Senin, 30 Maret 2026 – 22:40 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah akhirnya mulai memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) sejak 28 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan langkah strategis negara untuk lebih melindungi anak-anak dan remaja dari konten digital yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dini Rahmania menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas) merupakan investasi pembentukan karakter untuk masa depan bangsa. Dia menggambarkan kebijakan yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun sebagai langkah strategis untuk … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid menekankan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak, yang dikenal sebagai PP Tunas, sangat penting untuk menjaga privasi dan data anak di ruang digital. Aturan ini dianggap perlu setelah berbagai kajian dan kasus hukum di negara lain dimana data dan privasi anak … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Indonesia mendorong sekolah-sekolah untuk memperkuat literasi digital seiring diluncurkannya aturan baru perlindungan anak daring oleh pemerintah. Beliau menekankan pentingnya menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan pembangunan karakter. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa guru memainkan peran kunci dalam mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem … Baca Selengkapnya
loading… Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid memberikan keterangan pers mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas). Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menekankan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Platform digital X telah menetapkan usia minimal pengguna di Indonesia menjadi 16 tahun. Kebijakan ini menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas), sebagaimana dijelaskan seorang pejabat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Alexander Sabar, menyatakan kebijakan ini mencerminkan … Baca Selengkapnya
Sabtu, 7 Maret 2026 – 13:39 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah akan mulai menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital atau PP Tunas, beserta aturan pelaksanaannya pada akhir bulan ini. Kepala Divisi Kesetaraan dan Inklusi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Aseanty Pahlevi, menganggap regulasi ini sebagai langkah … Baca Selengkapnya
loading… Suasana yang sejuk dan penuh keceriaan menyelimuti ratusan anak-anak di Yayasan Sekolah Alam Tunas Mulia, Bantar Gebang, Bekasi, pada hari Jumat (14/11/2025). Foto: Ist BEKASI – Suasana yang sejuk dan penuh keceriaan menyelimuti ratusan anak-anak di Yayasan Sekolah Alam Tunas Mulia, Bantar Gebang, Bekasi, hari Jumat (14/11/2025). Mereka mengikuti berbagai kegiatan positif yang diselenggarakan … Baca Selengkapnya
loading… PT Mandiri Tunas Finance (MTF) umumkan lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, telah naikkan Peringkat Nasional Jangka Panjang MTF dari ‘AA(idn)’ ke ‘AA+(idn)’. Foto/Dok JAKARTA – PT Mandiri Tunas Finance (MTF) mengabarkan bahwa Fitch Ratings telah meningkatkan Peringkat Nasional Jangka Panjang MTF dari ‘AA(idn)’ menjadi ‘AA+(idn)’. Outlook peringkat ini dikatakan Stabil. Fitch juga mengkonfirmasi Peringkat … Baca Selengkapnya
loading… Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia menyebut pentingnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital (PP Tunas) buat lindungi anak-anak di dunia digital. Foto/istimewa JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia mengungkapkan keprihatinannya atas kasus dugaan sodomi yang dialami anak laki-laki umur empat tahun oleh temannya yang … Baca Selengkapnya