Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons usulan institusi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, usulan itu ditolak mayoritas fraksi di Komisi III DPR RI. “Teman-teman udah fix ya. Mayoritas fraksi, di Komisi III menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut,” kata Habiburokhman di Gedung Nusantara II, … Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rajiv menolak dengan tegas usulan PDI Perjuangan (PDIP) terkait institusi Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, usulan tersebut tentu menciderai semangat dan tujuan dari reformasi. “Saya jelas sangat menolak usulan tersebut. Polri saat ini terus berusaha menjadi institusi yang profesional sebagaimana cita-cita dari reformasi,” … Baca Selengkapnya
“ loading… Beredar surat permohonan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi II DPR kepada KPU. Foto/SINDOnews/Gedung KPU JAKARTA – Beredar surat permohonan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi II DPR kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) . Tak hanya kepada KPU undangan RDP ini kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan … Baca Selengkapnya
Rabu, 21 Agustus 2024 – 23:11 WIB Banda Aceh, VIVA – Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri, Safrizal ditunjuk Mendagri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh menggantikan Bustami Hamzah. Baca Juga : Eks Panglima GAM Klaim Tolak Tawaran Prabowo Jadi Menteri: Saya Gubernur Saja Safrizal saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya sudah ditunjuk jadi Pj Gubernur Aceh … Baca Selengkapnya
Wacana penempatan Kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat dalam pembahasan revisi UU Pori. Polemik kelembagaan Polri ini selalu muncul di setiap transisi pemerintahan baru dan kembali memicu respons dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA) Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D menolak wacana Polri di bawah Kemendagri karena akan … Baca Selengkapnya
Sabtu, 17 Februari 2024 – 00:30 WIB Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus konsisten dan berkomitmen mendorong akselerasi program sertifikasi halal di tingkat global bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baca Juga : Lewat CVC, Bea Cukai Tinjau Pemanfaatan Fasilitas Kepabeanan dan Potensi Ekspor Mendukung program … Baca Selengkapnya