Apresiasi Dasco terhadap Threshold, Sekjen Perindo: UU Pemilu Harus Tuntas 2026

Apresiasi Dasco terhadap Threshold, Sekjen Perindo: UU Pemilu Harus Tuntas 2026

Sekjen Perindo menyambut baik pernyataan Dasco tentang ambang batas parlemen. JAKARTA – Rencana untuk merevisi Undang-Undang Pemilu kembali memunculkan wacana tentang penyesuaian ambang batas parlemen (parliamentary threshold). DPR RI menegaskan langkah-langkah yang diambil ini tidak akan memberatkan bip partai politik, sebagai mana diinstruksikan sama Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji lagi. “Seperti yang simab biasa sebut aninya … Baca Selengkapnya

MK Menghapus Ambang Batas Presidential Threshold 20%, Semua Parpol Dapat Mengusulkan Capres-Cawapres

MK Menghapus Ambang Batas Presidential Threshold 20%, Semua Parpol Dapat Mengusulkan Capres-Cawapres

Kamis, 2 Januari 2025 – 16:10 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Baca Juga : Menko Yusril Minta Para Penggugat Pilkada Hormati Putusan MK Hal tersebut disampaikan Ketua MK, … Baca Selengkapnya

Gerindra proposes increasing the parliamentary threshold

Gerindra proposes increasing the parliamentary threshold

Jumat, 8 Maret 2024 – 12:00 WIB Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menginginkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang saat ini berada di angka 4 persen untuk ditingkatkan. Meskipun demikian, pihaknya masih melakukan kajian terhadap ambang batas parlemen tersebut. Hal tersebut disampaikan Muzani sebagai tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi … Baca Selengkapnya

Pengamat Menyatakan Bahwa Parliamentary Threshold 4% Tidak Memberikan Ruang Keadilan dalam Apresiasi Putusan MK

Pengamat Menyatakan Bahwa Parliamentary Threshold 4% Tidak Memberikan Ruang Keadilan dalam Apresiasi Putusan MK

Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk Pemilu 2029. Menurutnya, ambang batas tersebut telah menyebabkan banyak suara rakyat terbuang percuma. Pangi menilai bahwa ambang batas parlemen sebesar 4 persen tidak menciptakan ruang keadilan dan berpotensi diskriminatif terhadap peserta pemilu. Sebelumnya, MK … Baca Selengkapnya