KUHAP

Ada KUHP dan KUHAP yang Baru, Habiburokhman Pastikan Pandji Pragiwaksono Tidak Akan Dipidana Secara Sewenang-wenang

oleh
Ada KUHP dan KUHAP yang Baru, Habiburokhman Pastikan Pandji Pragiwaksono Tidak Akan Dipidana Secara Sewenang-wenang

Senin, 12 Januari 2026 – 14:10 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa KUHP dan KUHAP yang baru menjamin bahwa pihak yang mengkritik pemerintah tidak akan dipidana secara semena-mena. Hal itu dikatakannya menanggapi kasus komika Pandji Pragiwaksono yang dilaporkan ke polisi karena konten berjudul "Mens Rea". Habiburokhman menekankan, kedua aturan … Baca Selengkapnya

KUHP dan KUHAP Revisi Mulai Berlaku, Kejaksaan Agung Ingatkan: Jika Ada Transaksi Manipulatif, Segera Laporkan!

oleh
KUHP dan KUHAP Revisi Mulai Berlaku, Kejaksaan Agung Ingatkan: Jika Ada Transaksi Manipulatif, Segera Laporkan!

Kamis, 8 Januari 2026 – 23:00 WIB Jakarta, VIVA – Kejaksaan Agung memastikan tidak ada praktik jual beli perkara setelah diberlakukannya KUHP dan KUHAP yang baru. Meskipun menghadirkan mekanisme plea bargaining dan Restorative Justice (RJ), Kejaksaan menegaskan semua proses diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menekankan institusinya … Baca Selengkapnya

Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Tidak Berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, dan Kekerasan Seksual

oleh
Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Tidak Berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, dan Kekerasan Seksual

loading… Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan restorative justice tidak bisa dipakai untuk kasus korupsi, TPPU, dan kekerasan seksual. Foto/aldhi chandra JAKARTA – Mekanisme Restorative Justice (RJ) sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan beberapa perkara tertentu. Ini setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat, 2 Januari 2026. Meskipun begitu, Menteri Hukum … Baca Selengkapnya

DPR Minta Penegak Hukum Segera Beradaptasi dengan KUHP dan KUHAP Baru

oleh
DPR Minta Penegak Hukum Segera Beradaptasi dengan KUHP dan KUHAP Baru

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengadaptasi pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru. Kedua peraturan ini sudah berlaku sejak 2 Januari 2026. "KUHP dan KUHAP baru akan kehilangan maknanya jika aparat penegak hukum masih bekerja dengan pola yang lama," ujarnya pada Minggu (4/1/2026). Dia menekankan bahwa aparat harus … Baca Selengkapnya

Selamat Menikmati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Terkini

oleh
Selamat Menikmati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Terkini

Sabtu, 3 Januari 2026 – 18:40 WIB Jakarta, VIVA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi mulai berlaku pada Jumat, 2 Januari 2026. Baca Juga: KUHP dan KUHAP Baru Jalan Hari Ini, Polri Ungkap Kesiapannya Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya menyambut pemberlakuan … Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Siap Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini

oleh
Kejaksaan Agung Siap Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini

Jumat, 2 Januari 2026 – 13:30 WIB Jakarta, VIVA – Kejaksaan Agung RI menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Keduanya mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, yaitu hari ini. “Kejaksaan sudah siap melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 … Baca Selengkapnya

Prabowo Tandatangani KUHAP, Akan Berlaku Januari 2026

oleh
Prabowo Tandatangani KUHAP, Akan Berlaku Januari 2026

Senin, 29 Desember 2025 – 18:40 WIB Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah disahkan sebelumnya oleh DPR RI. KUHAP ini akan berlaku bersamaan dengan KUHP baru pada Januari 2026 mendatang. Baca Juga : Prabowo Berencana Tahun Baruan di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera “Ya, UU KUHAP … Baca Selengkapnya

Inisiatif Baru KUHAP Disahkan DPR, Membangun Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat bagi Masyarakat

oleh
Inisiatif Baru KUHAP Disahkan DPR, Membangun Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat bagi Masyarakat

Rabu, 19 November 2025 – 23:30 WIB Jakarta, VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya secara resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Baca Juga : DPR Kritik Target 80 Ribu GRE: Jangan Halu, Fokus ke Modal dan SDM Koperasi Desa Merespon pengesahan ini, seorang pakar hukum dan praktisi senior, Prof. Henry … Baca Selengkapnya

Disahkan Prabowo, RUU KUHAP Resmi Menjadi Undang-Undang

oleh
Disahkan Prabowo, RUU KUHAP Resmi Menjadi Undang-Undang

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan persetujuan atas pengesahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti diinformasikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. RUU KUHAP telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, setelah proses pembahasan revisinya selesai di Komisi III. Agtas menjelaskan bahwa RUU … Baca Selengkapnya

Sinergi Hukum Qanun dengan RUU KUHAP oleh Komisi III DPR

oleh
Sinergi Hukum Qanun dengan RUU KUHAP oleh Komisi III DPR

Rabu, 15 Oktober 2025 – 12:25 WIB Jakarta, VIVA – Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) meminta Komisi III DPR RI untuk mensenergikan hukum qanun dengan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permintaan itu disampaikan AMAN dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, … Baca Selengkapnya