Perizinan

Pemerintah Permudah Perizinan Usaha, Mentan Beberkan Potensi Hilirisasi Kelapa Capai Rp5.000 Triliun

oleh
Pemerintah Permudah Perizinan Usaha, Mentan Beberkan Potensi Hilirisasi Kelapa Capai Rp5.000 Triliun

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa penyederahanaan perizinan untuk para pelaku usaha sangat penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut beliau, kemudahan dalam urusan administratif adalah syarat agar sektor swasta bisa bergerak lebih lincah dan menciptakan lompatan ekonomi. Dalam Rapimnas Kadin Indonesia yang diadakan di Park Hyatt Jakarta, Selasa (2/11/2025), Amran … Baca Selengkapnya

BPOM Luncurkan Sistem Perizinan Berbasis AI untuk Percepat Pendaftaran Obat dan Pangan

oleh
BPOM Luncurkan Sistem Perizinan Berbasis AI untuk Percepat Pendaftaran Obat dan Pangan

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia telah meluncurkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk perizinan distribusi obat dan makanan. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses registrasi dan sertifikasi. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pada Jumat bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Inovasi ini juga diakui oleh Museum Rekor Dunia … Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Perizinan Pariwisata di OSS

oleh
Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Perizinan Pariwisata di OSS

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, menekan kan perlunya perbaikan sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Hal ini karena sistem OSS sekarang menjadi salah satu tantangan untuk pariwisata di daerah. Alasannya, prosesnya tidak melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang seharusnya memiliki kewenangan penuh mengenai tata ruang di wilaya mereka. Menurut … Baca Selengkapnya

Indonesia Percepat Perizinan dan Permudah Akses Pendanaan untuk Industri Event

oleh
Indonesia Percepat Perizinan dan Permudah Akses Pendanaan untuk Industri Event

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pemerintah bertekad untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan acara di Indonesia, terutama masalah keuangan dan birokrasi yang tidak efisien. “Tantangan inilah yang menghambat pertumbuhan industri acara kami. Kami percaya bahwa dialog terbuka dan kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, dan regulator adalah kunci untuk menemukan solusi terbaik,” ujarnya. … Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia Permudah Perizinan untuk Dayung Investasi

oleh
Pemerintah Indonesia Permudah Perizinan untuk Dayung Investasi

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan sedang menyiapkan beberapa langkah strategis, termasuk merampingkan aturan, menyederhanakan prosedur perizinan usaha, dan melonggarkan regulasi yang menghambat pertumbuhan bisnis, untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif dan kompetitif. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan dalam konferensi pers pada Selasa bahwa pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Presiden tentang Tim … Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo Percepat Proyek Kilang dan Perizinan Sumur Minyak

oleh
Presiden Prabowo Percepat Proyek Kilang dan Perizinan Sumur Minyak

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mempercepat pembangunan kilang minyak dan perizinan untuk sumur minyak yang dikelola masyarakat di seluruh Indonesia, kata seorang menteri pada Minggu. “Presiden memerintahkan bahwa hal-hal yang menyangkut rakyat harus diprioritaskan sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, proses legalisasi akan dipercepat,” kata Menteri Energi … Baca Selengkapnya

Kementerian Pariwisata Bantu Pelaku Usaha Kelola Perizinan OSS

oleh
Kementerian Pariwisata Bantu Pelaku Usaha Kelola Perizinan OSS

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersama Pemerintah Provinsi Bali, mengadakan sesi pelatihan buat membantu pelaku usaha pariwisata mengurus perizinan bisnis berbasis risiko lewat sistem Online Single Submission (OSS). Pelatihan yang diadakan di Bali pada 2 Oktober 2025 ini dihadiri oleh 80 pemilik usaha yang belom memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut siaran … Baca Selengkapnya

Kementerian Rancang Peraturan Perizinan Perikanan yang Lebih Efisien

oleh
Kementerian Rancang Peraturan Perizinan Perikanan yang Lebih Efisien

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia sedang menyusun peraturan untuk merampingkan perizinan usaha di sektor perikanan, khususnya untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran, seperti diumumkan seorang pejabat pada hari Rabu. Rancangan menteri ini akan menjadi landasan hukum untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No. 28/2025, yang menggantikan peraturan tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko. “Peraturan … Baca Selengkapnya

Indonesia Permudah Perizinan Layanan Kesehatan dengan Platform Digital

oleh
Indonesia Permudah Perizinan Layanan Kesehatan dengan Platform Digital

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah meluncurkan inisiatif baru untuk mempermudah proses perizinan bagi tenaga kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses layanan medis, terutama di daerah-daerah terpencil. Inisiatif ini diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat penandatanganan Keputusan Bersama Menteri di Jakarta pada Selasa. Kebijakan ini mencakup penerapan perizinan kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik … Baca Selengkapnya

Pemerintah Terbitkan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Simak 3 Poin Penting Ini (Format lebih rapi dengan pemenggalan judul yang jelas) Atau dalam versi lebih dinamis: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Resmi Diterbitkan, Ini 3 Poin Krusial yang Perlu Diketahui (Menggunakan variasi kata dan penekanan pada informasi utama)

oleh
Pemerintah Terbitkan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Simak 3 Poin Penting Ini (Format lebih rapi dengan pemenggalan judul yang jelas) Atau dalam versi lebih dinamis: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Resmi Diterbitkan, Ini 3 Poin Krusial yang Perlu Diketahui (Menggunakan variasi kata dan penekanan pada informasi utama)

Selasa, 1 Juli 2025 – 01:10 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem perizinan usaha guna mendukung pertumbuhan investasi. Hal ini menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk mempermudah proses perizinan. Baca Juga: OJK … Baca Selengkapnya