Pungutan

Pemerintah akan membentuk tim untuk menangani pungutan ilegal di objek wisata

oleh
Pemerintah akan membentuk tim untuk menangani pungutan ilegal di objek wisata

Kementerian Pariwisata, bersama dengan kementerian terkait lainnya, akan membentuk tim kerja untuk menangani pungutan liar di tempat wisata. Hal ini dikonfirmasi oleh wakil menteri bidang industri dan investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handyani Mustafa, dalam Konferensi Nasional Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Bogor pada hari Selasa. Beliau mengatakan bahwa kasus pungutan liar masih terdeteksi … Baca Selengkapnya

18 petugas polisi ditahan dalam kasus dugaan pungutan liar di acara musik

oleh
18 petugas polisi ditahan dalam kasus dugaan pungutan liar di acara musik

Jakarta (ANTARA) – Divisi Profesional dan Keamanan Internal Polri (Propam) telah menahan 18 personel polisi yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar terhadap warga Malaysia selama Festival Djakarta Warehouse Project (DWP) akhir pekan lalu. Juru Bicara Polri Brigadir Jenderal Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan dalam pernyataannya yang diterima pada hari Sabtu bahwa 18 petugas … Baca Selengkapnya

Mengendalikan Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli dan Ombudsman Mengapresiasi Kinerja Imigrasi

oleh
Mengendalikan Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli dan Ombudsman Mengapresiasi Kinerja Imigrasi

Selasa, 20 Agustus 2024 – 23:38 WIB Bekasi, VIVA – Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Pol Andry Wibowo menyebut pelayanan di bidang keimigrasian saat ini termasuk yang paling rendah pungli berdasarkan laporan masyarakat. Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam RI ini mengungkapkan, dari data berbasis statistik yang ada sementara waktu, imigrasi termasuk salah … Baca Selengkapnya

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Menerima Pesan Khusus dari KPK Setelah Temuan Pungutan Liar Hingga Rp 18,25 Miliar per Tahun

oleh
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Menerima Pesan Khusus dari KPK Setelah Temuan Pungutan Liar Hingga Rp 18,25 Miliar per Tahun

Rabu, 10 Juli 2024 – 00:40 WIB Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil mengungkap dugaan pemungutan liar (pungli) yang terjadi di wilayah Raja Ampat, Papua. KPK mengungkap pungli yang terjadi itu bisa meraup keuntungan hingga belasan miliar rupiah. Baca Juga : Ribka Haluk Minta Jajaran Dinas Kesehatan Tekan Angka Kasus TBC di Papua … Baca Selengkapnya

Menghapuskan pungutan liar melalui aplikasi Si Duli

oleh
Menghapuskan pungutan liar melalui aplikasi Si Duli

Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, lembaga penegak hukum sedang melakukan upaya untuk memberantas pungutan liar, yang dikenal sebagai pungli di Indonesia. Diperlukan langkah-langkah untuk memberantas pungutan liar karena praktik penipuan tersebut masih ada di berbagai tingkat di lembaga-lembaga, terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Sebagai hasilnya, pelayanan kepada masyarakat semakin … Baca Selengkapnya

Upah jauh di bawah standar, buruh menolak pungutan Tapera

oleh
Upah jauh di bawah standar, buruh menolak pungutan Tapera

loading… Tak hanya buruh, pengusaha pun menolak pemotongan gaji untuk Tapera. FOTO/dok.SINDOnews JAKARTA – Polemik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 perihal pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera , menuai penolakan serempak. Tak hanya buruh, pengusaha pun menolak pemotongan gaji pekerja sebesar 2,5% dan 0,5% dari perusahaan guna membantu pembiayaan pembelian rumah. Koordinator Dewan … Baca Selengkapnya

Kemarahan di Nigeria atas pungutan pada transfer uang

oleh
Kemarahan di Nigeria atas pungutan pada transfer uang

Penduduk Nigeria mengatakan bahwa pajak tersebut akan semakin merugikan kantong mereka [Gambar Getty] Banyak penduduk Nigeria mengutuk pengenalan pajak baru pada transaksi perbankan elektronik, dengan beberapa mengatakan bahwa hal itu akan memaksa mereka kembali menggunakan uang tunai. Bank Sentral Nigeria (CBN) telah memberitahu lembaga keuangan bahwa pajak sebesar 0,5% yang dimaksudkan untuk mengumpulkan uang guna … Baca Selengkapnya

Pungutan PPDB Dilarang di Sekolah (Schools Prohibited from Collecting PPDB Fees)

oleh
Pungutan PPDB Dilarang di Sekolah (Schools Prohibited from Collecting PPDB Fees)

Selasa, 15 April 2024 – 16:44 WIB VIVA – Seluruh unit pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Kotawaringin Timur dilarang untuk memungut biaya apapun dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan kelulusan peserta didik. Larangan ini diumumkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah, menyatakan bahwa sekolah dilarang … Baca Selengkapnya

78 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Pemuda Perindo Menyesalkan Hanya Dikenakan Sanksi Permintaan Maaf

78 Pegawai KPK Terlibat Pungutan Liar, Pemuda Perindo Menyesal Hanya Diberi Sanksi Permintaan Maaf

oleh
78 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Pemuda Perindo Menyesalkan Hanya Dikenakan Sanksi Permintaan Maaf 78 Pegawai KPK Terlibat Pungutan Liar, Pemuda Perindo Menyesal Hanya Diberi Sanksi Permintaan Maaf

Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo Iqnal Shalat Sukma Wibowo mengekspresikan rasa sesal terkait kasus 78 pegawai KPK yang terlibat dalam pungutan liar terhadap narapidana koruptor. Iqnal menyatakan bahwa pegawai KPK seharusnya tidak berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Iqnal, Dewan Pengawas KPK masih ragu-ragu dalam menangani kasus tersebut dengan cepat. Dia mengekspresikan kekecewaannya terhadap … Baca Selengkapnya

12 Pegawai KPK Diadili dan Dihukum atas Permintaan Maaf Terima Pungutan di Rutan Bernilai Puluhan hingga Ratusan Juta

oleh
12 Pegawai KPK Diadili dan Dihukum atas Permintaan Maaf Terima Pungutan di Rutan Bernilai Puluhan hingga Ratusan Juta

Kamis, 15 Februari 2024 – 17:25 WIB Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi permintaan maaf secara terbuka kepada 12 pegawai lembaga antirasuah yang menjadi terperiksa dalam sidang kode etik kloter pertama. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo jpnn.com, JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi permintaan maaf secara terbuka kepada … Baca Selengkapnya