Perlu Langkah Serius untuk Tangani TBC di Daerah: Pemerintah

Perlu Langkah Serius untuk Tangani TBC di Daerah: Pemerintah

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya pemerintah daerah menangani tuberkulosis (TBC) dengan serius. Dia mengatakan Indonesia memiliki iklim yang mendukung pencegahan penularan TBC, sehingga upaya tersebut harus diperhatikan. “Perlu dipahami bahwa kita mencari orang yang dicurigai TBC, bukan hanya yang sudah batuk atau sesak napas lalu kena TBC. Dampaknya … Baca Selengkapnya

Pemerintah Melakukan Kajian untuk Menetapkan Target Baru Restorasi Mangrove

Pemerintah Melakukan Kajian untuk Menetapkan Target Baru Restorasi Mangrove

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang melakukan audit dan studi komprehensif untuk menentukan target baru rehabilitasi mangrove, yang sebelumnya ditetapkan sebesar 600 ribu hektar. Batas waktu tugas rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektar, yang diberikan kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), berakhir pada akhir 2024, kata direktur perlindungan dan pengelolaan ekosistem darat … Baca Selengkapnya

PBB Mendesak Pemerintah Suriah untuk Akhiri Kekerasan terhadap Kaum Druze di Sweida

PBB Mendesak Pemerintah Suriah untuk Akhiri Kekerasan terhadap Kaum Druze di Sweida

Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk menggelar konferensi pers di Damaskus pada Januari. Penulis menyatakan bahwa PBB mungkin akan mengecam Musa dan Harun sebagai penjahat perang. (foto: YAMAM AL SHAAR/REUTERS) Dalam pernyataannya, Turk mengutuk pengusiran massal dan tindak kekerasan di Sweida, termasuk laporan pembunuhan, penculikan, penghancuran properti pribadi, serta perampokan rumah-rumah. Kepala kantor HAM PBB … Baca Selengkapnya

Sistem Elektronik Pemerintah untuk Tekan Pungutan Liar dan Truk Overload

Sistem Elektronik Pemerintah untuk Tekan Pungutan Liar dan Truk Overload

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan sedang kembangkan sistem penegakan hukum elektronik untuk cegah pungli di transportasi barang dan atasi masalah kendaraan over dimensi dan kelebihan muatan. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian, Aan Suhanan, menyebutkan bahwa kementerian kini sedang modernisasi alat timbang kendaraan sebagai bagian dari upaya penerapan sistem penegakan otomatis. Dalam pernyataan di Jakarta pada Jumat, … Baca Selengkapnya

Kelompok Anti-Korupsi Terbesar Kabur dari El Salvador di Tengah Operasi Pemerintah | Berita Hak Sipil

Kelompok Anti-Korupsi Terbesar Kabur dari El Salvador di Tengah Operasi Pemerintah | Berita Hak Sipil

Kelompok HAM Cristosal Ungkap Evakuasi Staf dari El Salvador Akibat Tekanan Presiden Nayib Bukele Lembaga HAM dan anti-korupsi El Salvador, Cristosal, mengumumkan telah memindahkan operasionalnya ke luar negeri menyusul eskalasi tekanan dari pemerintahan Nayib Bukele terhadap suara-suara kritis. Pada Kamis (tanggal tidak disebutkan), Cristosal menyatakan menghentikan sementara pekerjaannya di El Salvador dan memindahkan stafnya ke … Baca Selengkapnya

Pemerintah Militer Burkina Faso Bubarkan Komisi Pemilu, Kuasai Pemilu Mendatang

Pemerintah Militer Burkina Faso Bubarkan Komisi Pemilu, Kuasai Pemilu Mendatang

Reuters Kapten Ibrahim TraorĂ© merebut kekuasaan tiga tahun lalu di tengah kekhawatiran atas kegagalan menumpas kekerasan jihadis. Penguasa militer Burkina Faso telah membubarkan komisi pemilihan umum negara itu dengan alasan pemborosan anggaran. Menurut stasiun televisi pemerintah RTB, Kementerian Dalam Negeri akan mengurusi pemilu di masa mendatang. Sejak kudeta pada September 2022, para pemimpin junta melakukan … Baca Selengkapnya

Setelah Keputusan MK, Pemerintah Didorong untuk Bahas Regulasi Pemilu dengan Transparan

Setelah Keputusan MK, Pemerintah Didorong untuk Bahas Regulasi Pemilu dengan Transparan

Kamis, 17 Juli 2025 – 02:40 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Heri Budianto, berpendapat bahwa publik harus dilibatkan dalam penyusunan sistem pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mendorong agar pembahasan regulasi dilakukan secara terbuka. Baca Juga: Mendagri Sebut 300 BUMD Alami Kerugian, Usul Buat UU ke DPR “Kami dari … Baca Selengkapnya

Partai Ultra-Ortodoks Israel Keluar dari Pemerintah saat Netanyahu Kehilangan Mayoritas | Berita

Partai Ultra-Ortodoks Israel Keluar dari Pemerintah saat Netanyahu Kehilangan Mayoritas | Berita

BREAKINGBREAKING, Partai Ultra-Ortodoks Shas mengumumkan bakal keluar dari pemerintahan menyusul perselisihan terkait wajib militer. Sekutu kunci dalam koalisi pemerintahan Benjamin Netanyahu menyatakan mundur, membuat perdana menteri Israel itu hanya memiliki suara minoritas di parlemen. Partai Ultra-Ortodoks Shas pada Rabu menyatakan akan meninggalkan pemerintahan sebagai respons atas persengketaan berkepanjangan soal wajib militer, menurut laporan media Israel. … Baca Selengkapnya

Kebijakan Tarif Trump 19% Bukti Kegagalan Negosiasi Pemerintah dan Kepentingan AS yang Didahulukan

Kebijakan Tarif Trump 19% Bukti Kegagalan Negosiasi Pemerintah dan Kepentingan AS yang Didahulukan

loading… Pemberlakuan tarif impor 19% oleh AS terhadap produk Indonesia dianggap tidak adil. FOTO/Shutterstock JAKARTA – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, menyatakan bahwa tarif impor 19% yang dikenakan AS pada produk Indonesia merupkan tindakan tidak adil. Askar berpendapat ini membuktikan Indonesia kalah dalam negosiasi, sehingga merugikan Indonesia, … Baca Selengkapnya

Meminta Potongan Harga untuk Aturan TKDN, Pemerintah di Tengah Persimpangan

Meminta Potongan Harga untuk Aturan TKDN, Pemerintah di Tengah Persimpangan

loading… Toyota, raksasa otomotif asal Jepang, secara terang-terangan minta potongan atau keringanan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ke pemerintah. Foto: TAM JAKARTA – Di balik kemegahan peluncuran mobil hibrida tercanggih, lobi tingkat tinggi yang bisa tentukan masa depan industri otomotif Indonesia sedang terjadi. Toyota, produsen mobil besar asal Jepang, secara terbuka minta “diskon” atau … Baca Selengkapnya