KPM harap cek saldo! Penyaluran bansos BPNT tahap 4 dan BLT Kesra untuk Desember 2025 dikabarkan sudah 80 persen masuk ke rekening KKS. – Radar Bogor Cek fakta: Beredar link pendaftaran bansos BPNT 2025, namun informasi tersebut tidak benar. – Liputan6.com Kabar bahagia bagi KPM! Bansos BPNT sebesar Rp600 ribu dikatakan sudah cair di KKS. … Baca Selengkapnya
Minggu, 30 November 2025 – 20:41 WIB Lhokseumawe, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian hari ini meninjau lokasi bencana banjir di Kota Lhokseumawe, Aceh. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan penanganan darurat berjalan baik, termasuk ketersediaan logistik, akses transportasi, dan jaringan listrik untuk warga yang terdampak. Sejak pagi, Mendagri dan rombongan berangkat dari … Baca Selengkapnya
Jumat, 21 November 2025 – 16:52 WIB Jakarta, VIVA – Penyidik dari Kejaksaan Agung udah konfirmasi bahwa mereka sudah memeriksa beberapa pihak dari lima nama yang di cegah untuk pergi ke luar negeri. Ini terkait kasus dugaan korupsi pajak pada tahun 2016 sampai 2020. Tapi, siapa aja yang udah dipanggil, pihak Kejagung memilih untuk diam … Baca Selengkapnya
Kementerian Pemberdayaan Masyarakat (PM) sedang mengecek kesiapan untuk rekonstruksi Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan para santri. Abdul Haris, seorang deputi di kementerian tersebut, menyatakan bahwa kunjungan langsung ini adalah bagian dari persiapan untuk membangun kembali pesantren Al Khoziny. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi bangunan … Baca Selengkapnya
Gedung KPK. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemanggilan saksi untuk kasus dugaan korupsi kuota haji. Hari ini, KPK memeriksa mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid (SC). "Untuk perkara kuota haji, hari ini penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi saudara SC," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo … Baca Selengkapnya
Sabtu, 1 November 2025 – 00:02 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa mereka telah meminta keterangan dari beberapa pihak dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi yang terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Baca Juga: Prabowo Bilang Negosiasi Tarif AS Nol Persen Masih … Baca Selengkapnya
Lonjakan baru-baru ini dalam pencarian di perbatasan terutama didorong oleh peningkatan selama enam bulan terakhir. Antara April dan Juni, CBP menggeledah 14.899 perangkat—yang saat itu mencatatkan rekor tertinggi untuk kuartal mana pun dalam setahun. Namun, angka terbaru menunjukkan bahwa peningkatan ini berlanjut: Antara Juli dan September, terdapat 16.173 ponsel yang digeledah, menurut data CBP yang … Baca Selengkapnya
Cesar Cadenas/ZDNET Ikuti ZDNET: Tambahkan kami sebagai sumber pilihan di Google. Poin penting ZDNET Penempatan router yang tepat sangat penting; rumah besar memerlukan Wi-Fi mesh. Tempatkan router di posisi sentral dan tinggi untuk sinyal Wi-Fi yang optimal. Hindari meletakan router dekat microwave atau perangkat elektronik pengganggu lainnya. Hampir setiap aspek kehidupan modern bergantung pada koneksi … Baca Selengkapnya
Analis Kebijakan Publik Said Didu mengungkapkan pihak-pihak yang bisa diminta keterangan tentang proyek kereta cepat Whoosh. Menurutnya, data ini bisa dipakai KPK untuk menyelidiki ada tidaknya korupsi dalam proyek tersebut. “Saya menyebutkan peluang-peluangnya dan siapa saja yang bertanggung jawab untuk ditanya oleh KPK,” kata Said dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (21/10/2025). Said menyoroti … Baca Selengkapnya
loading… Gedung KPK. Foto/Dok Sindo JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus dugaan korupsi kuota haji. Sudah ratusan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah diminta keterangannya. “Sampai saat ini sudah lebih dari 300 PIHK yang diminta keterangan untuk keperluan perhitungan kerugian negara,” … Baca Selengkapnya