KUHAP – BisnisUpdate.com

Wamenkumham Sosialisasi KUHP dan KUHAP Terbaru kepada Anggota Pepabri

28 Januari 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej memberikan sosialisasi penerapan KUHP dan KUHAP yang baru kepada Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri). Foto/Puteranegara JAKARTA – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej memberikan sosialisasi tentang penerapan KUHP dan KUHAP yang baru kepada Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri). Eddy menyatakan merasa sangat terhormat … Baca Selengkapnya

Delapan Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi Terkait KUHP dan KUHAP

19 Januari 2026 oleh Sariyanti Wijaya

loading… Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Foto: Felldy Utama JAKARTA – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, sampai sekarang ada 8 permohonan uji materi yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu … Baca Selengkapnya

Ada KUHP dan KUHAP yang Baru, Habiburokhman Pastikan Pandji Pragiwaksono Tidak Akan Dipidana Secara Sewenang-wenang

12 Januari 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 – 14:10 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa KUHP dan KUHAP yang baru menjamin bahwa pihak yang mengkritik pemerintah tidak akan dipidana secara semena-mena. Hal itu dikatakannya menanggapi kasus komika Pandji Pragiwaksono yang dilaporkan ke polisi karena konten berjudul "Mens Rea". Habiburokhman menekankan, kedua aturan … Baca Selengkapnya

KUHP dan KUHAP Revisi Mulai Berlaku, Kejaksaan Agung Ingatkan: Jika Ada Transaksi Manipulatif, Segera Laporkan!

8 Januari 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Kamis, 8 Januari 2026 – 23:00 WIB Jakarta, VIVA – Kejaksaan Agung memastikan tidak ada praktik jual beli perkara setelah diberlakukannya KUHP dan KUHAP yang baru. Meskipun menghadirkan mekanisme plea bargaining dan Restorative Justice (RJ), Kejaksaan menegaskan semua proses diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menekankan institusinya … Baca Selengkapnya

Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Tidak Berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, dan Kekerasan Seksual

5 Januari 2026 oleh Sariyanti Wijaya

loading… Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan restorative justice tidak bisa dipakai untuk kasus korupsi, TPPU, dan kekerasan seksual. Foto/aldhi chandra JAKARTA – Mekanisme Restorative Justice (RJ) sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan beberapa perkara tertentu. Ini setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat, 2 Januari 2026. Meskipun begitu, Menteri Hukum … Baca Selengkapnya

DPR Minta Penegak Hukum Segera Beradaptasi dengan KUHP dan KUHAP Baru

4 Januari 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengadaptasi pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru. Kedua peraturan ini sudah berlaku sejak 2 Januari 2026. "KUHP dan KUHAP baru akan kehilangan maknanya jika aparat penegak hukum masih bekerja dengan pola yang lama," ujarnya pada Minggu (4/1/2026). Dia menekankan bahwa aparat harus … Baca Selengkapnya

Selamat Menikmati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Terkini

3 Januari 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Sabtu, 3 Januari 2026 – 18:40 WIB Jakarta, VIVA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi mulai berlaku pada Jumat, 2 Januari 2026. Baca Juga: KUHP dan KUHAP Baru Jalan Hari Ini, Polri Ungkap Kesiapannya Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya menyambut pemberlakuan … Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Siap Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini

2 Januari 2026 oleh Sariyanti Wijaya

Jumat, 2 Januari 2026 – 13:30 WIB Jakarta, VIVA – Kejaksaan Agung RI menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Keduanya mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, yaitu hari ini. “Kejaksaan sudah siap melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 … Baca Selengkapnya

Prabowo Tandatangani KUHAP, Akan Berlaku Januari 2026

29 Desember 2025 oleh Sariyanti Wijaya

Senin, 29 Desember 2025 – 18:40 WIB Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah disahkan sebelumnya oleh DPR RI. KUHAP ini akan berlaku bersamaan dengan KUHP baru pada Januari 2026 mendatang. Baca Juga : Prabowo Berencana Tahun Baruan di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera “Ya, UU KUHAP … Baca Selengkapnya

Inisiatif Baru KUHAP Disahkan DPR, Membangun Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat bagi Masyarakat

19 November 2025 oleh Sariyanti Wijaya

Rabu, 19 November 2025 – 23:30 WIB Jakarta, VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya secara resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Baca Juga : DPR Kritik Target 80 Ribu GRE: Jangan Halu, Fokus ke Modal dan SDM Koperasi Desa Merespon pengesahan ini, seorang pakar hukum dan praktisi senior, Prof. Henry … Baca Selengkapnya