Ketua MPR mendorong reformasi Undang-Undang Pemilu
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menegaskan perlunya perbaikan Undang-Undang Pemilihan Umum selama fase awal masa pemerintahan berikutnya, baik pada tahun 2025 maupun 2026. “Perbaikan undang-undang harus selesai pada awal periode pemerintahan berikutnya,” katanya dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu. Ia menekankan pentingnya melakukan perbaikan ini untuk memberikan waktu yang cukup bagi partai politik, … Baca Selengkapnya