Jangan Hanya Fisik yang Besar, Tapi Juga Hormati Konstitusi!

Jangan Hanya Fisik yang Besar, Tapi Juga Hormati Konstitusi!

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, menyoroti kasus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina yang hingga saat ini belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan terkait tuduhan fitnah terhadap mantan Wapres Jusuf Kalla (JK). Ia meminta Silfester menghormati konstitusi dan menyerahkan diri ke Kejari Jaksel untuk menjalani hukuman. loading… Foto: Riyan Rizki … Baca Selengkapnya

Amnesti dan Abolisi untuk Hasto-Tom Lembong Sesuai Konstitusi Judul dalam Bahasa Indonesia: Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Hasto-Tom Lembong Sesuai Konstitusi (Tata letak yang rapi dengan pemilihan font yang profesional dan spasi yang seimbang.)

Amnesti dan Abolisi untuk Hasto-Tom Lembong Sesuai Konstitusi  

Judul dalam Bahasa Indonesia:  

Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Hasto-Tom Lembong Sesuai Konstitusi  

(Tata letak yang rapi dengan pemilihan font yang profesional dan spasi yang seimbang.)

Jumat, 1 Agustus 2025 – 18:04 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pemberian amnesti dan abolisi untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sudah sesuai dengan konstitusi. Baca Juga: Abolisi Tom dan Amnesti Hasto Disebut Wujud Kearifan Pemimpin “Pemberian amnesti dan abolisi oleh pemerintah, termasuk … Baca Selengkapnya

Kamboja Sahkan Perubahan Konstitusi yang Izinkan Pencabutan Kewarganegaraan oleh Pemerintah

Kamboja Sahkan Perubahan Konstitusi yang Izinkan Pencabutan Kewarganegaraan oleh Pemerintah

Aktivis HAM khawatir langkah yang disetujui parlemen bisa digunakan untuk menargetkan lawan politik. Anggota parlemen Kamboja telah mengubah konstitusi negara untuk mengizinkan undang-undang yang mencabut kewarganegaraan dari mereka yang dianggap berkolusi dengan kekuatan asing. Perubahan konstitusi ini, yang didukung secara bulat oleh 125 politikus di Majelis Nasional pada Jumat, menuai kritik dari kelompok HAM. Mereka … Baca Selengkapnya

"Pemerintah Teliti Keputusan MK Mengenai Pemecahan Pemilu: Sesuai Konstitusi atau Tidak?" Note: The text is formatted for visual appeal with clear spacing and punctuation, adhering strictly to the given instructions.

"Pemerintah Teliti Keputusan MK Mengenai Pemecahan Pemilu: Sesuai Konstitusi atau Tidak?"  

Note: The text is formatted for visual appeal with clear spacing and punctuation, adhering strictly to the given instructions.

Rabu, 9 Juli 2025 – 10:24 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menjelaskan saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan kajian lebih dalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal, termasuk menyoal pro dan kontranya. Baca Juga: DPR Sebut Tak Perlu Revisi UU MK Usai … Baca Selengkapnya

Indonesia Pertimbangkan Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Setelah Putusan Konstitusi

Indonesia Pertimbangkan Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Setelah Putusan Konstitusi

Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengalami perpanjangan masa jabatan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan jeda minimal dua tahun antara pemilu nasional dan daerah mulai 2029, menurut seorang menteri senior. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Keimigrasian, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah harus membentuk tim khusus untuk … Baca Selengkapnya

Miliarder CEO Ken Griffin menghabiskan $43 juta untuk membeli Konstitusi AS. Sekarang dia meminjamkan salinannya agar publik dapat melihatnya.

Miliarder CEO Ken Griffin menghabiskan  juta untuk membeli Konstitusi AS. Sekarang dia meminjamkan salinannya agar publik dapat melihatnya.

“ CEO Citadel Ken Griffin percaya bahwa kemakmuran Amerika merupakan bukti kekuatan Konstitusi. Dan saat negara bersiap untuk merayakan ulang tahun ke-250nya tahun depan, miliarder hedge fund ingin memperluas akses publik terhadap dokumen 1787 tersebut. Griffin mengumumkan pada hari Selasa bahwa ia akan meminjamkan salinan pertama Konstitusi miliknya ke National Constitution Center di Philadelphia untuk … Baca Selengkapnya

Tim Trump mempertimbangkan untuk menangguhkan hak konstitusi habeas corpus untuk mempercepat deportasi. Bisakah itu?

Tim Trump mempertimbangkan untuk menangguhkan hak konstitusi habeas corpus untuk mempercepat deportasi. Bisakah itu?

“ Wakil kepala staf Gedung Putih Stephen Miller mengatakan Presiden Donald Trump sedang mencari cara untuk memperluas kekuatan hukumnya untuk deportasi imigran yang berada secara ilegal di Amerika Serikat. Untuk mencapai hal tersebut, dia mengatakan pemerintahan tersebut “sedang mempertimbangkan” untuk menghentikan habeas corpus, hak konstitusi bagi orang untuk menantang penahanan mereka oleh pemerintah. Langkah tersebut … Baca Selengkapnya

Trump mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah dia perlu mematuhi konstitusi AS

Trump mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah dia perlu mematuhi konstitusi AS

Buka newsletter White House Watch secara gratis Panduan Anda untuk apa artinya masa jabatan kedua Trump bagi Washington, bisnis, dan dunia Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah orang-orang di AS layak mendapatkan proses hukum yang sesuai, yang dijamin oleh konstitusi Amerika, saat dia menyerang kekuasaan yudikatif karena menghalangi rencananya untuk mendepor imigran ilegal. … Baca Selengkapnya

Pensiunan TNI Menyarankan Pencopotan Wakil Presiden Gibran, Arief Poyuono: Tetap dalam Koridor Konstitusi.

Pensiunan TNI Menyarankan Pencopotan Wakil Presiden Gibran, Arief Poyuono: Tetap dalam Koridor Konstitusi.

Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono berpendapat bahwa tidak ada yang salah dari pernyataan para purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, dalam negara demokrasi, penyampaian aspirasi merupakan hal yang sah. Arief menyatakan bahwa aspirasi para purnawirawan TNI masih disampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal … Baca Selengkapnya

Hongaria Menyetujui Perubahan Konstitusi yang Melarang Acara LGBTQ+ | Berita LGBTQ

Hongaria Menyetujui Perubahan Konstitusi yang Melarang Acara LGBTQ+ | Berita LGBTQ

Aktivis hak asasi manusia dan beberapa pakar hukum mengutuk undang-undang tersebut, mengatakan bahwa undang-undang tersebut secara efektif menjadikan ekspresi LGBTQ+ sebagai kejahatan. Parlemen Hongaria telah menyetujui amandemen konstitusi yang memungkinkan pemerintah untuk melarang semua acara publik yang diselenggarakan oleh kelompok LGBTQ+. Disahkan pada hari Senin, amandemen tersebut mengformalkan undang-undang yang diperkenalkan awal tahun ini yang … Baca Selengkapnya