Pidana

Judul: Kasus Beras Palsu Naik ke Tahap Penyidikan, Bareskrim Polri: Ada Unsur Tindak Pidana (Penulisan lebih rapi dan formal, dengan pemilihan kata yang lebih tepat sesuai konteks hukum.)

oleh
Judul: Kasus Beras Palsu Naik ke Tahap Penyidikan, Bareskrim Polri: Ada Unsur Tindak Pidana (Penulisan lebih rapi dan formal, dengan pemilihan kata yang lebih tepat sesuai konteks hukum.)

Kasus Beras Oplosan Naik ke Tahap Penyidikan, Bareskrim Temukan Unsur Pidana Dit Tipideksus Bareskrim Polri resmi menaikan kasus beras oplosan ke tahap penyidikan. Foto/SindoNews JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri resmi menaikkan status kasus beras oplosan ke tahap penyidikan. Hal ini karena ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Dir Tipideksus … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

oleh
Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

loading… Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah minta DPR untuk perpanjang waktu bahas RKUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah meminta DPR memperpanjang diskusi tentang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Soalnya, bukan cuma Komnas HAM, banyak pihak juga kasih masukan terkait pembahasan ini. “Menurut kami, Komnas HAM setuju kalo pembahasan … Baca Selengkapnya

"Tersangka Kejahatan Perang Libya Ditangkap di Jerman Berdasarkan Surat Perintah ICC" Penangkapan dilakukan sesuai mandat Mahkamah Pidana Internasional.

oleh
"Tersangka Kejahatan Perang Libya Ditangkap di Jerman Berdasarkan Surat Perintah ICC" Penangkapan dilakukan sesuai mandat Mahkamah Pidana Internasional.

Seorang pria Libya yang diduga melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan telah ditangkap di Jerman berdasarkan perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Khaled Mohamed Ali El Hishri, yang lebih dikenal sebagai “Al-Buti”, diduga merupakan salah satu pejabat tinggi di kompleks Penjara Mitiga di ibu kota Tripoli, tempat ribuan orang ditahan. Dia dicurigai telah melakukan, memerintahkan, … Baca Selengkapnya

Presiden Cyril Ramaphosa Tangkap Sementara Menteri Kepolisian Afrika Selatan Senzo Mchunu atas Dugaan Tindak Pidana

oleh
Presiden Cyril Ramaphosa Tangkap Sementara Menteri Kepolisian Afrika Selatan Senzo Mchunu atas Dugaan Tindak Pidana

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menempatkan Menteri Kepolisian Senzo Mchunu dalam “cuti sementara” dengan segera setelah tuduhan keterkaitan dengan kejahatan terorganisir dilayangkan padanya. Dalam pidato langsung di televisi pada Minggu, Ramaphosa juga mengumumkan komisi yudisial akan menyelidiki klaim tersebut, yang menurutnya merongrong konstitusi dan mengancam keamanan nasional. Dia menambahkan bahwa profesor hukum Firoz Cachalia ditunjuk … Baca Selengkapnya

Kejahatan Perang Kemungkinan Besar Terjadi di Darfur, Menurut Mahkamah Pidana Internasional

oleh
Kejahatan Perang Kemungkinan Besar Terjadi di Darfur, Menurut Mahkamah Pidana Internasional

Ada “alasan yang masuk akal” untuk meyakini bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tengah terjadi di Sudan barat, ujar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Dewan Keamanan PBB pada Kamis. Kekerasan seksual yang ditargetkan terhadap perempuan dan anak perempuan dari etnis tertentu disebut sebagai salah satu temuan paling mengganggu yang muncul dari penyelidikan ICC atas … Baca Selengkapnya

"Tindak Pidana, Pungutan Liar, dan Penggelapan Pajak"

oleh
"Tindak Pidana, Pungutan Liar, dan Penggelapan Pajak"

Rabu, 2 Juli 2025 – 22:54 WIB Jakarta, VIVA – Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Jakarta menilai banyak hal yang harus dievaluasi dalam pengelolaan parkir di Jakarta, terutama soal perizinan. Baca Juga: Soal Pengawasan Pengelolaan Perparkiran, DPRD Jakarta Dorong Digitalisasi dan Modernisasi Juru Parkir Ketua Pansus Perparkiran DPRD Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menyebut ketidaksiapan Dinas … Baca Selengkapnya

Judul Direvisi dan Diterjemahkan: Nama Hasto ‘Dijual’ dalam Kasus Dugaan Suap PAW, Ahli Pidana Buktikan Bebas dari Beban Kesalahan

oleh
Judul Direvisi dan Diterjemahkan: Nama Hasto ‘Dijual’ dalam Kasus Dugaan Suap PAW, Ahli Pidana Buktikan Bebas dari Beban Kesalahan

Kamis, 5 Juni 2025 – 14:49 WIB Jakarta, VIVA – Pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum UGM, Muhammad Fatahillah Akbar, menekankan bahwa tidak ada beban kesalahan bagi seseorang yang namanya dicatut atau ‘dijual’ oleh orang lain dalam melakukan tindak pidana. Fatahillah hadir sebagai ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang kasus dugaan … Baca Selengkapnya

"Jaksa KPK Hadirkan Pakar Hukum Pidana untuk Buktikan Kesalahan Hasto"

oleh
"Jaksa KPK Hadirkan Pakar Hukum Pidana untuk Buktikan Kesalahan Hasto"

Kamis, 5 Juni 2025 – 10:15 WIB Jakarta, VIVA – Sidang kasus dugaan suap dan penghambatan penyelidikan PAW DPR 2019-2024, dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Kamis 5 Juni 2025. Agenda sidang masih pemeriksaan ahli. Sidang rencananya dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Baca Juga: Penuhi Syarat Gabung … Baca Selengkapnya

Tindakan Tegas dan Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Pemilik Toko

oleh
Tindakan Tegas dan Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Pemilik Toko

Kasus Ayam Goreng Widuran Solo: Prof Henry Tindak Tegas dan Pidanakan Pemilik Toko SOLO – Kota Solo masih dihebohkan dengan kabar penutupan sementara Rumah Makan (RM) Ayam Goreng Widuran setelah pemiliknya mengakui pakai minyak babi buat kremesan ayam. Prof Henry Indraguna bilang kasus ini menarik karena menyangkut kejujuran dan kepercayaan konsumen yang dikhianati pemilik restoran. … Baca Selengkapnya

Boeing Mencapai Kesepakatan dengan DOJ untuk Menghindari Tuduhan Pidana Terkait Kecelakaan 737 Max

oleh
Boeing Mencapai Kesepakatan dengan DOJ untuk Menghindari Tuduhan Pidana Terkait Kecelakaan 737 Max

Boeing dan Departemen Kehakiman telah mencapai “kesepakatan secara prinsip” yang akan mencegah produsen pesawat dari menghadapi tuduhan pidana karena diduga menyesatkan regulator tentang fitur keselamatan pesawat 737 Max sebelum dua kecelakaan terpisah yang menewaskan 346 orang. Kesepakatan sementara, menurut pengajuan pengadilan, akan membuat Boeing membayar $1,1 miliar dalam bentuk denda dan investasi keselamatan, serta menyisihkan … Baca Selengkapnya