Pemerintah akan memperkuat kerangka hukum untuk kebijakan ekonomi biru.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia berupaya memperkuat kerangka hukum untuk mendukung implementasi kebijakan prioritas berbasis ekonomi biru, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian, Rudy Heriyanto Adi Nugroho. “Implementasi rencana sektor kelautan dan perikanan untuk Indonesia Emas 2045 memerlukan kerangka hukum untuk mempromosikan kebijakan berkelanjutan berbasis ekonomi biru,” kata dia dalam pernyataan yang dikeluarkan di … Baca Selengkapnya

Pengamat Hukum Menyerukan Bawaslu untuk Bertindak Tegas Terhadap Praktik Politik Uang

Kamis, 22 Februari 2024 – 10:40 WIB Seorang calon legislatif (caleg) DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Jabar X dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ciamis atas dugaan politik uang. Foto: Sumber JPNN. jabar.jpnn.com, KUNINGAN – Pengamat hukum asal Kuningan, Abdul Haris mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berani menindak tegas praktik politik uang. Hal … Baca Selengkapnya

Bentuk Geng Ransomware Lockbit yang Terkenal Telah Dibatalkan oleh Penegak Hukum

Selama empat tahun terakhir, kelompok ransomware LockBit telah melakukan serangan tanpa henti, meretas ribuan bisnis, sekolah, fasilitas medis, dan pemerintahan di seluruh dunia—dan menghasilkan jutaan dalam prosesnya. Rumah sakit anak-anak, Boeing, Royal Mail Inggris, dan waralaba sandwich Subway semuanya menjadi korban baru-baru ini. Namun, kampanye peretasan LockBit telah berhenti dengan tiba-tiba. Operasi penegakan hukum yang … Baca Selengkapnya

Visa Emas Dubai, Hukum Liberal Mengarah ke Ledakan Ekonomi

Seorang jurnalis berpengalaman mengganti konten ini ke dalam bahasa Indonesia: Pada puncak pandemi global, ketika Dubai menghadapi eksodus ekspatriat dan persaingan yang meningkat dari pusat bisnis tetangga, pemerintah membuka diri. Keputusan itu sekarang membantu kota tersebut menghindari krisis real estat komersial yang melanda seluruh dunia. Uni Emirat Arab — di mana Dubai berada — mulai … Baca Selengkapnya

TPN Ganjar-Mahfud Akan Membentuk Tim Hukum untuk Menggugat Kecurangan Pemilu

TPN Ganjar-Mahfud akan membentuk tim hukum untuk memperkarakan kecurangan pemilu

Senin, 19 Februari 2024 – 14:33 WIB Pasangan capres-cawapres RI bernomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo – Mahfud Md. Foto: Ricardo/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md akan membentuk tim hukum khusus untuk menangani laporan dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Rencana pembentukan tim khusus tersebut diumumkan setelah TPN dan … Baca Selengkapnya

Apple akan didenda lebih dari $500 juta berdasarkan hukum antimonopoli Uni Eropa.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa Apple akan membayar sekitar €500 juta (sekitar $539 juta USD) di UE karena dianggap menghambat persaingan terhadap Apple Music di iPhone. Financial Times melaporkan pagi ini bahwa denda ini muncul setelah regulator di Brussels, Belgia menyelidiki keluhan dari Spotify bahwa Apple mencegah aplikasi memberitahu pengguna tentang alternatif yang lebih murah dari … Baca Selengkapnya

Mantan Perdana Menteri Pakistan yang Ditahan, Imran Khan, Mengajukan Banding atas Vonis dan Hukuman dalam 3 Kasus Hukum

ISLAMABAD (AP) — Tim hukum mantan Perdana Menteri Pakistan yang dipenjara, Imran Khan, pada Jumat mengajukan banding atas vonis dan hukuman dalam tiga kasus hukum kontroversial, kata seorang pengacara pembela. Khan dihukum total 31 tahun penjara atas tuduhan korupsi, pengungkapan rahasia resmi, dan pelanggaran hukum pernikahan. Banding tersebut diajukan pada Jumat, lebih dari dua minggu … Baca Selengkapnya

Charlie Javice yang diduga sebagai penipu kalah dalam upaya untuk mengharuskan JPMorgan membayar ganti rugi atas tuntutan balik saat pertempuran hukum berlanjut.

JPMorgan Chase & Co tidak bertanggung jawab atas semua biaya hukum Charlie Javice dalam pertempuran antara pendiri situs bantuan keuangan Frank dan salah satu bank terbesar di dunia. Hakim Kathaleen St. Jude McCormick mengatakan pada hari Rabu bahwa JPMorgan Chase tidak harus membayar biaya yang terkait dengan enam tuntutan balik yang diajukan oleh Charlie Javice, … Baca Selengkapnya

Penundaan pemilihan di Senegal dinyatakan melanggar hukum

Keputusan untuk menunda pemilihan bulan ini di Senegal bertentangan dengan konstitusi negara, demikian putusan yang diambil oleh pengadilan tertinggi negara tersebut. Mahkamah Konstitusi mencabut dekret Presiden Macky Sall dan sebuah undang-undang kontroversial yang disahkan oleh parlemen yang memindahkan pemungutan suara menjadi bulan Desember. Protes massal telah melanda negara Afrika Barat ini, yang dulunya dianggap sebagai … Baca Selengkapnya

New York City Membawa Tuntutan Hukum terhadap Meta, TikTok, Snap, dan Google atas Mempromosikan Media Sosial yang ‘Adiktif dan Berbahaya’ yang Menyebabkan Krisis Kesehatan Mental pada Anak

New York City, sekolah-sekolahnya, dan sistem rumah sakit umumnya mengumumkan gugatan pada hari Rabu terhadap raksasa teknologi yang mengoperasikan Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, dan YouTube, menyalahkan platform media sosial mereka yang “mengandung adiksi dan berbahaya” atas krisis kesehatan mental anak yang mengganggu pembelajaran dan menghabiskan sumber daya. Anak-anak dan remaja sangat rentan terhadap bahaya ini … Baca Selengkapnya