Rabu, 14 Januari 2026 – 00:18 WIB Jakarta, VIVA – Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Didi Supandi dan seorang pedagang makanan online bernama Wahyu Triana Sari mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka merasa dirugikan karena kuota internet mereka sering hangus sebelum sempat dipakai habis. … Baca Selengkapnya
loading… Seorang warga negara Indonesia, NG Kim Tjoa, melalui tim kuasa hukumnya dari Eliadi Hulu & Partners Law Firm mengajukan uji materi Pasal 304 KUHD ke MK, Selasa (13/1/2026). Foto/Dok. SindoNews JAKARTA – Permohonan uji materi Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sudah resmi didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa, 13 Januari … Baca Selengkapnya
loading… PDIP mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri pada Rakernas I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). Foto: Felldy Utama JAKARTA – PDIP mendesak pemerintah agar lekas menjalankan transformasi di tubuh Polri. Tujuanya untuk memastikan Polri berdiri tegak sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan … Baca Selengkapnya
loading… Seorang pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, menegaskan bahwa menempatkan Polri di bawah Presiden punya dasar konstitusi yang kuat dalam sistem presidensial kita. Foto/Ist JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menekankan, penempatan Polri di bawah kendali Presiden memiliki landasan konstitusional yang kuat di sistem pemerintahan Indonesia. Pernyataannya ini disampaikan dalam Rapat Dengar … Baca Selengkapnya
loading… JAKARTA – Wacana pemillihan kepala daerah ( pilkada ) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) terus jadi perdebatan. Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pilkada lewat DPRD punya landasan konstitusi yang kuat dan tidak melanggar UUD 1945. Menurut Rifqi, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, gubernur, bupati, … Baca Selengkapnya
Sabtu, 29 November 2025 – 10:27 WIB Jakarta, VIVA – Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan beberapa langkah transformasi kelembagaan di tubuh Polri yang patut diapresiasi. Dengan konsep Presisi, Kapolri telah membawa perubahan positif bagi institusi Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baca Juga: 2.200 Personel Gabungan Kawal Laga … Baca Selengkapnya
Kami apresiasi langkah Polri yang narik penugasan Irjen Pol Raden Argo Yuwono dari Kementerian UMKM. Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan, puji Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena gercep narik Irjen Argo kembali ke Polri. Ini dilakukan sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXI/2025 yang melarang anggota Polri aktif mengisi jabatan sipil. “Kita puji langkah institusi Polri … Baca Selengkapnya
Yogyakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menegaskan bahwa putusan MK tidak berdasarkan pada viralitas suatu kasus di masyarakat. Pernyataan ini menanggapi anggapan populer “no viral, no justice” yang beredar. Dalam diskusi hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Saldi menjelaskan bahwa konsep tersebut mungkin relevan untuk kasus konkret, tapi tidak berlaku dalam pengujian … Baca Selengkapnya
Ismail Omar Guelleh berpeluang mencalonkan diri kembali pada 2026 setelah parlemen mencabut batasan usia bagi calon presiden. Diterbitkan Pada 26 Okt 202526 Okt 2025 Klik untuk membagikan di media sosial share2 Bagikan Parlemen Djibouti telah menghapus batas usia konstitusional untuk calon presiden, membuka peluang bagi Ismail Omar Guelleh untuk memperebutkan masa jabatan keenam meski berusia … Baca Selengkapnya
Para hakim di Kamerun telah menolak permohonan untuk pembatalan sebagian atau total pemilihan presiden yang sangat dipersengketakan. Mereka menyatakan akan mengumumkan hasilnya pada hari Senin. Kota-kota besar di negara itu telah diguncang protes, dengan para pendukung oposisi yang menuduh pemilu 12 Oktober itu dicemari ketidakberesan, termasuk penggelembungan suara. Majelis Konstitusi menolak delapan permohonan, dengan alasan … Baca Selengkapnya