OJK

Menteri Keuangan Ingin Atur Perdagangan Saham Spekulatif, Siapkan Insentif untuk BEI dan OJK

oleh
Menteri Keuangan Ingin Atur Perdagangan Saham Spekulatif, Siapkan Insentif untuk BEI dan OJK

loading… Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pemberian insentif pasar modal akan sangat bergantung pada keseriusan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK dalam menertibkan praktik-praktik saham gorengan dan manipulasi pasar. Foto/Dok BOGOR – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemberian insentif untuk pasar modal akan sangat tergantung pada keseriusan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas … Baca Selengkapnya

Gagal Awasi Pinjaman Online, Bennix Desak Restrukturisasi Total OJK

oleh
Gagal Awasi Pinjaman Online, Bennix Desak Restrukturisasi Total OJK

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibilang sudah gagal total dalam menjalankan tugasnya buat ngawasi industri pinjaman online (pinjol). Hal ini diungkapkan sama Founder Bennix Investor Group, Benny Batara, yang nuntut adanya perombakan secara menyeluruh di lembaga itu. Pernyataan ini disampaikan Benny Batara dalam podcast TO THE POINT AJA! di kanal YouTube SindoNews. Dia nyorotin … Baca Selengkapnya

Penyerahan Buronan OJK Adrian Asharyanto Gunadi melalui Interpol

oleh
Penyerahan Buronan OJK Adrian Asharyanto Gunadi melalui Interpol

Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Pol. Untung Widyatmoko mengatakan, pemulangan buronan OJK Adrian Asharyanto Gunadi, berkat kerja sama interpol. Foto/SindoNews **TANGERANG** – Pemulangan buronan [Otoritas Jasa Keuangan (OJK)](https://www.sindonews.com/topic/1494/otoritas-jasa-keuangan-ojk) Adrian Asharyanto Gunadi dilakukan lewat jalur interpol alias kerja sama antar kepolisian. Cara ini dipilih supaya prosesnya lebih cepat ketimbang jalur ekstradisi formal yang bisa makan waktu … Baca Selengkapnya

Kerentanan Akun RDN terhadap Peretasan: Langkah-Langkah Pengawasan OJK

oleh
Kerentanan Akun RDN terhadap Peretasan: Langkah-Langkah Pengawasan OJK

loading… OJK minta SRO untuk membatasi atau menghentikan layanan RDN di hari libur. FOTO/dok.SindoNews JAKARTA – Serangan siber di industri keuangan semakin merajalela aja. Nggak cuma rekening bank yang rentan, rekening dana nasabah (RDN) untuk transaksi saham juga rawan disalahgunakan. Baru-baru ini, beberapa perusahaan sekuritas juga jadi target pembobolan RDN. Kasus terbaru yang diduga pembobolan … Baca Selengkapnya

OJK dan Pemerintah Kolaborasi Perluas Akses Permodalan bagi Petani Hutan

oleh
OJK dan Pemerintah Kolaborasi Perluas Akses Permodalan bagi Petani Hutan

Bandarlampung (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) udah bekerjasama untuk memperluas akses modal dan keuangan bagi petani hutan yang mengelola perhutanan sosial. “Ada delapan bidang kerjasama yang udah dibuat hari ini. Yang paling penting adalah memberikan akses keuangan dan modal untuk petani perhutanan sosial, terutama lewat perbankan,” kata … Baca Selengkapnya

Luncurkan SPRINT, OJK Paparkan Rincian Cakupannya Secara Lengkap

oleh
Luncurkan SPRINT, OJK Paparkan Rincian Cakupannya Secara Lengkap

Jakarta, VIVA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meresmikan layanan perizinan satu pintu, yang pindah dari Sistem Informasi Jasa Keuangan Terintegrasi (SIJINGGA) ke Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menjelaskan bahwa ini adalah langkah strategis untuk mempercepat dan membuat proses perizinan di industri jasa keuangan menjadi lebih efisien. “Peralihan … Baca Selengkapnya

OJK Wajibkan Target Pembiayaan UMKM dalam Rencana Bisnis

oleh
OJK Wajibkan Target Pembiayaan UMKM dalam Rencana Bisnis

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengumumkan bahwa Peraturan OJK (POJK) baru telah diterbitkan, mewajibkan bank mencantumkan target pembiayaan UMKM dalam rencana bisnis mereka. “Sebagai info, untuk perbankan, kami baru saja menerbitkan POJK khusus terkait peningkatan akses pembiayaan UMKM,” kata Siregar di Jakarta, Selasa. Meski Siregar tidak menyebutkan nomor … Baca Selengkapnya

OJK Wajibkan Influencer Keuangan Miliki Izin Resmi untuk Rekomendasikan Produk Investasi (Penulisan dipercantik dengan format yang rapi dan menarik tanpa perubahan makna.)

oleh
OJK Wajibkan Influencer Keuangan Miliki Izin Resmi untuk Rekomendasikan Produk Investasi (Penulisan dipercantik dengan format yang rapi dan menarik tanpa perubahan makna.)

loading… Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan influencer keuangan atau pegiat media sosial punya izin resmi untuk promosiin atau kasih rekomendasi produk investasi. Foto/Dok Ilustrasi JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan influencer investasi atau pegiat medsos punya izin resmi saat pasarkan atau rekomendasikan efek. Efek disini maksudnya semua produk investasi pasar modal. Aturan ini ada … Baca Selengkapnya

OJK Akan Tinjau Aturan Rekening Dorman, Perjelas Hak Nasabah

oleh
OJK Akan Tinjau Aturan Rekening Dorman, Perjelas Hak Nasabah

Bandung (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana merevisi peraturan terkait pengelolaan rekening bank, terutama rekening tidak aktif, untuk memberikan kejelasan lebih tentang hak bank dan nasabah. Dalam diskusi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu lalu, anggota Dewan Komisioner OJK dan Direktur Eksekutif Pengawasan Bank, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa OJK memiliki wewenang hukum untuk mengambil … Baca Selengkapnya

Judul: Peraturan Baru OJK Mengenai Operasional Perusahaan Efek, Kolaborasi dengan Influencer Diperketat (Format yang rapi dan profesional tanpa tambahan teks lain.)

oleh
Judul: Peraturan Baru OJK Mengenai Operasional Perusahaan Efek, Kolaborasi dengan Influencer Diperketat (Format yang rapi dan profesional tanpa tambahan teks lain.)

Selasa, 15 Juli 2025 – 10:50 WIB Jakarta, VIVA – Operasional perusahaan efek diperketat oleh OJK. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan konsumen di industri jasa keuangan. Baca Juga: Influencer Otomotif Dikeroyok Brutal Gegara Saling Sindir di TikTok, Disundut Rokok dan Dipaksa Minta Maaf Aturan baru OJK ini tertuang dalam POJK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian … Baca Selengkapnya