Mahkamah Konstitusi Mulai Menggelar Persidangan Sengketa Pemilihan Umum 2024, Total 297 Kasus.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memulai sidang perdana 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan dilaksanakan mulai tanggal 29 April hingga 3 Mei 2024. Sidang tersebut akan dilakukan secara paralel di tiga Ruang Sidang MK Gedung I dan II. Pada tanggal 23 April 2024, MK telah mendaftarkan 297 … Baca Selengkapnya

Tim Kampanye Nasional (TKN) meminta kubu Anies dan Ganjar untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.

TKN Meminta Pihak Anies dan Ganjar Hormati Keputusan MK tentang Sengketa Pilpres 2024

Selasa, 22 April 2024 – 18:16 WIB Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, meminta pasangan calon (paslon) nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut dua Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Hal ini sejalan dengan … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Akan Segera Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024, Presiden Jokowi Mengatakan Hal Ini

Minggu, 21 April 2024 – 22:04 WIB Dokumentasi – Presiden Joko Widodo menyatakan pendapatnya mengenai rencana Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com jpnn.com – GORONTALO – Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait rencana Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres … Baca Selengkapnya

Togo menyetujui reformasi konstitusi yang mengubah cara presiden dipilih | Berita Pemilihan

Mereka yang menentang perubahan tersebut khawatir bahwa itu bisa memungkinkan perpanjangan masa jabatan Presiden Faure Gnassingbe. Para anggota parlemen di Togo telah menyetujui perubahan konstitusi yang terkait dengan batas waktu masa jabatan presiden dan cara pemilihan presiden, yang beberapa politisi oposisi dan kelompok masyarakat sipil mengecam sebagai kudeta konstitusi. Parlemen Togo sebenarnya telah mengadopsi amendemen … Baca Selengkapnya

Nilai-nilai Demokrasi yang Mau Luntur, Front Penyelamat Demokrasi Mengajukan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi.

Kamis, 18 April 2024 – 16:29 WIB Jakarta – Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi atau F-PDR turut mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ini menyusul beberapa tokoh sebelumnya seperti Megawati Soekarnoputri, Habib Rizieq Shihab maupun Din Syamsuddin. Pengajuan ini dilakukan menjelang putusan MK terhadap sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) atau sengketa … Baca Selengkapnya

Rencana radikal Meloni: Menulis ulang konstitusi Italia pasca-fasis

Deep inside the museum that houses the Ara Pacis, a stunning marble altar commemorating the peace and prosperity brought by Augustus, the first emperor of Ancient Rome, a group of influential Italian business leaders gathered to discuss the current state of their country. These individuals, who support the Io Cambio movement, expressed concerns about the … Baca Selengkapnya

Kampanye Kennedy kewalahan setelah email penggalangan dana menyebut pemberontak 6 Januari sebagai ‘aktivis’ yang ‘dipisahkan dari hak konstitusi mereka’

Kampanye presiden Robert F. Kennedy Jr. pada hari Kamis mengakhiri kontrak dengan vendor yang disalahkan atas pengiriman email penggalangan dana yang merujuk pada orang-orang yang dihadapkan pada tuduhan insurreksi 6 Januari sebagai “aktivis” yang “dipisahkan dari kebebasan konstitusional mereka.” Bahasa dalam email itu menggambarkan mantan Presiden Donald Trump, yang telah berupaya untuk menulis ulang sejarah … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi tidak akan memanggil Jokowi terkait gelar kepala negara

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk tidak memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke sidang sengketa Pemilu 2024, mengingat statusnya sebagai kepala negara, kata Hakim MK Arief Hidayat pada Jumat. Hidayat menjelaskan bahwa akan tidak etis bagi pengadilan untuk memanggil Jokowi karena posisinya sebagai presiden menempatkannya sebagai salah satu simbol Indonesia yang memerlukan … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Thailand akan memutuskan apakah akan membubarkan partai Move Forward yang populer.

BANGKOK (AP) — Mahkamah Konstitusi Thailand pada hari Rabu mengumumkan bahwa mereka akan memutuskan apakah akan membubarkan partai politik yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan tahun lalu karena diduga melanggar konstitusi dengan mengusulkan untuk mengubah undang-undang tentang pencemaran nama baik keluarga kerajaan negara tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa mereka menerima petisi dari Komisi Pemilihan Negara untuk … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri untuk dengar pendapat sengketa pemilihan.

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memanggil empat menteri kabinet dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan persidangan sengketa pemilihan. \”Kami telah mengirim surat panggilan resmi kepada pihak-pihak tersebut,\” kata Kepala Biro Administrasi dan Sekretariat Mahkamah, Fajar Laksono, di sini, pada Selasa (2 April). Meskipun tidak mengungkap siapa yang … Baca Selengkapnya