Jemaah Haji Ilegal Tewas di Mekkah, Surat Pemakzulan Gibran Masuk ke DPR

Jemaah Haji Ilegal Tewas di Mekkah, Surat Pemakzulan Gibran Masuk ke DPR

Kamis, 5 Juni 2025 – 05:14 WIB Kabart tentang jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci menjadi salah satu berita utama di laman News VIVA sepanjang Rabu, 4 Juni 2025. Selain itu, ada juga berita lain dengan topik yang berbeda. Baca Juga: Detik-detik Bus Rombongan Jemaah Haji Palestina Ditabrak Kendaraan Militer Israel Ada lima berita … Baca Selengkapnya

Tentang Putusan MK yang Membebaskan Biaya Sekolah Swasta, DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Pemerintah (Format visual: judul utama tebal dengan garis pemisah tipis di bawahnya untuk estetika)

Tentang Putusan MK yang Membebaskan Biaya Sekolah Swasta, DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Pemerintah  

(Format visual: judul utama tebal dengan garis pemisah tipis di bawahnya untuk estetika)

Minggu, 1 Juni 2025 – 13:37 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 mewajibkan pemerintah memberikan pendidikan gratis untuk wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi, menyoroti dampak dari keputusan ini. Baca Juga: Siswa SD Riau Tewas … Baca Selengkapnya

Tentang Jemaah Haji Nonkuota, DPR Menjamin Akan Diakomodasi dalam UU Baru

Tentang Jemaah Haji Nonkuota, DPR Menjamin Akan Diakomodasi dalam UU Baru

Sabtu, 31 Mei 2025 – 03:00 WIB Jakarta, VIVA – Masalah jemaah haji nonkuota masih jadi perhatian hingga saat ini. DPR menyatakan bahwa jemaah ini seharusnya dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Baca Juga: Gunung Marapi Erupsi, PGA Gunung Api: Berdurasi Sekitar 30 Detik Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengatakan bahwa layanan syarikah … Baca Selengkapnya

Pendidikan gratis: DPR siap awasi pelaksanaan putusan MK

Pendidikan gratis: DPR siap awasi pelaksanaan putusan MK

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan kesiapan DPR untuk mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri maupun swasta. "Komisi X (DPR) berkomitmen memastikan putusan MK dilaksanakan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31, yang menjamin hak pendidikan setiap warga negara," kata Irfani kepada wartawan … Baca Selengkapnya

Indonesia dan Prancis tandatangani kesepakatan pertahanan untuk modernisasi: Anggota DPR

Indonesia dan Prancis tandatangani kesepakatan pertahanan untuk modernisasi: Anggota DPR

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR Amelia Anggraini menyatakan pada Rabu bahwa penandatanganan Surat Niat (LoI) antara Indonesia dan Prancis tentang kerjasama alat utama pertahanan menjadi langkah penting untuk memodernisasi sistem pertahanan nasional. LoI ini ditandatangani saat kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia dan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan ini mencakup pengadaan alat utama … Baca Selengkapnya

Korpri Mengusulkan Perpanjangan Pensiun ASN, Komisi II DPR: Berdampak pada Proses Regenerasi!

Korpri Mengusulkan Perpanjangan Pensiun ASN, Komisi II DPR: Berdampak pada Proses Regenerasi!

Komisi II DPR menyatakan perpanjangan masa pensiun yang diusulkan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional harus dikaji secara mendalam. Dewan menilai harus ada alasan yang tepat dalam melayangkan usulan tersebut sebelum dibahas. Korpri mengusulkan agar masa pensiun ASN diperpanjang. Adapun rincian usulan itu yakni, Pejabat Pimpinan Tinggi atau JPT Utama diperpanjang hingga usia 65 tahun, … Baca Selengkapnya

Permintaan Wakil Ketua Komisi VII DPR untuk Pemerintah untuk Mempertahankan Status Kaldera Toba di UNESCO

Permintaan Wakil Ketua Komisi VII DPR untuk Pemerintah untuk Mempertahankan Status Kaldera Toba di UNESCO

“ loading… Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty memberi perhatian serius terhadap Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara yang mendapat peringatan atau kartu kuning dari UGGp atau UNESCO Global Geopark. Foto/SindoNews JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty memberi perhatian serius terhadap Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara yang mendapat peringatan atau … Baca Selengkapnya

Prabowo Menandatangani Perpres untuk Mengatur TNI-Polri dalam Melindungi Jaksa, Komisi III DPR: Jangan Jadikan Hal Ini Permanen!

Prabowo Menandatangani Perpres untuk Mengatur TNI-Polri dalam Melindungi Jaksa, Komisi III DPR: Jangan Jadikan Hal Ini Permanen!

“ Komisi III DPR RI menyoroti pengamanan jaksa dari TNI-Polri yang diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Wakil rakyat berharap aturan itu tak permanen. Foto/Dok.SindoNews Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menyatakan, sistem hukum saat ini telah mengatur kewenangan dan fungsi dari masing-masing lembaga. Bahkan, kata Hinca, jaksa telah mendapat pengamanan yang cukup … Baca Selengkapnya

Hinca DPR Mengharapkan Perpres Prabowo tentang Perlindungan TNI-Polri Ditinjau oleh Jaksa yang Tidak Permanen.

Hinca DPR Mengharapkan Perpres Prabowo tentang Perlindungan TNI-Polri Ditinjau oleh Jaksa yang Tidak Permanen.

Jumat, 23 Mei 2025 – 07:20 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan berharap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia tak berlaku secara permanen. “Saya berharap ini tidak terlalu lama. Mungkin ini dalam kurun waktu tertentu atau … Baca Selengkapnya

DPR Menyatakan TAP MPR dan UU Polri Memberi Kesempatan Polisi Menjabat Sekjen DPD

DPR Menyatakan TAP MPR dan UU Polri Memberi Kesempatan Polisi Menjabat Sekjen DPD

Penempatan Irjen Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI dinilai memiliki dasar hukum yang kuat. TAP MPR dan Undang-undang Polri memberi ruang bagi polisi aktif untuk duduk di posisi Sekjen DPD RI. Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyatakan penempatan Iqbal tersebut merujuk pada filosofi konstitusional Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai sesuai mandat … Baca Selengkapnya