Rabu, 19 November 2025 – 23:30 WIB Jakarta, VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya secara resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Baca Juga : DPR Kritik Target 80 Ribu GRE: Jangan Halu, Fokus ke Modal dan SDM Koperasi Desa Merespon pengesahan ini, seorang pakar hukum dan praktisi senior, Prof. Henry … Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan persetujuan atas pengesahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti diinformasikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. RUU KUHAP telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, setelah proses pembahasan revisinya selesai di Komisi III. Agtas menjelaskan bahwa RUU … Baca Selengkapnya
Rabu, 15 Oktober 2025 – 12:25 WIB Jakarta, VIVA – Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) meminta Komisi III DPR RI untuk mensenergikan hukum qanun dengan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permintaan itu disampaikan AMAN dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, … Baca Selengkapnya
Kamis, 24 Juli 2025 – 09:19 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah tuduhan KPK soal RUU KUHAP yang dikatakan melemahkan pemberantasan korupsi. Dia bilang, beberapa pasal dalam draf itu justru memperkuat posisi KPK, bukan melemahkan. Baca Juga: Korupsi Ganda! Eks Dirut Bank BJB Terseret Dua Kasus Korupsi Sekaligus, di KPK … Baca Selengkapnya
Kamis, 17 Juli 2025 – 06:30 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 17 masalah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Baca Juga: Tak Hanya SD hingga SMA, DPRD Ingin Sekolah Madrasah Jakarta juga Gratis Masalah ini terkait ketidaksesuaian RUU KUHAP dengan … Baca Selengkapnya
Rabu, 16 Juli 2025 – 23:30 WIB Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, bilang ada kemungkinan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) gak bakal disahkan. Hal ini bisa terjadi kalau yang nolak KUHAP berhasil meyakinkan pimpinan partai politik (parpol). Baca Juga: Puan Bantah Pembahasan RUU KUHAP Tak Transparan dan Terburu-buru "Tapi, bisa … Baca Selengkapnya
sedang memuat… Sidang Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai RUU KUHAP dengan Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (14/7/2025). Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan perlunya tindak lanjut atas laporan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Salah satu usulannya, … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – DPR RI mengajak masyarakat untuk memantau langsung penyusunan RUU Perubahan KUHAP. Habiburokhman, ketua Komisi III DPR yang bertugas mengawasi proses ini, bahkan menyambut warga untuk menginap di Kompleks Parlemen guna mengamati jalannya rapat. “Anda boleh menginap kalau rapat sampai larut malam. Bisa pilih duduk di lantai atas atau bawah. Kami buka akses … Baca Selengkapnya
Jumat, 11 Juli 2025 – 22:52 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menanggapi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menghilangkan Pasal 293 Ayat 3. Baca Juga: DPR Nilai RUU KUHAP Lebih Progresif, Atur Hak Tersangka Pilih Kuasa Hukum Sunarto menjelaskan bahwa pembuatan rancangan undang-undang, terutama KUHAP, adalah wewenang DPR sebagai … Baca Selengkapnya
loading… Peradi SAI menghargai Komisi III DPR dan pemerintah atas tanggapan positif terhadap aspirasi komunitas advokat dalam RUU KUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Perhimpunan Advokat Indonesia – Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengapresiasi dan memberi penghargaan tinggi pada Komisi III DPR dan pemerintah atas respons positif terhadap aspirasi advokat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang … Baca Selengkapnya