Pidana

Kode Etik Pidana Baru: Wujud Sistem Peradilan Modern, Menurut Wakil Menteri

oleh
Kode Etik Pidana Baru: Wujud Sistem Peradilan Modern, Menurut Wakil Menteri

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merepresentasikan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan modern. Berbicara dalam acara bertajuk “Diseminasi KUHP dan KUHAP Baru: Implikasi dan Implementasi bagi Profesi Hukum” di sini pada … Baca Selengkapnya

Suami dan Anak Bupati Pekalongan Terima Rp13,7 Miliar dari Tindak Pidana Korupsi

oleh
Suami dan Anak Bupati Pekalongan Terima Rp13,7 Miliar dari Tindak Pidana Korupsi

Kamis, 5 Maret 2026 – 07:46 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguak bahwa suami dan anak dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR), diduga menerima uang hasil korupsi sekitar Rp13,7 miliar dalam periode 2023-2026. “Untuk FAR sekitar Rp5,5 miliar, ASH yang adalah suami bupati dapat Rp1,1 miliar, MSA sebagai anak bupati terima Rp4,6 … Baca Selengkapnya

Mahkamah Pidana Internasional Gelar Sidang Dakwaan Terhadap Mantan Presiden Filipina Duterte

oleh
Mahkamah Pidana Internasional Gelar Sidang Dakwaan Terhadap Mantan Presiden Filipina Duterte

Dengarkan artikel ini | 4 menit Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akan menggelar sidang untuk memutuskan apakah mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte harus diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi pemberantasan narkoba yang mematikan semasa pemerintahannya. Sidang “konfirmasi dakwaan” selama empat hari, yang akan dimulai pada pukul 09:00 GMT hari Senin, akan menentukan apakah ada cukup … Baca Selengkapnya

Hukum Pidana Berparadigma Pancasila di Tanah Air

oleh
Hukum Pidana Berparadigma Pancasila di Tanah Air

loading… Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa Romli Atmasasmita Judul artikel ini pasti bikin pembaca bingung karena terdengar aneh, tapi nyatanya ini terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara kita. Di satu sisi, ada upaya untuk mencerahkan masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum. Tetapi, di sisi lain, kita lihat aparat penegak hukum malah lebih memihak dan mendahulukan negara serta … Baca Selengkapnya

KUHP Baru: Memaksa Penanganan Perkara Kedaluwarsa, Penegak Hukum Terancam Hukuman Pidana

oleh
KUHP Baru: Memaksa Penanganan Perkara Kedaluwarsa, Penegak Hukum Terancam Hukuman Pidana

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Penegak hukum bisa kena pidana kalau maksa nuntut perkara yang sudah kadaluarsa, sesuai aturan di KUHP baru. Pernyataan ini disampaikan Faomasi Laia selaku kuasa hukum Budi dalam diskusi “Bicara Hukum” bertema “KUHP Baru Adil untuk Semua”, Jumat (13/2/2026). Budi adalah terdakwa kasus pencemaran nama baik, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Kalau penegak hukum memaksakan … Baca Selengkapnya

Penyidik Periksa Ahli dan Gelar Perkara untuk Tentukan Unsur Pidana dalam Kasus Mens Rea Pandji

oleh
Penyidik Periksa Ahli dan Gelar Perkara untuk Tentukan Unsur Pidana dalam Kasus Mens Rea Pandji

JAKARTA – Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi ahli dahulu sebelum menggelar perkara terkait kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dalam materi Stand Up Comedy Mens Rea yang dibawakan komika Pandji Pragiwaksono. Keterangan para ahli ini diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. "Setelah semua fakta terkumpul dan dianggap cukup, … Baca Selengkapnya

Polisi Konfirmasi Tidak Ada Unsur Pidana dalam Kematian Lula Lahfah

oleh
Polisi Konfirmasi Tidak Ada Unsur Pidana dalam Kematian Lula Lahfah

Loading… Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah, menegaskan kepolisian ga menemukan unsur pidana dalam kasus kematian Lula Lahfah. Foto/IG Lula Lahfah. JAKARTA – Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah, menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus meninggalnya Lula Lahfah. Diketahui bahwa almarhumah ditemukan sudah meninggal … Baca Selengkapnya

ADM Setujui Bayar $40 Juta ke SEC AS, Terhindar dari Tuntutan Pidana

oleh
ADM Setujui Bayar Juta ke SEC AS, Terhindar dari Tuntutan Pidana

Oleh Karl Plume dan Chris Prentice WASHINGTON, 27 Jan (Reuters) – Perusahaan pedagang biji-bijian Archer-Daniels-Midland akan membayar denda perdata sebesar $40 juta. Ini terjadi setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh perusahaan dan dua mantan eksekutifnya melebih-lebihkan kinerja sebuah unit bisnis penting, kata regulator pada Selasa. Dengan kesepakatan ini, Departemen Kehakiman AS menghentikan penyelidikan … Baca Selengkapnya

Swedia Targetkan Turunkan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana ke 13 Tahun di Tengah Perekrutan Anak oleh Geng

oleh
Swedia Targetkan Turunkan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana ke 13 Tahun di Tengah Perekrutan Anak oleh Geng

Swedia tengah melangkah maju dengan rencana menurunkan usia pertanggungjawaban pidana dari 15 menjadi 13 tahun untuk kasus-kasus berat, seiring dengan upaya negara itu menghadapi meningkatnya jumlah anak yang direkrut geng untuk melakukan kejahatan kekerasan tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Menteri Hukum Gunnar Strömmer menyatakan negara berada dalam “situasi darurat” dan menghentikan penggunaan anak-anak dalam … Baca Selengkapnya

Korban Pemaksaan Jaringan TPPO yang Melanggar Hukum Bebas dari Tuntutan Pidana

oleh
Korban Pemaksaan Jaringan TPPO yang Melanggar Hukum Bebas dari Tuntutan Pidana

Rabu, 21 Januari 2026 – 21:00 WIB Jakarta, VIVA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa korban yang melanggar hukum karena paksaan dari jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seharusnya tidak dipidana. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan prinsip non-penalization. Baca Juga : Polisi Hong Kong Takjub Penegakan Hukum ETLE di Indonesia Awalnya, Dedi menjelaskan bahwa korban … Baca Selengkapnya