Konstitusi

Riwayat Pencarian Google Anda Dapat Digunakan di Pengadilan. Apakah Itu Melanggar Konstitusi?

oleh
Riwayat Pencarian Google Anda Dapat Digunakan di Pengadilan. Apakah Itu Melanggar Konstitusi?

Polisi yang sedang menyelidiki kasus-kasus sulit sekarang sering minta bantuan pada Google. Mereka minta Google kasih tahu siapa saja yang mencari kata-kata tertentu di internet. Ini namanya "surat perintah kata kunci terbalik". Banyak yang khawatir ini bisa bahayakan privasi orang yang tidak bersalah. Biasanya, surat perintah polisi menargetkan orang atau lokasi yang sudah diketahui. Tapi … Baca Selengkapnya

Trump Tanggapi Putusan Pelanggaran Konstitusi: Para Hakim ‘Tidak Setia kepada Konstitusi Kita’

oleh
Trump Tanggapi Putusan Pelanggaran Konstitusi: Para Hakim ‘Tidak Setia kepada Konstitusi Kita’

Presiden Donald Trump mendapat masalah karena bertindak sendiri soal tarif – Mahkamah Agung pada Jumat memberikan teguran langka dengan memutuskan dia tidak punya kuasa untuk menyatakan keadaan darurat ekonomi dan memberlakukan pajak baru yang luas untuk impor. Trump membuat tarif sebagai dasar utama janji ekonominya ke pemilih jelang pemilu, bahkan menyebut tarif sebagai “kata favoritnya … Baca Selengkapnya

Italia Nyatakan Tidak Dapat Bergabung dengan ‘Dewan Perdamaian’ Trump karena Konstitusi | Berita PBB

oleh
Italia Nyatakan Tidak Dapat Bergabung dengan ‘Dewan Perdamaian’ Trump karena Konstitusi | Berita PBB

Menurut menteri, berdasarkan konstitusi Italia tidak dapat bergabung dengan dewan karena kekuasaan akan dipegang oleh satu pemimpin yang berdiri di atas anggota lainnya. Dengarkan artikel ini | 3 min Terbit Pada 7 Feb 2026 Italia menyatakan tidak mampu bergabung dengan “Dewan Perdamaian” Presiden AS Donald Trump akibat “batasan konstitusional”, menjadi kemunduran terbaru bagi badan yang … Baca Selengkapnya

Anthropic Pembaruan ‘Konstitusi’ Claude, untuk Jaga-Jaga Jika Chatbot Memiliki Kesadaran

oleh
Anthropic Pembaruan ‘Konstitusi’ Claude, untuk Jaga-Jaga Jika Chatbot Memiliki Kesadaran

Claude milik Anthropic kini mendapatkan konstitusi baru. Pada hari Rabu, perusahaan mengumumkan bahwa dokumen yang memberikan “deskripsi rinci mengenai visi Anthropic terkait nilai dan perilaku Claude” sedang ditulis ulang. Perubahan ini akan menerapkan prinsip-prinsip luas yang diharapkan perusahaan untuk diikuti chatbotnya, alih-alih seperangkat aturan ketat yang menjadi acuan pada iterasi dokumen sebelumnya. Logika Anthropic untuk … Baca Selengkapnya

Delapan Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi Terkait KUHP dan KUHAP

oleh
Delapan Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi Terkait KUHP dan KUHAP

loading… Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Foto: Felldy Utama JAKARTA – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, sampai sekarang ada 8 permohonan uji materi yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu … Baca Selengkapnya

Pengemudi Ojol dan Pedagang Ajukan Gugatan Aturan Kuota Internet Hangus ke Mahkamah Konstitusi

oleh
Pengemudi Ojol dan Pedagang Ajukan Gugatan Aturan Kuota Internet Hangus ke Mahkamah Konstitusi

Rabu, 14 Januari 2026 – 00:18 WIB Jakarta, VIVA – Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Didi Supandi dan seorang pedagang makanan online bernama Wahyu Triana Sari mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka merasa dirugikan karena kuota internet mereka sering hangus sebelum sempat dipakai habis. … Baca Selengkapnya

Judicial Review atas Pasal 304 KUHD Terkait Klaim Asuransi Diajukan ke Mahkamah Konstitusi

oleh
Judicial Review atas Pasal 304 KUHD Terkait Klaim Asuransi Diajukan ke Mahkamah Konstitusi

loading… Seorang warga negara Indonesia, NG Kim Tjoa, melalui tim kuasa hukumnya dari Eliadi Hulu & Partners Law Firm mengajukan uji materi Pasal 304 KUHD ke MK, Selasa (13/1/2026). Foto/Dok. SindoNews JAKARTA – Permohonan uji materi Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sudah resmi didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa, 13 Januari … Baca Selengkapnya

Polri Harus Berdiri Tegak di Atas Konstitusi, PDIP Tegaskan: Bukan Alat Kekuasaan Sesaat

oleh
Polri Harus Berdiri Tegak di Atas Konstitusi, PDIP Tegaskan: Bukan Alat Kekuasaan Sesaat

loading… PDIP mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri pada Rakernas I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). Foto: Felldy Utama JAKARTA – PDIP mendesak pemerintah agar lekas menjalankan transformasi di tubuh Polri. Tujuanya untuk memastikan Polri berdiri tegak sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan … Baca Selengkapnya

Penempatan Polri di Bawah Presiden Dinilai Berlandasan Konstitusi

oleh
Penempatan Polri di Bawah Presiden Dinilai Berlandasan Konstitusi

loading… Seorang pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, menegaskan bahwa menempatkan Polri di bawah Presiden punya dasar konstitusi yang kuat dalam sistem presidensial kita. Foto/Ist JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menekankan, penempatan Polri di bawah kendali Presiden memiliki landasan konstitusional yang kuat di sistem pemerintahan Indonesia. Pernyataannya ini disampaikan dalam Rapat Dengar … Baca Selengkapnya

Ketua Komite II DPR: Pilkada Melalui DPRD Memiliki Pijakan Konstitusi yang Kuat

oleh
Ketua Komite II DPR: Pilkada Melalui DPRD Memiliki Pijakan Konstitusi yang Kuat

loading… JAKARTA – Wacana pemillihan kepala daerah ( pilkada ) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) terus jadi perdebatan. Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pilkada lewat DPRD punya landasan konstitusi yang kuat dan tidak melanggar UUD 1945. Menurut Rifqi, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, gubernur, bupati, … Baca Selengkapnya