Terbuka! KPK Sebut Pemberian THR Kepala Daerah kepada Forkopimda Cukup Masif

Terbuka! KPK Sebut Pemberian THR Kepala Daerah kepada Forkopimda Cukup Masif

Rabu, 22 April 2026 – 09:10 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan pemberian tunjangan hari raya (THR) dari kepala daerah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terjadi cukup masif di sejumlah wilayah Indonesia. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hal itu terungkap dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah … Baca Selengkapnya

Bupati Tulungagung Pakai Dana Pungli OPD untuk Beli Sepatu hingga Beri THR ke Forkopimda

Bupati Tulungagung Pakai Dana Pungli OPD untuk Beli Sepatu hingga Beri THR ke Forkopimda

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), diduga menggunakan uang hasil pemerasan untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Tulungagung. “Uang itu dipakai GSW untuk memberi THR ke sejumlah anggota Forkopimda di Pemkab Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG,” kata Deputi Penindakan … Baca Selengkapnya

KPK Telusuri Alasan Bupati Cilacap Siapkan THR bagi Forkopimda

KPK Telusuri Alasan Bupati Cilacap Siapkan THR bagi Forkopimda

Rabu, 18 Maret 2026 – 10:32 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki motif Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, dalam menyiapkan tunjangan hari raya (THR) untuk forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya juga mendalami rencana Syamsul dalam mempersiapkan THR itu. “Terkait … Baca Selengkapnya

Bupati Cilacap Minta Sekda Kumpulkan Dana THR, Terkumpul Rp610 Juta

Bupati Cilacap Minta Sekda Kumpulkan Dana THR, Terkumpul Rp610 Juta

loading… KPK tetapkan Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman dan Sekda Cilacap, Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Foto/SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman (AUL) dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus pemerasan untuk mengumpulkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) pribadi serta … Baca Selengkapnya

KPK Bongkar Modus Bupati Cilacap Paksa SKPD Bayar THR: Ada yang Sampai Meminjam Uang

KPK Bongkar Modus Bupati Cilacap Paksa SKPD Bayar THR: Ada yang Sampai Meminjam Uang

loading… Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) memakai rompi tahanan dari KPK. Foto: Nur Khabibi JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) memeras beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk kepentingan tunjangan hari raya (THR) pribadi dan untuk Forkopimda. Untuk memenuhi tuntutan dari jutaan sampai ratusan juta rupiah, … Baca Selengkapnya

Pejabat Cilacap Khawatir Dirotasi Gagal Setor ‘Upeti’ THR untuk Bupati Syamsul Auliya Rachman

Pejabat Cilacap Khawatir Dirotasi Gagal Setor ‘Upeti’ THR untuk Bupati Syamsul Auliya Rachman

loading… KPK ungkap kekhawatiran pejabat di Cilacap akan dirotasi jika tak penuhi permintaan dugaan setoran THR Lebaran dari Bupati Syamsul Auliya Rachman (AUL). Foto/SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ngungkapin, ada rasa takut bakal digeser atau dirotasi yang dirasakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kalau mereka gak memenuhi permintaan uang dari Bupati Cilacap, … Baca Selengkapnya

Bupati dan Sekda Cilacap Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Dana THR

Bupati dan Sekda Cilacap Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Dana THR

Sabtu, 14 Maret 2026 – 23:39 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono (SAD) sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan korupsi pemerasan untuk dana tunjangan hari raya (THR). Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penetaan tersangka dilakukan … Baca Selengkapnya

Kepala Daerah Tak Diwajibkan Berikan THR kepada Pihak Luar

Kepala Daerah Tak Diwajibkan Berikan THR kepada Pihak Luar

Sabtu, 14 Maret 2026 – 22:09 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah bahwa mereka tidak punya kewajiban memberikan sesuatu kepada pihak eksternal, termasuk terkait pemberian tunjangan hari raya (THR). Peringatan ini disampaikan menyusul kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep … Baca Selengkapnya

Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Suap untuk Proyek Dana THR Warga

Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Suap untuk Proyek Dana THR Warga

Kamis, 12 Maret 2026 – 01:01 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (MFT) meminta uang suap atau imbalan proyek sekitar 10-15 persen. Hal ini diduga karena kebutuhan mendekati Lebaran 1447 Hijriah, termasuk untuk membagi-bagikan tunjangan hari raya (THR) kepada warga. “Permintaan sejumlah fee atau ijon kepada … Baca Selengkapnya

Pramono Ingatkan Ormas agar Tidak Memaksa Pengusaha Beri THR

Pramono Ingatkan Ormas agar Tidak Memaksa Pengusaha Beri THR

Rabu, 11 Maret 2026 – 10:42 WIB Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan supaya tidak ada pihak manapun yang memaksa para pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) saat menjelang Idul Fitri. “Mudah-mudahan, gak ada pemaksaan dari ormas atau siapapun untuk minta THR,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, dikutip … Baca Selengkapnya