Hukum

Polemik Lahan 10 Hektare, Ahli Waris Klaim Pemkab Kotawaringin Barat Campuri Proses Hukum

oleh
Polemik Lahan 10 Hektare, Ahli Waris Klaim Pemkab Kotawaringin Barat Campuri Proses Hukum

Kamis, 7 Agustus 2025 – 09:36 WIB Jakarta, VIVA – Ahli waris tanah seluas 10 hektar di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng), menyesalkan tindakan Bupati Nurhidayah yang diduga melakukan intervensi dan tidak menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun. Baca Juga: Tanah Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri Nusron … Baca Selengkapnya

Tuntutan Hukum terhadap Hello Alice Berpotensi Berdampak Besar pada Keragaman Perusahaan

oleh
Tuntutan Hukum terhadap Hello Alice Berpotensi Berdampak Besar pada Keragaman Perusahaan

Dua tahun lalu, Elizabeth Gore dapat email yang bilang America First Legal (AFL) mau nuntut perusahaannya, Hello Alice, dengan gugatan class-action. Awalnya dia kira itu cuma spam. AFL adalah kelompok aktivis konservatif yang didirikan tahun 2021 sama Stephen Miller, salah satu sekutu dekat Presiden Donald Trump dan wakil kepala staf di masa jabatan kedua Trump. … Baca Selengkapnya

Kelompok Aborigin Ajukan Gugatan Hukum untuk Hentikan Pembangunan Stadion Olimpiade Brisbane

oleh
Kelompok Aborigin Ajukan Gugatan Hukum untuk Hentikan Pembangunan Stadion Olimpiade Brisbane

Kelompok Pribumi Melakukan Gugatan Hukum untuk Hentikan Pembangunan Stadion Olimpiade Brisbane 2032 di Lahan Budaya Sebuah kelompok adat telah mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan pembangunan stadion berkapasitas 63.000 kursi untuk Olimpiade Brisbane 2032 di lahan yang memiliki nilai budaya penting. Pemerintah Queensland mengumumkan pada Maret lalu bahwa stadion baru senilai A$3,8 miliar (sekitar Rp38 triliun) … Baca Selengkapnya

Demonstrasi Digelar di Brasil untuk Dukung Bolsonaro yang Hadapi Ancaman Hukum

oleh
Demonstrasi Digelar di Brasil untuk Dukung Bolsonaro yang Hadapi Ancaman Hukum

Mantan Presiden Brasil Dituduh Ingin Membatalkan Hasil Pemilu 2022, Didukung Trump Pendukung mantan Presiden Brasil sayap kanan Jair Bolsonaro berkumpul di berbagai kota besar negara itu untuk menentang pengadilan kudeta oleh Mahkamah Agung yang bisa menjebloskan mantan pemimpin tersebut ke penjara selama bertahun-tahun. Para demonstran di Sao Paulo, Rio de Janeiro, dan kota-kota lain pada … Baca Selengkapnya

Saham Alphabet (GOOGL) Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Hukum, Menurut JPMorgan

oleh
Saham Alphabet (GOOGL) Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Hukum, Menurut JPMorgan

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) ada di antara saham terbaik untuk dibeli dalam 6 bulan ke depan. Pada 28 Juli, JPMorgan mempertahankan rating Overweight dan target harga $232 untuk Alphabet (GOOGL). Saat ini, banyak diskusi investor tentang keputusan pengadilan terkait masalah search commercial agreement. JPMorgan menyatakan Alphabet jadi salah satu saham yang paling banyak diperdebatkan. Saham Alphabet … Baca Selengkapnya

Pemberian Amnesti untuk Hasto dan Abolisi bagi Tom Lembong: Momen Koreksi dalam Penegakan Hukum

oleh
Pemberian Amnesti untuk Hasto dan Abolisi bagi Tom Lembong: Momen Koreksi dalam Penegakan Hukum

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, kaget dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi memberikan abolisi buat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti buat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelang 17 Agustus 2025. Menurutnya, pemberian hak prerogatif Presiden ini dianggap penuh kepentingan politik dan merugikan sistem hukum. Tapi, … Baca Selengkapnya

Menteri Hukum Supratman Menyatakan Perkara Belum Inkrah Tetap Dapat Diampuni

oleh
Menteri Hukum Supratman Menyatakan Perkara Belum Inkrah Tetap Dapat Diampuni

Sabtu, 2 Agustus 2025 – 00:30 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberian pengampunan gak harus nunggu perkara inkrah atau punya kekuatan hukum tetap. Ini sebagai tanggapan atas kasus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan yang belum inkrah tapi sudah dapat amnesti. Baca Juga: Habiburokhman: Pemberian Amnesti Efektif Atasi … Baca Selengkapnya

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menanggapi Isu Pengibaran Simbol Pengganti Bendera Merah Putih

oleh
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menanggapi Isu Pengibaran Simbol Pengganti Bendera Merah Putih

loading… Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan (BG) merespon isu pengibaran simbol lain sebagai pengganti Bendera Merah Putih. Foto/Ist JAKARTA – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan (BG) menanggapi maraknya pengunaan simbol lain selain Bendera Merah Putih. Belakangan ini, ada tren mengibarkan bendera dari kisah Manga Jepang One Piece jelang … Baca Selengkapnya

Hukum Kemasan Jerman yang Menargetkan Penjual Global

oleh
Hukum Kemasan Jerman yang Menargetkan Penjual Global

Hukum Kemasan Jerman (VerpackG): Aturan Penting bagi Perusahaan Global Undang-undang Kemasan Jerman, atau VerpackG, adalah regulasi kunci yang berdampak pada perusahaan di seluruh dunia yang menjual produk ke konsumen Jerman. Peraturan ini menetapkan ketentuan ketat soal limbah kemasan, daur ulang, dan tanggung jawab perusahaan—artinya, jika bisnis Anda mengekspor ke Jerman, kemungkinan besar Anda terkena dampaknya. … Baca Selengkapnya

Menteri Hukum Tegaskan Tom Lembong-Hasto Belum Bisa Dibebaskan, Tunggu Keppres!

oleh
Menteri Hukum Supratman Menyatakan Perkara Belum Inkrah Tetap Dapat Diampuni

Jumat, 1 Agustus 2025 – 12:00 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada 1.116 orang terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto, masih dalam proses. Jadi, belum bisa dilaksanakan utk membebaskan mereka dari tahanan. Baca Juga: Hasto Kembali ke Rutan KPK usai Menjalani Pengobatan Supratman menjelaskan, nama-nama … Baca Selengkapnya