Trump memberikan New York 30 hari lagi untuk mengakhiri tol kemacetan Manhattan karena pejabat negara menolak untuk patuh.

Trump memberikan New York 30 hari lagi untuk mengakhiri tol kemacetan Manhattan karena pejabat negara menolak untuk patuh.

Pemerintahan Trump telah menunda batas waktu Jumat untuk New York mengakhiri tarif kemacetan baru sebesar $9 bagi sebagian besar pengemudi yang memasuki Manhattan. Menteri Transportasi AS Sean Duffy pada hari Kamis mengatakan bahwa ia memberikan negara bagian tambahan 30 hari karena “diskusi terus berlangsung” mengenai tuntutan pemerintahan Republik tersebut. Tetapi ia juga menyerang pejabat New … Baca Selengkapnya

Bahlil Mengakui Patuh pada Keputusan UI, Akan Mengoreksi Disertasinya

Bahlil Mengakui Patuh pada Keputusan UI, Akan Mengoreksi Disertasinya

“ Jumat, 07 Maret 2025 – 17:57 WIB Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengaku akan mematuhi untuk merevisi disertasinya. Hal itu lantaran pihak Universitas Indonesia mengharuskan Bahlil merevisi disertasi karena dinilai melanggar. “Yang saya tahu memang perbaikan, ya kita perbaiki karena memang saya belum … Baca Selengkapnya

Karyawan teknologi DOGE mengundurkan diri setelah menolak patuh pada Musk

Karyawan teknologi DOGE mengundurkan diri setelah menolak patuh pada Musk

Lebih dari 20 karyawan Departemen Efisiensi Pemerintah (“DOGE”) mengundurkan diri Selasa (25 Feb), mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi membantu dalam pembaruan teknologi pemimpin Elon Musk terhadap layanan federal. Kelompok ini terdiri dari teknolog yang sebelumnya bekerja di perusahaan raksasa digital seperti Google dan Amazon, yang terdiri sekitar sepertiga dari U.S. Digital Service, kantor pemerintah … Baca Selengkapnya

Wajib Patuh Kepala Daerah pada Presiden

Wajib Patuh Kepala Daerah pada Presiden

Minggu, 23 Februari 2025 – 02:00 WIB Jakarta, VIVA – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, menuai sorotan. Bupati Manggarai Taati Perintah Megawati, Tolak Ikuti Retret di Akmil Magelang Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), … Baca Selengkapnya

Mendagri Menegaskan Kepala Daerah Wajib Patuh pada Rakyat Bukan pada Parpol

Mendagri Menegaskan Kepala Daerah Wajib Patuh pada Rakyat Bukan pada Parpol

Sabtu, 22 Februari 2025 – 19:02 WIB Magelang, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah harus patuh pada masyarakat yang memilihnya ketika Pilkada, bukan kepada partai. Karena, kata dia, partai hanya merupakan kendaraan politik saja. “Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia … Baca Selengkapnya

Hakim AS Memerintahkan Pemerintahan Trump Untuk Patuh Terhadap Berhenti Mematok Pengeluaran | Berita Donald Trump

Hakim AS Memerintahkan Pemerintahan Trump Untuk Patuh Terhadap Berhenti Mematok Pengeluaran | Berita Donald Trump

Seorang hakim federal memutuskan bahwa pemerintah AS telah melanggar keputusan sebelumnya yang menangguhkan perintah presiden untuk membekukan pengeluaran federal. Pada Senin, Hakim Distrik AS John McConnell memerintahkan semua dana dipulihkan, saat pengadilan mempertimbangkan apakah pembekuan pengeluaran itu konstitusional. Negara-negara melaporkan kesulitan terus mengakses dana federal, bahkan setelah McConnell menghentikan pembekuan administrasi Trump pada 31 Januari. … Baca Selengkapnya

KPU Memastikan Patuh terhadap Putusan MK yang Menghapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

KPU Memastikan Patuh terhadap Putusan MK yang Menghapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

Anggota KPU RI, Idham Holik, memastikan bahwa pihaknya akan patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Menurutnya, keputusan MK tersebut mengikat semua pihak, termasuk KPU RI. Idham menyatakan, “Kami siap menerima berapa pun pasangan calon yang akan diusung, karena putusan MK sudah jelas dan bersifat final.” Dia … Baca Selengkapnya

PDIP Memastikan Hasto Akan Bersikap Kooperatif dan Patuh pada Hukum Setelah Menjadi Tersangka KPK

PDIP Memastikan Hasto Akan Bersikap Kooperatif dan Patuh pada Hukum Setelah Menjadi Tersangka KPK

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang juga melibatkan Harun Masiku sebagai tersangka. PDIP menegaskan bahwa Hasto bersikap kooperatif dan patuh terhadap hukum. “PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat … Baca Selengkapnya

SHP Pemprov Bali Masih Terdaftar dalam Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Meminta Penjabat Gubernur Patuh pada Hukum.

SHP Pemprov Bali Masih Terdaftar dalam Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Meminta Penjabat Gubernur Patuh pada Hukum.

Pencoretan tanah negara di Ungasan masih menjadi perdebatan yang panjang, meskipun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali telah membatalkan dua sertifikat hak pakai (SHP) atas nama Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian, Kepala BPN Bali mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk menarik atau meminta agar Pemerintah Provinsi Bali menyerahkan SHP yang telah dibatalkan tersebut … Baca Selengkapnya

WSBP Tetap Patuh dengan Homologasi: Siapkan Pembayaran CFADS sebesar IDR75 Miliar dan Tahap Penempatan Swasta 2

WSBP Tetap Patuh dengan Homologasi: Siapkan Pembayaran CFADS sebesar IDR75 Miliar dan Tahap Penempatan Swasta 2

PT Waskita Beton Precast Tbk (kode ticker: WSBP) menjunjung tinggi mandat kepatuhan dalam melaksanakan homologasi melalui pembayaran kreditur dengan fase CFADS 4 dan pelaksanaan Penempatan Saham Swasta Fase 2. Tindakan korporasi ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memenuhi kewajiban restrukturisasi utang yang disepakati dengan para kreditur dalam Perjanjian Damai. WSBP menyatakan kesiapannya untuk kewajiban … Baca Selengkapnya