Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Jokowi, Djan Faridz, di Jalan Borobudur Nomor 26, Jakarta Pusat pada Rabu (22/1/2025) malam. Penggeledahan tersebut masih berlangsung di lokasi saat ini. Gerbang rumah Djan Faridz masih tertutup rapat dan sejumlah awak media menunggu di depan kediaman tersebut. Mobil yang … Baca Selengkapnya
Advokat Tony Budidjaja meminta agar proses eksekusi terhadap PT Sumi Asih atau PT Sumi Asih Oleochemical Industry tetap dilanjutkan, meskipun sedang menghadapi proses hukum terkait kasus pencemaran nama baik yang diduga merupakan upaya kriminalisasi. Tony ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan dugaan pengaduan palsu yang diajukan oleh Direktur Utama PT Sumi … Baca Selengkapnya
Singapura (ANTARA/PRNewswire)- XTransfer, Platform Pembayaran Perdagangan Lintas Batas B2B Terkemuka di Dunia & Nomor 1 di China, diberikan Lisensi Institusi Pembayaran Utama (MPI) berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran 2019 oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS). Tonggak penting ini memperkuat posisi terdepan XTransfer dalam industri pembayaran lintas batas B2B. Lisensi tersebut resmi diterbitkan pada 1 Januari 2025, oleh … Baca Selengkapnya
Rabu, 22 Januari 2025 – 22:21 WIB Advokat Tony Budidjaja. Foto: Fathan jpnn.com, JAKARTA – Advokat Tony Budidjaja meminta perlindungan kepada pemerintahan yang baru akibat kasus yang menimpanya dan ketidakpastian hukum atas putusan pengadilan. Sebagai seorang advokat, dirinya tersandung perkara pencemaran nama baik terhadap dua petinggi PT Sumi Asih. Tony menilai kasus yang dialaminya merupakan … Baca Selengkapnya
loading… Wamenlu Anis Matta menegaskan Indonesia tidak bisa menerima relokasi warga Gaza, Palestina. Foto/SindoNews/binti mufarida JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta menegaskan Indonesia tidak bisa menerima relokasi warga Gaza, Palestina. Sebelumnya, disebut-sebut 2 juta warga Gaza akan direlokasi ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pascakonflik. Rencana tersebut pertama kali … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan menjatuhkan denda kepada pelaku yang memasang pagar laut di Perairan Tangerang, Banten. Menurut Trenggono, denda akan bergantung pada luasan pagar laut yang dipasang, dengan tarif sebesar Rp18 juta per kilometer. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengidentifikasi … Baca Selengkapnya
Presiden Indonesia Prabowo Subianto berencana membuat wajib bagi eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari bank-bank nasional untuk menyimpan hasil ekspor mereka di bank-bank tersebut. “Pada waktu yang akan datang, kami akan meminta semua perusahaan yang menerima kredit dari bank-bank pemerintah untuk menempatkan hasil penjualan ekspor mereka di bank-bank di Indonesia,” Prabowo mengumumkan dalam rapat kabinet … Baca Selengkapnya
Rabu, 22 Januari 2025 – 20:32 WIB Salah seorang warga kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro, berjalan di jalan yang sudah tergenangi air banjir Bengawan Solo, Rabu. (ANTARA / M. Yazid) jatim.jpnn.com, BOJONEGORO – BPBD Kabupaten Bojonegoro mencatat sebanyak enam desa/kelurahan terdampak banjir luapan air dari Sungai Bengawan Solo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Laela … Baca Selengkapnya
Loading… Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menitipkan minyak urut kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menitipkan minyak urut kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Pemberian minyak urut itu jika ditafisrkan dinilai menunjukkan makna tertentu. Pengamat … Baca Selengkapnya
Pemuda ICMI melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan uji Formil dan materiil terkait aturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pendelegasian kewenangan dari perundang-undangan yang mengatur penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut. Salah satu alasan lain adalah karena penetapan PIK 2 … Baca Selengkapnya