Penyelidikan Korupsi Sritex, Kejaksaan Agung telah Memeriksa 55 Orang Saksi

Penyelidikan Korupsi Sritex, Kejaksaan Agung telah Memeriksa 55 Orang Saksi

Kejaksaan Agung menyatakan telah memeriksa 55 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa dari 55 saksi tersebut, 46 saksi telah diperiksa sebelumnya dan 9 saksi diperiksa pada hari itu. Tiga dari 9 saksi yang diperiksa hari itu telah ditetapkan … Baca Selengkapnya

Uganda mengonfirmasi pengadilan militer bagi warga sipil meskipun putusan Mahkamah Agung | Berita Pengadilan

Uganda mengonfirmasi pengadilan militer bagi warga sipil meskipun putusan Mahkamah Agung | Berita Pengadilan

Pemerintah Presiden Yoweri Museveni sering kali membela pengadilan militer, dengan menyebutkan kekhawatiran keamanan nasional. Parlemen Uganda telah mengesahkan sebuah undang-undang kontroversial yang memberikan wewenang pengadilan militer untuk warga sipil, menarik kecaman dari pihak oposisi dan kelompok hak asasi manusia, yang menuduh pemerintah mencoba untuk membungkam lawan, yang mereka bantah. Praktik ini sudah lama digunakan di … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung mengizinkan Trump untuk mencabut perlindungan hukum dari 350.000 warga Venezuela yang berisiko deportasi.

Mahkamah Agung mengizinkan Trump untuk mencabut perlindungan hukum dari 350.000 warga Venezuela yang berisiko deportasi.

“ Mahkamah Agung pada hari Senin mengizinkan pemerintahan Trump untuk mencabut perlindungan hukum dari 350.000 warga Venezuela, yang berpotensi menghadapkan mereka pada deportasi. Perintah mahkamah tersebut, dengan hanya satu dissenting opinion, menunda putusan dari seorang hakim federal di San Francisco yang mempertahankan Status Proteksi Sementara bagi warga Venezuela yang seharusnya kedaluwarsa bulan lalu. Para hakim … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung AS Memungkinkan Pemerintahan Trump Mencabut Status Proteksi bagi Warga Venezuela | Berita Migrasi

Mahkamah Agung AS Memungkinkan Pemerintahan Trump Mencabut Status Proteksi bagi Warga Venezuela | Berita Migrasi

Mahkamah Agung AS membiarkan Trump mengakhiri Status Perlindungan Sementara bagi ratusan ribu orang dari Venezuela. Washington, DC – Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memungkinkan administrasi Presiden Donald Trump untuk mencabut status imigrasi dilindungi sekitar 350.000 warga Venezuela. Para hakim pengadilan tertinggi mengeluarkan perintah singkat pada hari Senin, memberikan permintaan administrasi untuk mencabut penangguhan yang ditempatkan … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung memperbolehkan Trump mengakhiri perlindungan deportasi bagi warga Venezuela

Mahkamah Agung memperbolehkan Trump mengakhiri perlindungan deportasi bagi warga Venezuela

Mahkamah Agung AS telah mengatakan bahwa itu akan mengizinkan pemerintahan Trump untuk mengakhiri perlindungan deportasi bagi sekitar 350.000 warga Venezuela di AS. Putusan itu mencabut penangguhan yang ditempatkan oleh seorang hakim California yang menjaga Temporary Protected Status (TPS) tetap berlaku bagi warga Venezuela yang statusnya akan habis bulan lalu. Temporary Protected Status memungkinkan orang untuk … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung AS menghalangi penggunaan Undang-Undang Musuh Asing oleh pemerintahan Trump | Berita Donald Trump

Mahkamah Agung AS menghalangi penggunaan Undang-Undang Musuh Asing oleh pemerintahan Trump | Berita Donald Trump

Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengabulkan petisi darurat dari sekelompok imigran di Texas, melarang penggunaan undang-undang perang abad ke-18 untuk mempercepat pengusiran mereka. Keputusan yang tidak ditandatangani pada Jumat adalah pukulan lain bagi administrasi Presiden Donald Trump yang berusaha menggunakan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798 untuk segera mendepak imigran tidak sah dari AS. Hanya dua … Baca Selengkapnya

Dampak Melemahnya Kerajaan Mataram Akibat Wafatnya Sultan Agung

Dampak Melemahnya Kerajaan Mataram Akibat Wafatnya Sultan Agung

“ loading… Wafatnya Sultan Agung membuat satu persatu wilayah Kerajaan Mataram mulai melepaskan diri. Saat itu kekuasaan Sultan Agung diwariskan ke anaknya bernama Sultan Amangkurat I. Saat di masa Sultan Amangkurat I itulah pengaruh kekuasaan Mataram mulai menurun ditandai semakin sempitnya wilayah kekuasaan. Blambangan contohnya yang semula di masa Sultan Agung bisa ditaklukkan, konon akhirnya … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Argentina menemukan file-file Nazi ‘bermakna global’ di ruang bawah tanah | Berita Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Mahkamah Agung Argentina menemukan file-file Nazi ‘bermakna global’ di ruang bawah tanah | Berita Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Material propaganda Nazi yang berasal dari tahun 1941 ditemukan di ruang bawah tanah Mahkamah Agung Argentina. Lebih dari 80 kotak berisi dokumen dari Jerman Nazi ditemukan di ruang bawah tanah Mahkamah Agung Argentina, puluhan tahun setelah peti-peti tersebut disimpan pada tahun 1941. Penemuan “signifikan secara global” ini terjadi saat pekerja membersihkan area tersebut untuk memindahkan … Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Menetapkan Ketua Cyber Army Sebagai Tersangka dalam Penghalangan Kasus Korupsi

Kejaksaan Agung Menetapkan Ketua Cyber Army Sebagai Tersangka dalam Penghalangan Kasus Korupsi

“ loading… Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar konferensi pers penetapan Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM) tersangka kasus dugaan perintangan proses hukum pada sejumlah perkara korupsi, Rabu (7/5/2025) malam. FOTO/RIYAN RIZKI ROSHALI JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM) dalam kasus dugaan perintangan proses hukum pada sejumlah perkara korupsi … Baca Selengkapnya

Bersihkan Mafia Tanah, Sahroni Akan Berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan BPN

Bersihkan Mafia Tanah, Sahroni Akan Berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan BPN

“ Rabu, 07 Mei 2025 – 13:02 WIB Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto : Ricardo/JPNN.com jpnn.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan komitmen dewan menyelesaikan konflik pertanahan yang melibatkan para mafia tanah. Hal ini disampaikan Sahroni saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait konflik pertanahan di … Baca Selengkapnya