Iuran

Dinkes Merubah Pergub Nomor 46/2021 Terkait Iuran BPJS Harvey Moeis-Sandra Dewi Ditanggung APBD DKI.

oleh
Dinkes Merubah Pergub Nomor 46/2021 Terkait Iuran BPJS Harvey Moeis-Sandra Dewi Ditanggung APBD DKI.

Dinkes DKI Jakarta merevisi Pergub Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan buntut iuran BPJS Harvey Moeis dan Sandra Dewi ditanggung APBD DKI. Foto/SINDOnews JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan ( Kadinkes ) DKI Jakarta Anies Ruspitawati menekankan pihaknya sedang merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria … Baca Selengkapnya

Harvey Moeis & Sandra Dewi Menerima Bantuan Iuran BPJS, Pemprov DKI Berkomentar

oleh
Harvey Moeis & Sandra Dewi Menerima Bantuan Iuran BPJS, Pemprov DKI Berkomentar

Senin, 30 Desember 2024 – 12:54 WIB Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/12/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA) jpnn.com, JAKARTA – Terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis dan istrinya … Baca Selengkapnya

Mantan Auditor BPK Dilarang Menghadiri Salat Jumat karena Tidak Membayar Iuran Pungli di Rutan KPK

oleh
Mantan Auditor BPK Dilarang Menghadiri Salat Jumat karena Tidak Membayar Iuran Pungli di Rutan KPK

Senin, 30 September 2024 – 23:00 WIB Jakarta, VIVA – Jaksa Penuntut Umum atau JPU, turut menghadirkan mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Arko Mulawan, dalam persidangan. Tapi Arko hadir secara daring dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Dia dihadirkan sebagai saksi dalam kasus pungli di Rutan KPK. Baca Juga : Eks Bupati Panajem Paser Utara … Baca Selengkapnya

Perusahaan yang Menunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan SKK ke Kejaksaan

oleh
Perusahaan yang Menunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan SKK ke Kejaksaan

Kepala Kejaksaan Negeri Batam Ketut Kasna Dedi didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Batam Jefri Hardi menyambut kedatangan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyerahkan surat kuasa khusus untuk untuk menindak tegas perusahaan atau pemberi kerja yang menunggak iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Foto: source for jpnn jpnn.com, BATAM – BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya dan BPJS … Baca Selengkapnya

Reps. Ronny Jackson, Wesley Hunt diselidiki atas uang kampanye untuk iuran klub

oleh
Reps. Ronny Jackson, Wesley Hunt diselidiki atas uang kampanye untuk iuran klub

Pada hari Senin, Komite Etika DPR mengatakan bahwa mereka akan meninjau laporan badan pengawas kongres yang menemukan “alasan substansial” untuk percaya bahwa Anggota DPR Ronny Jackson dan Wesley Hunt menggunakan ribuan dolar dana kampanye untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Komite kampanye kedua anggota kongres Republik, yang masing-masing mewakili distrik di Texas, melakukan pembayaran kepada klub … Baca Selengkapnya

KSP Menegaskan Program Tapera sebagai Tabungan Pekerja, Bukan Iuran

oleh
KSP Menegaskan Program Tapera sebagai Tabungan Pekerja, Bukan Iuran

Jumat, 31 Mei 2024 – 19:38 WIB Jakarta – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim program tabungan perumahan rakyat (Tapera) bukan bersifat iuran ataupun memotong gaji pekerja. Baca Juga : Ada 9,9 Juta Backlog Perumahan, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Tapera Tapi, kata mantan Panglima TNI itu, Tapera merupakan program dengan sistem menabung, sehingga pekerja … Baca Selengkapnya

Potongan 3 Persen Iuran Tapera Diklaim sebagai Pendorong Positif untuk Meningkatkan Pasar Modal, Mengapa Bisa?

oleh
Potongan 3 Persen Iuran Tapera Diklaim sebagai Pendorong Positif untuk Meningkatkan Pasar Modal, Mengapa Bisa?

Jumat, 31 Mei 2024 – 13:59 WIB Jakarta –  Potongan gaji 3 persen Tapera kian ramai diperbincangkan berbagai pihak. Tak terkecuali analis yang berpendapat bahwa pemangkasan ini memberikan dampak baik bagi likuiditas pasar modal. Baca Juga : Kiky Saputri Sindir Program Tapera: Tabungan Penderitaan Rakyat? Analisis Bahana Sekuritas, Satria Drewya, memperhitungkan bahwa potongan gaji 3 persen … Baca Selengkapnya

Buntut Kontroversi Potong Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera, Menko Airlangga Angkat Bicara

oleh
Buntut Kontroversi Potong Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera, Menko Airlangga Angkat Bicara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan komentar mengenai iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang tengah menjadi perdebatan hangat. Dalam aturan terbaru, terdapat kewajiban bagi karyawan swasta untuk menjadi peserta Tapera, tidak hanya bagi PNS, ASN, TNI-Polri, dan BUMN. Menanggapi kontroversi pemotongan gaji karyawan untuk iuran Tapera, Airlangga menyatakan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait … Baca Selengkapnya