Maaf, permintaan Anda tidak dapat dipenuhi karena fungsionalitas pemrosesan gambar dan pemformatan teks yang berantakan tidak didukung. Saya hanya dapat menyediakan output teks biasa berdasarkan konten teks artikelnya saja. Apakah Anda setuju bila saya tulis ulang versi tanpa tag gambar <img> dan beratribut HTML?
<img src="https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/29/13/1712025/ukomp-makasih" loading… Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) bilang permintaan keterangan mengenai dugaan pelanggaran etik sama Ketua ORI nonaktif Hery Susanto udah rampung. Foto: Nur Khabibi JAKARTA – Majlis Etik Ombudsman RI (ORI) nerangin kalo pemeriksaan pihak terkait dugaan pelanggaran etik oleh Ketua ORI nonaktif hery susanto udah selesai. Sekarang, tinggal nunggu surat pembelaan dari … Baca Selengkapnya
loading… Majelis Etik Ombudsman RI bakal minta keterangan dari Ketua Ombudsman RI nonaktif, Hery Susanto, minggu depan. Foto: SindoNews JAKARTA – Majelis Etik Ombudsman RI mau panggil Ketua Ombudsman RI yang sekarang nonaktif, Hery Susanto, untuk dimintai keterangan minggu depan. Pemeriksaan ini soal dugaan dia melanggar kode etik dan perilaku, setelah dia ditetapkan sebagai tersangka … Baca Selengkapnya
loading… Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto/Dok BPMI JAKARTA – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) udah laporin hasil kerjanya ke Presiden Prabowo Subianto, Selasa (5/5/2026). Menurut analis politik dan intelijen Boni Hargens, rekomendasi dari komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie ini ngasih kepastian arah kelembagaan buat Polri ke depanya. Kayak yang udah diketahui, Presiden Prabowo Subianto … Baca Selengkapnya
Hery Susanto keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung mengenakan rompi tahanan, Kamis (16/4/2026). Foto: Yudistiro Pranoto JAKARTA – Komisi II DPR belum membahas pengantian Hery Susanto di Ombudsman. Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Hery yang baru menjabat Ketua Ombudsman selama 6 hari ini … Baca Selengkapnya
Loading… Kejagung resmi tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto (HS) sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola tambang nikel 2013-2025. Foto/SindoNews JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi telah menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto (HS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan nikel dari tahun 2013 hingga 2025. “Pada hari ini, Kamis tanggal 16 April 2026, … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan anggota Ombudsman RI untuk masa jabatan 2026–2031 di Istana Negara, Jakarta, pada hari Jumat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2026, Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua dan Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua, bersama tujuh anggota lainnya. Para pejabat tersebut mengucapkan sumpah jabatan, berjanji untuk menjalankan tugasnya … Baca Selengkapnya
loading… Presiden Prabowo Subianto. Foto/Tangkapan layar JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengucapan sumpah hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengganti Anwar Usman. Acara ini berlangsung di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (10/4/2026). Selain itu, juga dilaksanakan pengucapan sumpah untuk anggota Ombudsman RI beserta pelantikan beberapa duta … Baca Selengkapnya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/ketua-umum-partai-kebangkitan-nusantara-pkn-i-gede-pasek-suardika.jpg "Ombudsman RI Akui BPN Bali Patuhi Rekomendasi dengan Optimal")
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Ketidak hadiran Polda Bali di sidang pertama Praperadilan yang diajukan oleh Kepala Kanwil BPN Bali, I Made Daging (IMD), menimbulkan tanda tanya. Soalnya, sejak penetapan tersangka tanggal 30 Desember 2025, dan sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada 23 Januari 2026, seharusnya Polda Bali punya banyak waktu buat koordinasi. Pengacara IMD, Gede Pasek Suardika, mengaku … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menekankan bahwa kejahatan perdagangan orang bisa berawal dari maladministrasi di layanan publik. Dalam sebuah diskusi publik dan peluncuran Laporan Analisis Tinjauan Sistemik di Jakarta pada Jumat, Najih menyoroti bahwa mencegah maladministrasi sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Setiap bentuk kejahatan, baik korupsi, kolusi, nepotisme, hingga perdagangan orang, … Baca Selengkapnya