“ loading… PC PMII Pamekasan melakukan audiensi dengan Bea Cukai. Foto/Istimewa PAMEKASAN – Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan Homaidi membeberkan beberapa persoalan yang terjadi di Madura. Pertama, di Madura peredaran rokok polos (tanpa pita cukai) makin masif peredarannya. Kondisi itu dinilai merugikan para pelaku industri kretek di tingkat industri … Baca Selengkapnya
“ loading… Pabrik rumahan narkotika jenis bibit tembakau sintetis beromzet Rp12 juta di wilayah Depok, Jawa Barat digerebek petugas dari Polsek Metro Tanah Abang. Foto/Ist DEPOK – Pabrik rumahan narkotika jenis bibit tembakau sintetis di wilayah Depok, Jawa Barat digerebek petugas dari Polsek Metro Tanah Abang. Polisi mengamankan empat orang pelaku dan omzet Rp12 miliar. … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Harga Jual Eceran (HJE) rokok resmi mengalami kenaikan pada 1 Januari 2025. Kenaikan ini dilakukan untuk mengontrol konsumsi produk tembakau di masyarakat dan meningkatkan penerimaan negara. Kenaikan harga rokok ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot … Baca Selengkapnya
Pemerintah memberikan kado bagi para perokok di awal tahun 2025 dengan menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok per 1 Januari 2025, meskipun Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak mengalami kenaikan. Kenaikan ini dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan konsumsi produk-produk hasil tembakau di masyarakat dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 … Baca Selengkapnya
Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa upaya negara lain untuk meningkatkan cukai rokok dapat mengurangi konsumsi sebesar 10-15 persen, dengan peningkatan Harga Jual Eceran (HJE) produk tembakau dan rokok elektronik mencegah perokok muda untuk membelinya. “Prevalensi perokok kita saat ini sedang menurun, terutama perokok remaja usia 10-18 tahun, dari 9,1 persen pada tahun 2018 menjadi 7,4 persen … Baca Selengkapnya
Bea Cukai Kudus, Jawa Tengah, telah berhasil mengungkap peredaran rokok ilegal impor dari sejumlah negara melalui operasi pasar yang rutin dilakukan. Kepala KPPBC Tipe Madya Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti, menyatakan bahwa temuan ini merupakan hasil kerja tim di beberapa daerah dalam wilayah kerja Bea Cukai Kudus. Rokok ilegal tersebut ditemukan di tingkat pedagang eceran. Meskipun … Baca Selengkapnya
Asosiasi Pedagang Kelontong menolak rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, sebagai salah satu aturan yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Ketua Umum Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI), Junaidi mengatakan selama ini para pedagang kelontong telah menggantungkan pendapatan terbesarnya dari produk tembakau. Sehingga apabila aturan tersebut diterapkan, maka hal itu akan berdampak … Baca Selengkapnya
Profesor Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, mempertanyakan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan. Menurutnya, hal ini melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Menurut Hikmahanto, pemuatan identitas merek merupakan hak pemilik … Baca Selengkapnya
Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menyatakan bahwa setiap kenaikan tarif cukai menyebabkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal. Dampaknya termasuk berkurangnya potensi penerimaan negara hingga mencapai angka Rp 5,76 triliun per tahun. Direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda menyatakan bahwa kebijakan kenaikan harga dan tarif cukai … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM–SPSI), kecewa terhadap keputusan Kementerian Kesehatan, yang kabarnya akan tetap menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek. Sebagai salah satu aturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes), hal itu bahkan telah ditolak keras oleh FSP RTMM-SPSI melalui aksi unjuk rasa … Baca Selengkapnya