Hukum

Sekjen PBB António Guterres kepada BBC: AS Yakini Kekuatannya Lebih Penting daripada Hukum Internasional

oleh
Sekjen PBB António Guterres kepada BBC: AS Yakini Kekuatannya Lebih Penting daripada Hukum Internasional

Anna Foster Presenter, Today programme UN Photo / Alba García Ruiz Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan kepada BBC bahwa terdapat pihak yang meyakini “kekuasaan hukum semestinya digantikan oleh hukum kekuasaan”. Amerika Serikat bertindak sewenang-wenang dan yakin bahwa kekuatannya lebih penting daripada hukum internasional, demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada BBC. Dalam wawancara dengan program … Baca Selengkapnya

Kisah Hukum Gila-Gilaan Musk vs OpenAI yang Melibatkan Uang dalam Jumlah Fantastis

oleh
Kisah Hukum Gila-Gilaan Musk vs OpenAI yang Melibatkan Uang dalam Jumlah Fantastis

Salah satu detail menarik dalam sengketa hukum bertahun-tahun antara Elon Musk dan OpenAI adalah bahwa presiden OpenAI, Greg Brockman, telah memprediksinya dari jauh. Dalam catatan pribadinya pada 2017, ia menulis bahwa ia tidak dapat "membayangkan kita beralih ke model laba tanpa pertarungan sengit" dengan Musk. Tidak ada pihak yang membantah bahwa Brockman menulis ini. Dan … Baca Selengkapnya

Wakil Menteri Hukum Desak Penegakan KUHP Baru Secara Adil

oleh
Wakil Menteri Hukum Desak Penegakan KUHP Baru Secara Adil

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjalankan tugasnya dengan berorientasi pada keadilan dan pemahaman kuat akan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Berbicara dalam acara edukasi tentang KUHP baru di Palembang, Sumatera Selatan, Hiariej menyatakan bahwa kitab hukum ini merupakan reformasi hukum … Baca Selengkapnya

Mantan Presiden Korea Selatan Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Hukum Darurat Militer

oleh
Mantan Presiden Korea Selatan Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Hukum Darurat Militer

BERITA UTAMABERITA UTAMA Mantan Presiden Yoon Suk Yeol Dinyatakan Bersalah atas Penghalangan Keadilan dan Dakwaan Lain Terkait Deklarasi Darurat Militer 2024 Diterbitkan pada 16 Jan 2026 Sebuah pengadilan di Korea Selatan telah menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada mantan presiden negara itu, Yoon Suk Yeol, setelah menyatakannya bersalah atas sejumlah dakwaan yang bersumber dari deklarasi … Baca Selengkapnya

Mantan Presiden Korea Selatan Bersalah Menyalahgunakan Kekuasaan untuk Upaya Hukum Darurat

oleh
Mantan Presiden Korea Selatan Bersalah Menyalahgunakan Kekuasaan untuk Upaya Hukum Darurat

Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, penghambatan proses peradilan, dan pemalsuan dokumen terkait upayanya yang gagal menerapkan hukum darurat militer pada 2024. Jaksa telah menuntut hukuman penjara 10 tahun untuk serangkaian dakwaan ini. Putusan hukuman akan dijatuhkan pada tanggal yang akan ditetapkan kemudian. Ini merupakan putusan pertama … Baca Selengkapnya

Transformasi Regulasi AI Terkuat di 2026: Perspektif Ahli Hukum

oleh
Transformasi Regulasi AI Terkuat di 2026: Perspektif Ahli Hukum

Gambar: imaginima/iStock/Getty Images Plus via Getty Images Ikuti ZDNET: Tambahkan kami sebagai sumber pilihan di Google. — Intisari ZDNET Dua undang-undang utama negara bagian tentang AI telah berlaku, sementara regulasi federal masih belum jelas. Trump kembali melancarkan serangan terhadap legislasi AI tingkat negara bagian. Para peneliti masih belum puas dengan hukum yang ada saat ini. … Baca Selengkapnya

Hukum Ditegakkan dengan Nurani demi Keadilan

oleh
Hukum Ditegakkan dengan Nurani demi Keadilan

loading… Laras Faizati divonis 6 bulan penjara. Tapi, hakim memutuskan hukuman itu enggak perlu dijalanin. Laras dapat pidana pengawasan selama satu tahun dengan syarat nggak mengulangi tindak pidana. Foto/Puteranegara JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berpendapat, vonis pidana pengawasan buat Laras Faizati itu adalah contoh nyata berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru. Menurut … Baca Selengkapnya

Mengapa Penegakan Hukum Imigrasi Bisa Membunuh Tanpa Dihukum

oleh
Mengapa Penegakan Hukum Imigrasi Bisa Membunuh Tanpa Dihukum

Ketika Jonathan Ross menembak dan membunuh Renee Nicole Good Rabu pagi lalu di Minneapolis, ibu berusia 37 tahun itu menjadi salah satu dari setidaknya 25 orang yang tewas akibat tembakan agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai sejak 2015. Dalam hari-hari setelah Ross menembak Good berkali-kali dari depan dan sisi mobil Good, investigasi visual dari media … Baca Selengkapnya

Ammar Zoni Marah di Pengadilan: Tuduh Penyidik Bersumpah Palsu dan Klaim BAP Cacat Hukum Akibat Penyiksaan

oleh
Ammar Zoni Marah di Pengadilan: Tuduh Penyidik Bersumpah Palsu dan Klaim BAP Cacat Hukum Akibat Penyiksaan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Suasana tegang meliputi ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis (15/1/2026). Bintang sinetron Ammar Zoni meluapkan amarah dan kekecewaannya pada penyidik polisi dalam kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rutan. Dengan mengejutkan, Ammar mengklaim bahwa dia adalah korban penindasan dan penyiksaan selama proses pemeriksaannya berjalan. Baca juga: Ammar Zoni Kesal Penyidik … Baca Selengkapnya

Gugatan Roy Suryo Cs terhadap Pelimpahan Berkas, Kuasa Hukum Jokowi: Tak Ada Masalah.

oleh
Gugatan Roy Suryo Cs terhadap Pelimpahan Berkas, Kuasa Hukum Jokowi: Tak Ada Masalah.

loading… Pengacara Joko “Jokowi”, Rivai Kusumanegara memberikan tanggapan atas pernyataan dari pihak tersangka Roy Suryo dkk. Foto/SindoNews JAKARTA – Pengacara Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, menanggapi pernyataan kubu tersangka Roy Suryo Cs yang mengkritik pelimpahan berkas kasus dugaan soal ijazah Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi, ke Kejaksaan. Mereka menilai langkah itu terlalu prematur … Baca Selengkapnya