Kebijakan

Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Impor Logam Bekas Dampak Kontaminasi Radiasi

oleh
Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Impor Logam Bekas Dampak Kontaminasi Radiasi

Pemerintah Pertimbangkan Klasifikasi Besi Tua Sebagai Limbah B3 Jakarta (ANTARA) – Pemerintah saat ini sedang mengkaji ulang kebijakan impor besi tua dan mempertimbangkan untuk menggolongkan komoditas ini sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Demikian diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. "Belakangan ini, anggota satgas telah mendiskusikan perumusan kebijakan impor terkait besi tua. Namun, … Baca Selengkapnya

Program Asuransi Banjir Nasional Akan Berakhir Selasa, Kebijakan Baru dan Kredit Rumah Tertunda

oleh
Program Asuransi Banjir Nasional Akan Berakhir Selasa, Kebijakan Baru dan Kredit Rumah Tertunda

Izin untuk program asuransi banjir perumahan terbesar di Amerika Serikat akan berakhir hari Selasa. Ini artinya pemilik rumah tidak bisa mendapat asuransi baru dan bisa bikin masalah untuk penjualan rumah di daerah yang rawan banjir. Jutaan orang bergantung pada Program Asuransi Banjir Nasional (NFIP) untuk dapatkan perlindungan banjir. Asuransi ini jarang termasuk dalam polis pemilik … Baca Selengkapnya

Purbaya Pilih Lindungi Pekerja, Kebijakan Cukai Rokok 2026 Disambut Positif

oleh
Purbaya Pilih Lindungi Pekerja, Kebijakan Cukai Rokok 2026 Disambut Positif

loading… Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disambut positif. FOTO/Instagram/Kemenkeu JAKARTA – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, pastikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak akan naik di tahun anggaran 2026. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan utama untuk menjaga kelangsungan industri rokok legal dan melindungi jutaan masyarakat yang hidupnya bergantung dari sektor … Baca Selengkapnya

Seperempat Atasan Akui Kebijakan Wajib Kantor Bertujuan untuk Merenggut Pengunduran Diri Karyawan

oleh
Seperempat Atasan Akui Kebijakan Wajib Kantor Bertujuan untuk Merenggut Pengunduran Diri Karyawan

Bos-bos sudah menghabiskan waktu hampir dua tahun untuk memanggil karyawan mereka kembali ke kantor. Ini membuat para pekerja yang suka kerja dari rumah melakukan "quiet quit" sebagai protes, sementara yang lain mengancam akan benar-benar berhenti. Tapi, sebenarnya itu lah yang diharapkan oleh banyak CEO. Menurut penelitian dari BambooHR, survei terhadap lebih dari 1.500 manajer AS … Baca Selengkapnya

Kebijakan Deforestasi UE Melunak Berkat IEU-CEPA

oleh
Kebijakan Deforestasi UE Melunak Berkat IEU-CEPA

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso menyatakan, penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) membuat sikap Uni Eropa terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) menjadi lebih lunak. Menurut Budi, kesepakatan ini memberikan manfaat besar buat Indonesia, mulai dari akses pasar yang lebih luas hingga pengurangan hambatan perdagangan, termasuk yang terkait dengan EUDR. … Baca Selengkapnya

Dorong Kepastian Industri, Airlangga Dukung Kebijakan Purbaya untuk Harga Rokok yang Stabil

oleh
Dorong Kepastian Industri, Airlangga Dukung Kebijakan Purbaya untuk Harga Rokok yang Stabil

Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendukung langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tidak menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2026. Airlangga berpendapat bahwa kebijakan Purbaya itu sudah benar, untuk memberikan kepastian pada kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia. "Saya rasa bagus. Karena kita lihat dengan cukai yang tidak … Baca Selengkapnya

Penyusunan Ulang Aturan Vape Berpengaruh pada Kebijakan Fiskal

oleh
Penyusunan Ulang Aturan Vape Berpengaruh pada Kebijakan Fiskal

JAKARTA – Pemerintah dianggap perlu membuat regulasi untuk rokok elektrik yang lebih seimbang, terutama dalam hal harga, cara promosi, dan tempat penggunaannya. Adanya ketidakseimbangan aturan untuk produk rokok elektrik saat ini dinilai membuat orang lebih tertarik mengonsumsinya dibandingkan rokok tembakau biasa. “Regulasi yang seimbang akan membuat produk elektrik tidak lagi dianggap lebih aman atau lebih … Baca Selengkapnya

Keteguhan Keuangan PLN Perlu Dijaga oleh Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Konsisten

oleh
Keteguhan Keuangan PLN Perlu Dijaga oleh Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Konsisten

loading… Sepanjang tahun 2024, kata dia, PLN juga catat pendapatan sebesar Rp545,4 triliun, tumbuh 11,9% tiap tahun dari Rp487,38 triliun di 2023. Foto/Dok JAKARTA – Utang PT PLN ( Persero) yang disebut sebagai beban harian dinilai tidak sepenuhnya benar dan beresiko menimbulkan informasi yang salah di masyarakat. Hal ini karena PLN adalah sebuah perusahaan. Utang … Baca Selengkapnya

Kebijakan AI di Universitas Terbesar Amerika: Yale, MIT, hingga UCLA

oleh
Kebijakan AI di Universitas Terbesar Amerika: Yale, MIT, hingga UCLA

Mahasiswa yang baru mendaftar sedang memulai perjalanan pendidikan tinggi mereka dengan bantuan kecerdasan buatan (AI)—begitulah kira-kira yang ingin diyakinkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi kepada kita. Menurut sebuah survei global tahun 2024 terhadap para siswa yang dilakukan oleh Digital Education Council, lebih dari separuhnya menggunakan alat-alat AI secara mingguan. Yang paling umum adalah ChatGPT, beserta alat-alat seperti … Baca Selengkapnya

Kebijakan MBG sebagai Program Nasional, Bukan Tanggung Jawab Daerah Saat Terjadi Keracunan

oleh
Kebijakan MBG sebagai Program Nasional, Bukan Tanggung Jawab Daerah Saat Terjadi Keracunan

Jumat, 26 September 2025 – 15:57 WIB Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, nenegaskan pentingnya koordinasi yang lebih cepat dan efektip antara pemerintah daerah dan penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya untuk mencegah kasus keracunan makanan yang menimpa murid-murid sekolah. "Setiap ada masalah keracunan, yang disalahin selalu pemerintah daerah, padahal ini program nasional. … Baca Selengkapnya