SHP Pemprov Bali Masih Terdaftar dalam Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Meminta Penjabat Gubernur Patuh pada Hukum.

Pencoretan tanah negara di Ungasan masih menjadi perdebatan yang panjang, meskipun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali telah membatalkan dua sertifikat hak pakai (SHP) atas nama Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian, Kepala BPN Bali mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk menarik atau meminta agar Pemerintah Provinsi Bali menyerahkan SHP yang telah dibatalkan tersebut … Baca Selengkapnya

WSBP Tetap Patuh dengan Homologasi: Siapkan Pembayaran CFADS sebesar IDR75 Miliar dan Tahap Penempatan Swasta 2

PT Waskita Beton Precast Tbk (kode ticker: WSBP) menjunjung tinggi mandat kepatuhan dalam melaksanakan homologasi melalui pembayaran kreditur dengan fase CFADS 4 dan pelaksanaan Penempatan Saham Swasta Fase 2. Tindakan korporasi ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memenuhi kewajiban restrukturisasi utang yang disepakati dengan para kreditur dalam Perjanjian Damai. WSBP menyatakan kesiapannya untuk kewajiban … Baca Selengkapnya

Operasi Patuh Lodaya Selama 8 Hari di Jawa Barat, Ribuan Pengendara Kendaraan Dikenakan Tindakan

loading… Ribuan pengendara sepeda motor dan mobil ditindak polisi dalam 8 hari pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2024 yang digelar di wilayah Jawa Barat. Foto/SINDOnews/Agus Warsudi BANDUNG – Ribuan pengendara sepeda motor dan mobil ditindak polisi dalam 8 hari pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2024 yang digelar di wilayah Jawa Barat (Jabar). Pelanggaran yang dilakukan sebagian besar … Baca Selengkapnya

Penertiban Operasi Patuh, Polda Metro Menggunakan Ribuan Personel, Ini Targetnya

Direktorat Lalu Lintas (Dilantas) Polda Metro Jaya akan menggelar operasi Patuh Jaya 2024 mulai Senin (15/7). Total sebanyak 2.938 personel gabungan yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya akan dikerahkan selama operasi berlangsung. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Latif Usman, sebelum pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024, semua personel di jajaran Ditlantas Polda … Baca Selengkapnya

WhatsApp Menolak Patuh pada Undang-Undang, Menantang Pemerintah

Selasa, 29 April 2024 – 15:09 WIB VIVA Tekno – Aplikasi pesan instan WhatsApp menolak untuk patuh pada undang-undang. Bahkan, anak perusahaan Meta tersebut secara terang-terangan menantang pemerintah. Kejadian tersebut terjadi di India. UU DKJ Resmi Diteken Jokowi, Jakarta Masih Ibu Kota Negara UU Teknologi Informasi yang berisi Pedoman Perantara dan Kode Etik Media Digital … Baca Selengkapnya