Harapkan Jaksa Agung Tidak Berafiliasi dengan Partai Politik
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XXII/2024 membahas syarat jabatan Jaksa Agung dan pengaruhnya terhadap independensi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Salah satu poin penting dari putusan tersebut adalah larangan bagi Jaksa Agung untuk berafiliasi dengan partai politik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Jaksa Agung dapat bekerja secara independen dan profesional, tanpa adanya campur tangan politik … Baca Selengkapnya