberlakukan sanksi terhadap Pengadilan, Rencana Pengusiran Paksa Palestina, Juga Merupakan Kejahatan Internasional Washington–(ANTARA/Business Wire)– Pengadilan Pidana Internasional (“ICC”) seharusnya menyelidiki mantan pejabat AS Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin atas peran aksesori mereka dalam membantu dan mendukung, serta dengan sengaja menyumbang, kejahatan perang Israel dan kejahatan … Baca Selengkapnya
loading… PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menghormati penuh putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Bandarlampung, Lampung dalam perkara tindak pidana jaminan fidusia dengan terdakwa debitur SW. Dalam keterangan tertulis yang diterima SindoNews, MTF menjelaskan bahwa PN Tanjung Karang dalam putusan Perkara Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk pada 13 Januari 2025 telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah … Baca Selengkapnya
Bernd Debusmann Jr BBC News, Gedung Putih Getty Images Trump sebelumnya memberlakukan sanksi terhadap pejabat ICC selama masa jabatannya yang pertama pada tahun 2020. Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif memberlakukan sanksi terhadap Pengadilan Pidana Internasional, menuduhnya melakukan \”tindakan ilegitim dan tanpa dasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat kami, Israel\”. Langkah ini menempatkan … Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal partai CDU konservatif Jerman telah meminta agar usia tanggung jawab pidana negara itu diturunkan dari 14 menjadi 12 tahun. Carsten Linnemann mengatakan kepada saluran TV Welt bahwa “jika sesuatu terjadi pada anak berusia 13 tahun setiap minggu atau setiap bulan, maka kita harus bereaksi.” Dia menunjukkan bahwa Swiss telah menurunkan batas usia, dan … Baca Selengkapnya
Mengoreksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kode Acara Pidana (KUHAP) merupakan prasyarat untuk menghilangkan “sikap sopan” di pengadilan sebagai faktor yang meringankan dalam hukuman, demikian diungkapkan Mahkamah Agung (MA). “Itu tergantung pada undang-undang. Saya ulangi, diperlukan amendemen untuk menghilangkan faktor ini,” kata juru bicara MA Yanto di kantornya di Jakarta pada hari Kamis sebagai … Baca Selengkapnya
Firma hukum sekuritas terkemuka Bleichmar Fonti & Auld LLP mengumumkan bahwa sebuah gugatan telah diajukan terhadap Symbotic Inc. (NASDAQ: NASDAQ:) dan beberapa eksekutif senior Perusahaan atas dugaan pelanggaran hukum sekuritas federal. Jika Anda berinvestasi di Symbotic, Anda didorong untuk mendapatkan informasi tambahan dengan mengunjungi https://www.bfalaw.com/cases-investigations/symbotic-inc. Investor memiliki waktu hingga 3 Februari 2025, untuk meminta Pengadilan … Baca Selengkapnya
Romli Atmasasmita DUA masalah hukum dalam menafsirkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, masalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, tafsir mengenai unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Ketiga, penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Keempat, masalah pembuktian ada/tidaknya PMH dan penyalahgunaan wewenang dalam … Baca Selengkapnya