Pemerintah

Pengadilan Jerman menyatakan pemerintah harus memperketat rencana perlindungan iklim

oleh

Pemerintah Jerman harus mengencangkan program perlindungan iklimnya karena tindakan yang disepakati so far tidak mencukupi untuk mencapai tujuan iklim negara tersebut, Mahkamah Administratif Tinggi Berlin-Brandenburg memutuskan pada hari Kamis. Keputusan tersebut menegaskan dua gugatan yang diajukan oleh Environmental Action Germany atau Deutsche Umwelthilfe. Putusan tersebut mengatakan bahwa tindakan pemerintah federal dalam bentuknya saat ini tidak … Baca Selengkapnya

Menteri Agama Menyebut Pemerintah Menunda Kewajiban Sertifikasi Halal hingga Oktober 2026

oleh

Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Penundaan ini dilakukan dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Terbatas yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 15 Mei 2024 di Istana Presiden, Jakarta. … Baca Selengkapnya

HKI: Mempercepat Investasi di Kawasan Industri Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengusaha

oleh

Rabu, 15 Mei 2024 – 19:57 WIB Kepala DPMPTSP Jawa Barat Nining Yulistiani saat menandatangani Penandatangan komitmen bersama percepatan investasi di kawasan industri bersama Badan Pendatapan Daerah (Bapenda), Himpunan Kawasan Industri (HKI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat. Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT – Himpunan Kawasan … Baca Selengkapnya

Mencegah Stunting, Bank Jatim Salurkan 120 Ribu Telur ke Pemerintah Kabupaten Lumajang

oleh

Bank Jatim memberikan bantuan 120.000 butir telur untuk mencegah dan mendukung percepatan penurunan stunting di Lumajang. Foto/Istimewa LUMAJANG – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memberikan bantuan berupa pengadaan 120.000 butir telur untuk mencegah dan mendukung percepatan penurunan stunting bagi bayi berusia 0-2 tahun dan balita. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur … Baca Selengkapnya

Perhatian khusus diperlukan untuk menangani bencana di Sumatera Barat: Pemerintah

oleh

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah pusat menyoroti pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kejadian bencana di Sumatera Barat, karena provinsi ini menghadapi risiko bencana alam lebih besar daripada provinsi lain di Indonesia. “Pada tahun 2023 saja, Sumatera Barat terkena setidaknya 460 dari 5.400 kejadian bencana di Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir … Baca Selengkapnya

Banjir di Sumatera Barat: Pemerintah akan memperbaiki fasilitas dan rumah yang rusak

oleh

Pemerintah akan melakukan perbaikan terhadap struktur yang rusak akibat banjir lahar dingin yang berasal dari Gunung Marapi yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Barat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan. “Tindakan darurat akan mencakup perbaikan fasilitas umum serta rumah penduduk yang terkena bencana,” ujar Suharyanto saat mengunjungi area yang terkena dampak banjir di … Baca Selengkapnya

Persetujuan Pemerintah Membawa Pembahasan RUU MK ke Rapat Paripurna

oleh

Senin, 13 Mei 2024 – 23:08 WIB Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pemerintah menerima hasil pembahasan Rancangan Undang-Undangan tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) di tingkat Panitia Kerja (Panja). Baca Juga : Jaga Nasib Pekerja … Baca Selengkapnya

Pemerintah Menyiapkan 62 Ton Obat untuk Jamaah Haji Indonesia

oleh

KKHI (Kantor Kesehatan Haji Indonesia) sedang menyiapkan 62 ton obat yang diimpor dari Indonesia untuk para jamaah haji Indonesia. “Ada tiga jenis kebutuhan untuk pengadaan obat, yaitu vital, penting, dan tidak penting. Untuk obat vital, kami meningkatkan jumlahnya sekitar 20 persen, seperti untuk obat jantung. Kami juga menambah 20 persen untuk obat penting dan lima … Baca Selengkapnya

Pemerintah Inggris mempertimbangkan larangan yang lebih luas terhadap ‘kelompok protes ekstrem’

oleh

Sejumlah organisasi termasuk Just Stop Oil dan Palestine Action bisa dilarang di Inggris sebagai “kelompok protes ekstrem” menurut proposal baru yang diajukan oleh seorang penasihat senior pemerintah. Pendekatan yang saat ini diterapkan pada organisasi teroris sebaiknya dijadikan contoh, menurut penasihat kekerasan politik John Woodcock, juga dikenal sebagai Lord Walney, yang dilaporkan oleh BBC pada hari … Baca Selengkapnya

Komnas Perempuan meminta pemerintah membentuk unit pemantauan feminisida

oleh

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah untuk mendirikan pengawas femisida guna mengidentifikasi dan membentuk mekanisme untuk mencegah, menangani, dan memulihkan keluarga korban femisida. “Pemerintah harus segera mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data statistik tentang femisida sebagai implementasi rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW),” kata anggota Komnas Perempuan Retty Ratnawati di sini … Baca Selengkapnya