Kenaikan Harga BBM Februari 2025, Mobil Raffi Ahmad Terdaftar di LHKPN

Ada beberapa berita yang populer di VIVA Otomotif pada Sabtu kemarin. Salah satunya adalah tentang kenaikan harga BBM per 1 Februari 2025. PT Pertamina mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak di seluruh SPBU di Indonesia, termasuk Shell dan BP. Harga BBM Pertamax naik menjadi Rp 12.900 per liter, dari sebelumnya Rp 12.500 per liter. Selain … Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad Akhirnya Melaporkan LHKPN, Berapa Total Kekayaannya?

Setelah kerap mendapat sorotan dari netizen terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Raffi Ahmad akhirnya memenuhi kewajibannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Hingga saat ini, total kekayaan Raffi Ahmad, yang dikenal sebagai “Sultan Andara,” masih belum diketahui secara pasti, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan harta … Baca Selengkapnya

Aset Tersembunyi dalam LHKPN, KPK Panggil Kepala BPJN Dedy Mandarsyah Segera

KPK telah melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar), Dedy Mandarsyah, dan menemukan sejumlah aset harta yang tidak dilaporkan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa Dedy akan segera diminta klarifikasi terkait aset harta yang tidak dilaporkan tersebut. Proses klarifikasi tersebut … Baca Selengkapnya

Kekayaan Irjen Karyoto di LHKPN, Jenderal Polri Bintang Dua yang Menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya

Irjen Pol Karyoto, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, memiliki harta kekayaan mencapai lebih dari Rp9 miliar berdasarkan LHKPN 2023. Irjen Pol Karyoto telah dipercaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menggantikan peran Komjen Pol. Muhammad Fadil sebagai Kapolda Metro Jaya pada 27 Maret 2023 lalu. Sebelumnya, Karyoto pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK … Baca Selengkapnya

KPK Mewajibkan Menteri dan Wakil Menteri Prabowo untuk Menyampaikan LHKPN Sebelum 21 Januari 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta kepada para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum 21 Januari 2025. Hal ini dikarenakan batas waktu pelaporan LHKPN adalah 3 bulan setelah dilantik. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa para pejabat tersebut … Baca Selengkapnya