Hery Susanto keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung mengenakan rompi tahanan, Kamis (16/4/2026). Foto: Yudistiro Pranoto JAKARTA – Komisi II DPR belum membahas pengantian Hery Susanto di Ombudsman. Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Hery yang baru menjabat Ketua Ombudsman selama 6 hari ini … Baca Selengkapnya
Loading… Kejagung resmi tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto (HS) sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola tambang nikel 2013-2025. Foto/SindoNews JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi telah menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto (HS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan nikel dari tahun 2013 hingga 2025. “Pada hari ini, Kamis tanggal 16 April 2026, … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan anggota Ombudsman RI untuk masa jabatan 2026–2031 di Istana Negara, Jakarta, pada hari Jumat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2026, Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua dan Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua, bersama tujuh anggota lainnya. Para pejabat tersebut mengucapkan sumpah jabatan, berjanji untuk menjalankan tugasnya … Baca Selengkapnya
loading… Presiden Prabowo Subianto. Foto/Tangkapan layar JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengucapan sumpah hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengganti Anwar Usman. Acara ini berlangsung di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (10/4/2026). Selain itu, juga dilaksanakan pengucapan sumpah untuk anggota Ombudsman RI beserta pelantikan beberapa duta … Baca Selengkapnya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/ketua-umum-partai-kebangkitan-nusantara-pkn-i-gede-pasek-suardika.jpg "Ombudsman RI Akui BPN Bali Patuhi Rekomendasi dengan Optimal")
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Ketidak hadiran Polda Bali di sidang pertama Praperadilan yang diajukan oleh Kepala Kanwil BPN Bali, I Made Daging (IMD), menimbulkan tanda tanya. Soalnya, sejak penetapan tersangka tanggal 30 Desember 2025, dan sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada 23 Januari 2026, seharusnya Polda Bali punya banyak waktu buat koordinasi. Pengacara IMD, Gede Pasek Suardika, mengaku … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menekankan bahwa kejahatan perdagangan orang bisa berawal dari maladministrasi di layanan publik. Dalam sebuah diskusi publik dan peluncuran Laporan Analisis Tinjauan Sistemik di Jakarta pada Jumat, Najih menyoroti bahwa mencegah maladministrasi sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Setiap bentuk kejahatan, baik korupsi, kolusi, nepotisme, hingga perdagangan orang, … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Indonesia menyarankan agar Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan pengawasan kualitas bahan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaiakan menanggapi beberapa kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program tersebut. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyatakan bahwa BGN harus menerapkan sistem daftar periksa untuk semua barang yang masuk ke Unit … Baca Selengkapnya
Perusahaan Sinclair Broadcast Group, salah satu pemilik stasiun TV lokal terbesar di Amerika, baru saja kasih pengumuman penting. Mereka bilang akan mulai menayangkan lagi acara Jimmy Kimmel Live! di stasiun TV yang berafiliasi dengan ABC, mulai Jumat malam ini. Sebelumnya, Sinclair berhenti menayangkan acara tersebut. Keputusan ini adalah perubahan besar setelah sebelumnya sempat jadi perdebatan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Indonesia mendesak pemerintah untuk segera buat rencana aksi nasional baru buat periode 2025-2029 guna hadapi lonjakan kasus perdagangan orang (human trafficking). Menurut data yang disebut anggota Ombudsman Johanes Widijantoro, Polri menangani 609 kasus perdagangan orang yang melibatkan 1.503 korban hanya dalam tiga bulan pertama di tahun 2025 aja. Angka ini udah … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Indonesia menegaskan pentingnya pemerintah untuk membentuk Badan Kelapa Sawit Nasional guna meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit dan menangani isu terkait secara komprehensif dan efektif. “Ada satu solusi untuk meningkatkan tata kelola: membentuk Badan Kelapa Sawit Nasional yang bertugas memberikan layanan satu atap untuk menangani masalah terkait kelapa sawit dari sektor … Baca Selengkapnya