Perizinan

Pemerintah Indonesia Permudah Perizinan untuk Dayung Investasi

oleh
Pemerintah Indonesia Permudah Perizinan untuk Dayung Investasi

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan sedang menyiapkan beberapa langkah strategis, termasuk merampingkan aturan, menyederhanakan prosedur perizinan usaha, dan melonggarkan regulasi yang menghambat pertumbuhan bisnis, untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif dan kompetitif. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan dalam konferensi pers pada Selasa bahwa pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Presiden tentang Tim … Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo Percepat Proyek Kilang dan Perizinan Sumur Minyak

oleh
Presiden Prabowo Percepat Proyek Kilang dan Perizinan Sumur Minyak

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mempercepat pembangunan kilang minyak dan perizinan untuk sumur minyak yang dikelola masyarakat di seluruh Indonesia, kata seorang menteri pada Minggu. “Presiden memerintahkan bahwa hal-hal yang menyangkut rakyat harus diprioritaskan sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, proses legalisasi akan dipercepat,” kata Menteri Energi … Baca Selengkapnya

Kementerian Pariwisata Bantu Pelaku Usaha Kelola Perizinan OSS

oleh
Kementerian Pariwisata Bantu Pelaku Usaha Kelola Perizinan OSS

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersama Pemerintah Provinsi Bali, mengadakan sesi pelatihan buat membantu pelaku usaha pariwisata mengurus perizinan bisnis berbasis risiko lewat sistem Online Single Submission (OSS). Pelatihan yang diadakan di Bali pada 2 Oktober 2025 ini dihadiri oleh 80 pemilik usaha yang belom memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut siaran … Baca Selengkapnya

Kementerian Rancang Peraturan Perizinan Perikanan yang Lebih Efisien

oleh
Kementerian Rancang Peraturan Perizinan Perikanan yang Lebih Efisien

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia sedang menyusun peraturan untuk merampingkan perizinan usaha di sektor perikanan, khususnya untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran, seperti diumumkan seorang pejabat pada hari Rabu. Rancangan menteri ini akan menjadi landasan hukum untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No. 28/2025, yang menggantikan peraturan tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko. “Peraturan … Baca Selengkapnya

Indonesia Permudah Perizinan Layanan Kesehatan dengan Platform Digital

oleh
Indonesia Permudah Perizinan Layanan Kesehatan dengan Platform Digital

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah meluncurkan inisiatif baru untuk mempermudah proses perizinan bagi tenaga kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses layanan medis, terutama di daerah-daerah terpencil. Inisiatif ini diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat penandatanganan Keputusan Bersama Menteri di Jakarta pada Selasa. Kebijakan ini mencakup penerapan perizinan kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik … Baca Selengkapnya

Pemerintah Terbitkan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Simak 3 Poin Penting Ini (Format lebih rapi dengan pemenggalan judul yang jelas) Atau dalam versi lebih dinamis: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Resmi Diterbitkan, Ini 3 Poin Krusial yang Perlu Diketahui (Menggunakan variasi kata dan penekanan pada informasi utama)

oleh
Pemerintah Terbitkan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Simak 3 Poin Penting Ini (Format lebih rapi dengan pemenggalan judul yang jelas) Atau dalam versi lebih dinamis: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Resmi Diterbitkan, Ini 3 Poin Krusial yang Perlu Diketahui (Menggunakan variasi kata dan penekanan pada informasi utama)

Selasa, 1 Juli 2025 – 01:10 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem perizinan usaha guna mendukung pertumbuhan investasi. Hal ini menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk mempermudah proses perizinan. Baca Juga: OJK … Baca Selengkapnya

Tekanan kepada Pemerintah untuk Memperketat Pengawasan dan Perizinan Impor Beras

oleh
Tekanan kepada Pemerintah untuk Memperketat Pengawasan dan Perizinan Impor Beras

“ loading… Pemerintah Indonesia didesak memperketat pengawasan dan perizinan impor beras. Hal itu guna mencegah penyalahgunaan yang merugikan petani lokal dan konsumen. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews JAKARTA – Pemerintah Indonesia didesak memperketat pengawasan dan perizinan impor beras. Hal itu guna mencegah penyalahgunaan yang merugikan petani lokal dan konsumen. Desakan ini muncul dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), … Baca Selengkapnya

Prabowo meminta menteri untuk menyederhanakan perizinan tekstil

oleh
Prabowo meminta menteri untuk menyederhanakan perizinan tekstil

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk menyederhanakan proses perizinan bagi investor di sektor tekstil dan produk tekstil mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah pertemuan dengan Kabinet dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta pada hari Rabu. “Ada … Baca Selengkapnya

Pemerintah Didesak untuk Mempermudah Regulasi dan Perizinan Bagi Pelaku Usaha

oleh
Pemerintah Didesak untuk Mempermudah Regulasi dan Perizinan Bagi Pelaku Usaha

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mendukung peningkatan ekonomi dari sektor usaha makanan dan minuman oleh Pemerintahan Prabowo Subianto. Foto/istimewa JAKARTA – Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mendukung peningkatan ekonomi dari sektor usaha makanan dan minuman oleh Pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudahan dalam proses regulasi dan perizinan merupakan harapan para pelaku usaha. Ketua … Baca Selengkapnya

Reformasi Birokrasi Dalam Perizinan Berusaha, Satgas Raker Dengan PTSP Jabodetabek

Reformasi Birokrasi Dalam Proses Perizinan Usaha, Tim Kerja Sama dengan PTSP Jabodetabek

oleh
Reformasi Birokrasi Dalam Perizinan Berusaha, Satgas Raker Dengan PTSP Jabodetabek Reformasi Birokrasi Dalam Proses Perizinan Usaha, Tim Kerja Sama dengan PTSP Jabodetabek

Sabtu, 3 Agustus 2024 – 22:21 WIB Jakarta, VIVA – Koordinasi terus dilakukan untuk melakukan transformasi birokrasi, terutama dalam rangka percepatan sosialisasi dari UU Cipta Kerja. Maka, Satgas UU Cipta Kerja melakukan koordinasi dengan menggelar rapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP seluruh Jabodetabek dan Jawa Barat. Baca Juga : Lebih … Baca Selengkapnya