Hukum

Ahli Hukum Tanggapi Vonis Tom Lembong: Jaksa Sukses Buktikan Dakwaan

oleh
Ahli Hukum Tanggapi Vonis Tom Lembong: Jaksa Sukses Buktikan Dakwaan

tunggu sebentar… Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dihukum penjara selama 4,5 tahun. Foto/Arif Julianto JAKARTA – Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara kepada Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Hakim menyatakan Tom terbukti bersalah melakukan korupsi bersama dalam kasus impor gula. Menurut Suparji Ahmad, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, hakim tidak membebaskan Tom … Baca Selengkapnya

Putusan ICJ: Kelalaian Menangani Perubahan Iklim Dapat Melanggar Hukum Internasional

oleh
Putusan ICJ: Kelalaian Menangani Perubahan Iklim Dapat Melanggar Hukum Internasional

Jika suatu negara gagal mengambil tindakan tegas untuk melindungi bumi dari perubahan iklim, negara tersebut bisa melanggar hukum internasinal dan dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan bagi umat manusia. Ini merupakan salah satu kesimpulan dari opini penasehat yang belum pernah ada sebelumnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban hukum negara-negara dalam menghadapi krisis … Baca Selengkapnya

Judul: Kasus Beras Palsu Naik ke Tahap Penyidikan, Bareskrim Polri: Ada Unsur Tindak Pidana (Penulisan lebih rapi dan formal, dengan pemilihan kata yang lebih tepat sesuai konteks hukum.)

oleh
Judul: Kasus Beras Palsu Naik ke Tahap Penyidikan, Bareskrim Polri: Ada Unsur Tindak Pidana (Penulisan lebih rapi dan formal, dengan pemilihan kata yang lebih tepat sesuai konteks hukum.)

Kasus Beras Oplosan Naik ke Tahap Penyidikan, Bareskrim Temukan Unsur Pidana Dit Tipideksus Bareskrim Polri resmi menaikan kasus beras oplosan ke tahap penyidikan. Foto/SindoNews JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri resmi menaikkan status kasus beras oplosan ke tahap penyidikan. Hal ini karena ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Dir Tipideksus … Baca Selengkapnya

Sekjen Perindo Desak Penegak Hukum Bertindak Tegas Terhadap Pelaku Pemalsuan Beras

oleh
Sekjen Perindo Desak Penegak Hukum Bertindak Tegas Terhadap Pelaku Pemalsuan Beras

Sekjen Perindo Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Pelaku Beras Oplosan loading… Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) minta aparat hukum bertindak tegas pada pelaku beras oplosan. Foto/SindoNews JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) minta penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku beras oplosan. Sebab, tindakan mereka termasuk penipuan. … Baca Selengkapnya

Menteri Hukum Konfirmasi Status Hukum 80.068 Koperasi Desa

oleh
Menteri Hukum Konfirmasi Status Hukum 80.068 Koperasi Desa

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah memastikan pengakuan hukum atas 80.068 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP/KKMP) yang dibentuk di seluruh Indonesia dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan di Jakarta pada Sabtu, dia juga mengapresiasi semua pihak yang membantu memperoleh status hukum bagi koperasi tersebut. “Beberapa hari sebelum pelantikan Koperasi … Baca Selengkapnya

RKUHAP Harus Melindungi Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum: Komisi

oleh
RKUHAP Harus Melindungi Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum: Komisi

Jakarta (ANTARA) – Komnas Perempuan menekankan pentingnya memasukkan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). “Hal ini mencakup kedudukan perempuan sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa, maupun terpidana,” kata Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, di Jakarta pada Sabtu. Menurut Anshor, KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan … Baca Selengkapnya

Mantan Pemimpin Korea Selatan Yoon Dituntut Saat Investigasi Hukum Darurat Berlanjut

oleh
Mantan Pemimpin Korea Selatan Yoon Dituntut Saat Investigasi Hukum Darurat Berlanjut

Mantan presiden kembali dituntut atas tuduhan tambahan seiring lanjutnya penyelidikan jaksa khusus. Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, yang sudah jatuh nama baiknya, telah dijerat tuduhan terkait deklarasi darurat militer tahun lalu seiring perluasan penyelidikan pemberontakan. Kejaksaan menuntut Yoon atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan penghalangan tugas pejabat khusus, ujar Jaksa Park Ji-young kepada wartawan pada … Baca Selengkapnya

Mengapa Kantor Hukum Quinn Emanuel Memilih Kegiatan Team Building yang Intens dengan Mendaki Gunung di Berbagai Negara

oleh
Mengapa Kantor Hukum Quinn Emanuel Memilih Kegiatan Team Building yang Intens dengan Mendaki Gunung di Berbagai Negara

Setiap tahun, firma hukum Quinn Emanuel mengadakan pendakian ekstrem yang bukan buat orang yang takut-takut. Ini semacam ujian mental juga acara bonding. Mereka bawa ratusan karyawan ke tempat berbeda buat ikut ritual pendakian ekstrem. Tujuannya ngumpulin orang dari kantor-kantor jauh biar lebih akrab. Bulan lalu, lebih dari 250 karyawan terbang ke Cusco, Peru, buat mendaki … Baca Selengkapnya

Trump Klaim Hukum Kripto yang Baru Ditandatangani Akan Tegaskan ‘Dominasi Amerika’

oleh
Trump Klaim Hukum Kripto yang Baru Ditandatangani Akan Tegaskan ‘Dominasi Amerika’

Gedung Putih menampilkan para pemimpin industri kripto yang pernah diselidiki pemerintah, sementara kritikus menyoroti kepentingan bisnis pribadi Trump. Washington, DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani undang-undang baru tentang kripto yang menurut pendukungnya menjadi momen bersejarah bagi industri ini. Berbicara dari Gedung Putih pada Jumat, presiden AS memuji GENIUS Act yang menetapkan regulasi … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

oleh
Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

loading… Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah minta DPR untuk perpanjang waktu bahas RKUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah meminta DPR memperpanjang diskusi tentang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Soalnya, bukan cuma Komnas HAM, banyak pihak juga kasih masukan terkait pembahasan ini. “Menurut kami, Komnas HAM setuju kalo pembahasan … Baca Selengkapnya