Rabu, 11 Maret 2026 – 10:42 WIB Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan supaya tidak ada pihak manapun yang memaksa para pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) saat menjelang Idul Fitri. “Mudah-mudahan, gak ada pemaksaan dari ormas atau siapapun untuk minta THR,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, dikutip … Baca Selengkapnya
loading… Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi Islam di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis malam (5/3/2026). Foto/Seskab JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengadakan buka puasa bersama dengan beberapa tokoh dan pemimpin ormas Islam di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis (5/3/2026) malam. Dalam pertemuan itu, mereka membahas persiapan untuk menyambut Lebaran … Baca Selengkapnya
Sebuah penempatan produk yang tak terduga sempat mengalihkan perhatian dari kesaksian Mark Zuckerberg yang sangat dinantikan di sidang kecanduan media sosial bersejarah terhadap Meta dan YouTube pada hari Rabu. Hakim Carolyn B. Kuhl mengancam akan menghukum staf Zuckerberg karena menghina pengadilan gara-gara memakai kacamata yang bisa merekam, menurut laporan CNBC. Perakaman tidak diizinkan di ruang … Baca Selengkapnya
![[Judul yang Direvisi dan Diterjemahkan]
Pramono Anung Larang Ormas Gelar Sweeping Tempat Makan di Jakarta Selama Ramadan](https://asset.tribunnews.com/51joRyZIXXO9GkZP5l2wOfzimS4=/1200x675/filters:upscale():quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Pramono-soal-penataan-pasar-Palmerah45.jpg "[Judul yang Direvisi dan Diterjemahkan]
Pramono Anung Larang Ormas Gelar Sweeping Tempat Makan di Jakarta Selama Ramadan")
Ringkasan Berita: Pramono menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di Jakarta saat masa peralihan dari perayaan Imlek ke Ramadan. Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Pramono dengan tegas melarang aksi sweeping atau razia terhadap rumah makan selama bulan puasa. Pramono juga menegaskan tidak akan memberi toleransi pada kegiatan yang bisa picu keributan di masyarakat, seperti … Baca Selengkapnya
loading… Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel), untuk menyampaikan fakta yang dia ketahui tentang dugaan kasus korupsi di dalam persidangan. Hal ini terkait pernyataan Noel yang menyebut ada partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat … Baca Selengkapnya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Wamenaker-Immanuel-Ebenezer-alias-Noel-ditetapkan-sebagai-tersangka-oleh-KPK.jpg "Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Buka Suara Terkait Ormas dan Partai Penerima Dana Korupsi")
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel ‘Noel’ Ebenezer Gerungan mau buka-bukaan soal aliran dana korupsi yang dilakukannya waktu masih menjabat. Noel mengungkapkan ciri-ciri partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas) yang katanya menerima uang dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3. Hal ini diungkapkan Noel saat tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk sidang lanjutan kasusnya, Senin … Baca Selengkapnya
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta organisasi masyarakat, terutama Nahdlatul Ulama (NU), untuk berperan aktif dalam mendukung program-program pembangunan nasional pemerintah. Dia secara khusus meminta dukungan dari sayap pemuda NU, GP Ansor, untuk beberapa program andalan. Program-program itu antara lain Program Makanan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Program Sekolah Rakyat yang gratis, dan Program Sekolah … Baca Selengkapnya
Jumat, 19 September 2025 – 08:06 WIB Jakarta, VIVA – Sebuah postingan yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka rame dibagikan di Facebook baru-baru ini. Artikel itu terlihat pakai logo Gelora News dan punya judul yang provokatif: Baca Juga : Jaksa Negara Tak Lagi Dampingi Gibran Hadapi Gugatan Ijazah SMA, Ini Alasannya “Wapres Gibran Himbau … Baca Selengkapnya
Rabu, 6 Agustus 2025 – 04:10 WIB Jakarta, VIVA – Larangan pemerintah tentang pengibaran bendera anime One Piece jelang HUT ke-80 RI terus dikritik publik. Salah satu komentar menarik datang dari komika Soleh Solihun, yang menyindir sikap pemerintah terhadap simbol non-negara. Baca Juga: Dedi Mulyadi soal Bendera One Piece: yang Penting Merah Putih Paling Atas … Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung larangan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap organisasi massa (ormas) yang memakai atribut mirip aparat seperti TNI/Polri atau Kejaksaan. Menurut dia, hal ini biar mereka gak sok jagoan dan merugikan masyarakat. "Seminggu lalu saya sudah bilang kalo ormas gak boleh pakai seragam mirip aparat, apalagi TNI/Polri. Jadi … Baca Selengkapnya