loading… Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam menyatakan rapat harian syuriyah tidak memiliki legal standing yang kuat. Foto/Felldy Asyla Utama JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf bilang kalo rapat harian syuriyah gak punya legal standing yang kuat. … Baca Selengkapnya
Pada malam tanggal 21 Januari 2025, Presiden Trump pada hari pertamanya yang penuh di kantor mengumumkan apa yang dia sebut sebagai "usaha besar" yang akan menjadi contoh kesuksesan ekonomi di masa depan, dan dia sendiri yang mengaturnya. Dari sebuah podium di Ruang Roosevelt, Trump mengumumkan pembentukan Proyek Stargate, sebuah usaha patungan yang sangat besar, $500 … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Kuasa hukum Nadiem Makarim, Dody S Abdulkadir, membantah keterlibatan kliennya dalam masalah penggunaan Google Cloud. Hal ini menanggapi penyelidikan kasus korupsi yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dody menjelaskan bahwa Nadiem sudah memberikan klarifikasi ke penyidik KPK tentang hal ini. Dalam keterangannya, Nadiem menerangkan bahwa penggunaan Google Cloud itu merupakan wewenang pelaksana … Baca Selengkapnya
Oleh Mike Scarcella WASHINGTON (Reuters) – Platform media sosial Elon Musk, X, sudah akhiri gugatan hukumnya terhadap firma hukum elite Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Gugatan ini sebelumnya minta supaya firma hukum itu kembalikan sebagian besar fee $90 juta yang mereka terima karena berhasil menghalangi usaha Musk untuk batalkan pembelian Twitter senilai miliaran dollar. X … Baca Selengkapnya
Seorang pria Kanada telah kalah dalam perjuangan hukum selama 16 tahun untuk merebut kembali uang tunai senilai lebih dari 1,2 juta dolar Kanada yang disita dari rumahnya. Petugas kepolisian menemukan sejumlah besar uang tersebut disembunyikan di berbagai tempat di sekitar rumah Marcel Breton di Ontario barat laut saat penggeledahan untuk mencari senjata api ilegal pada … Baca Selengkapnya
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan menantang upaya-upaya negara bagian dalam mengatur kecerdasan buatan melalui gugatan hukum dan penahanan dana federal, seperti yang dilaporkan WIRED. Sebuah draf perintah yang dilihat oleh WIRED menginstruksikan Jaksa Agung AS Pam Bondi untuk membentuk ‘Gugus Tugas Litigasi AI,’ yang tujuannya adalah menggugat … Baca Selengkapnya
Rabu, 19 November 2025 – 23:30 WIB Jakarta, VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya secara resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Baca Juga : DPR Kritik Target 80 Ribu GRE: Jangan Halu, Fokus ke Modal dan SDM Koperasi Desa Merespon pengesahan ini, seorang pakar hukum dan praktisi senior, Prof. Henry … Baca Selengkapnya
Seorang pakar hukum pidana, Aristo Pangaribuan, berpendapat bahwa ijazah asli mantan Presiden Jokowi seharusnya diperlihatkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawannya. Tujuannya agar proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih seimbang. Aristo mengatakan bahwa bukti ijasah itu tidak harus ditunjukkan ke publik, tetapi harus diberikan kepada tersangka yang ingin memeriksanya. Hal ini penting agar posisi Roy Suryo … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Jepang adalah mitra penting bagi Indonesia dalam memperkuat tata kelola hukum, birokrasi, dan reformasi pemerintahan. Dalam pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang, pada 17 November 2025, Menteri Yusril menekankan pengalaman luas Jepang dalam … Baca Selengkapnya
Shabana Mahmood, Menteri Dalam Negeri Britania Raya, menyatakan bahwa sistem suaka di negaranya “tidak berfungsi” dan menimbulkan “beban berat bagi komunitas”. Pernyataan ini disampaikan menjelang pengumuman reformasi besar-besaran pemerintah yang akan mengakhiri hak otomatis pengungsi untuk menetap permanen di Inggris. Dalam wawancara dengan BBC pada Minggu, Mahmood menyebut migran tanpa dokumen “merusak kohesi sosial negara”. … Baca Selengkapnya