Kamis, 21 Maret 2024 – 23:45 WIB Jakarta – Dewan Pers menerima 813 pengaduan kasus pers pada tahun 2023 dengan 794 kasus berhasil diselesaikan atau sebanyak 97,66 persen. Dari kasus yang terselesaikan tersebut, kata anggota Dewan Pers Yadi Hendriana, sebanyak 45 kasus diselesaikan melalui PPR (pernyataan penilaian dan pendapat), sedangkan sisanya diselesaikan lewat mediasi dan … Baca Selengkapnya
Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. AS menggugat Apple karena diduga menggunakan kekuatannya di sektor ponsel pintar untuk meredam persaingan dari pesaing dan membatasi pilihan konsumen, dalam serangan terbaru terhadap perusahaan Big Tech dominan dari administrasi Joe Biden. Langkah ini datang saat Apple menghadapi … Baca Selengkapnya
Departemen Kehakiman menuntut Apple pada hari Kamis, mengatakan ekosistem iPhone-nya adalah monopoli yang mendorong “penilaian astronimis”nya dengan mengorbankan konsumen, pengembang, dan produsen ponsel pesaing. Gugatan tersebut menyatakan bahwa praktik anti-persaingan Apple meluas di luar bisnis iPhone dan Apple Watch, dengan mengutip penawaran iklan, browser, FaceTime, dan berita Apple. “Setiap langkah dalam perilaku Apple membangun dan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan melaporkan pada hari Kamis bahwa jumlah kasus demam berdarah di Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya. “Pada tahun 2023, kasus demam berdarah di Indonesia mencapai 114.720 kasus dan menyebabkan 894 kematian,” kata Imran Pambudi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, dalam sebuah … Baca Selengkapnya
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/24402140/STK071_apple_K_Radtke_02.jpg "Rencana kepatuhan Apple dalam kasus Epic kurang memadai, Meta, Microsoft memberitahu pengadilan.
(Note: The translation may vary depending on the context of the article)")
Apple tidak mematuhi surat maupun semangat dari perintah yang dikeluarkan oleh seorang hakim federal California dalam persidangan mereka melawan Epic Games. Itulah yang Meta, Microsoft, Match Group, dan X sampaikan kepada pengadilan dalam amicus brief pada hari Rabu. Hakim Yvonne Gonzalez Rogers memberitahu Apple pada tahun 2021 bahwa perusahaan tersebut tidak boleh mencegah pengembang aplikasi … Baca Selengkapnya
Selasa, 19 Maret 2024 – 18:17 WIB Jakarta — Pegiat media sosial Palti Hutabarat telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatera Utara, untuk disidang atas kasus hoax rekaman suara yang diduga berisi percakapan antara Dandim, Bupati, Kapolres, hingga Kajati Batubara guna memenangkan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Berkas perkara kasus … Baca Selengkapnya
Pada hari Senin, seorang hakim federal mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memberlakukan sanksi terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa terkait dengan gugatan yang diajukan oleh agensi tersebut terhadap perusahaan kripto DEBT Box yang berbasis di Utah pada bulan Juli. Kasus ini menarik perhatian luas setelah para terdakwa menuduh SEC telah menyesatkan fakta-fakta kunci … Baca Selengkapnya
Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam newsletter mingguan ini. Donald Trump tidak dapat mengamankan obligasi yang diperlukan untuk menunda penerapan hukuman penipuan sebesar $464 juta terhadap dirinya dan kerajaan bisnisnya di pengadilan sipil New York, kata pengacaranya pada hari Senin. Tim mantan presiden AS ini telah menghabiskan … Baca Selengkapnya
Israel telah mendesak pengadilan PBB tertinggi untuk menolak permintaan terbaru Afrika Selatan untuk perintah sementara untuk mencegah kelaparan di Gaza sebagai bagian dari kasus yang menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida dengan serangan militer terhadap Hamas. Dalam tanggapan tertulis yang diterbitkan Senin oleh Pengadilan Internasional, Israel mengatakan bahwa klaim oleh Afrika Selatan dalam permintaannya yang diajukan … Baca Selengkapnya
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai pemerintah Indonesia tidak mampu menangani setiap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pendapat YLBHI tersebut muncul sebagai tanggapan atas hasil pertemuan pemerintah Indonesia dalam forum Komite Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) di Jenewa, Swiss pada 11-12 Maret 2024. “Setelah sidang ICCPR ini, kami melihat bahwa pemerintah … Baca Selengkapnya