Timika, Papua Tengah (ANTARA) – Kepolisian di Papua Tengah sedang mencari 15 narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire dini hari Senin, menurut pihak berwajib. Kabur massal ini terjadi sekitar pukul 07.30 waktu setempat, seperti diungkapkan oleh Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire Komisaris Samuel D. Tatiratu. Lapas tersebut berlokasi di Jalan Pipit, daerah … Baca Selengkapnya
Hugh SchofieldKoresponden Paris AFP via Getty Images Mantan pemimpin Prancis, Nicolas Sarkozy, telah divonis hukuman penjara selama lima tahun. Nicolas Sarkozy kembali ke posisinya yang dulu – mendominasi berita dan memecah belah bangsa. Tiga belas tahun setelah lengser, dia akan menjadi mantan presiden Prancis pertama yang dijebloskan ke penjara setelah menerima hukuman lima tahun untuk … Baca Selengkapnya
Sedikitnya 51 orang tewas dalam unjuk rasa antikorupsi yang berujung kekerasan di Nepal pekan ini, dan ribuan narapidana yang kabur selama kerusuhan masih dalam pelarian, menurut kepolisian. Hal ini terjadi seiring dengan calon penunjukan mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara. Juru bicara polisi Binod Ghimire menyatakan pada Jumat bahwa korban tewas … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri membantah rumor yang beredar bahwa tujuh personel Brimob yang terlibat dalam kasus tewasnya driver ojek online, Affan Kurniawan, adalah narapidana yang dijadikan sebagai "body double". "Kami bertindak berdasarkan fakta, dan ketujuh personel ini adalah benar anggota Brimob Polri," ujar Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Polri, … Baca Selengkapnya
New Delhi, India – Pemerintah India telah mengajukan sebuah rancangan undang-undang baru awal pekan ini di parlemen yang memungkinkan seorang perdana menteri, menteri kepala negara bagian, atau menteri federal maupun negara bagian lainnya untuk diberhentikan dari jabatannya jika mereka sedang menghadapi penyelidikan kriminal – bahkan sebelum mereka divonis bersalah. RUU yang diusulkan oleh Partai Bharatiya … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedang mengkaji kemungkinan repatriasi warga negara Indonesia yang dihukum karena terorisme di luar negeri, setelah Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Narapidana Antarnegara difinalisasi. “Ini akan diformalkan menjadi undang-undang, dan kami akan menilai apakah WNI yang ditahan di luar negeri bisa diproses berdasarkan ketentuannya,” kata Kepala BNPT Eddy Hartono … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah setuju untuk menyelesaikan RUU tentang Transfer Narapidana antara Negara, untuk menanggapi jumlah permintaan transfer yang semakin meningkat dari berbagai negara. “Kami setuju untuk finalisasi RUU itu dan mengusulkannya ke Presiden,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di sini pada Selasa. RUU ini diselesaikan … Baca Selengkapnya
Polisi di Texas tengah memburu seorang pria yang katanya “secara tidak sengaja” dibebaskan dari penjara, padahal ia seharusnya memulai masa hukuman tujuh tahun. Tory Dugas, 36 tahun, dijatuhi hukuman lima tahun penjara negara bagian atas tuduhan penganiayaan anggota keluarga dan dua tahun karena upaya kabur dari penangkapan, menurut Kantor Sheriff Harris County. Alih-alih ditahan, Dugas, … Baca Selengkapnya
Selasa, 5 Agustus 2025 – 08:00 WIB Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesty kepada 1.178 tahanan. Pemberian amnesti ini tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 yang ditandatangani tanggal 1 Agustus 2025. “Benar,” kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Adrianto saat dikonfirmasi wartawan tentang salinan Keppres yang beredar, dikutip Selasa, … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta pemerintah India mengajukan proposal resmi untuk pemindahan narapidana India yang saat ini ditahan di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, pada 1 Agustus, Mahendra menyatakan bahwa permintaan tersebut harus dikirim secara resmi melalui Menteri Dalam Negeri … Baca Selengkapnya