KPU

Gugatan UU Pemilu ke MK: Bonatua Silalahi Minta KPU Wajibkan Verifikasi Dokumen Ijazah

oleh
Gugatan UU Pemilu ke MK: Bonatua Silalahi Minta KPU Wajibkan Verifikasi Dokumen Ijazah

Seorang pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, baru saja mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia khususnya menguji Pasal 169 huruf R, yang mengatur soal syarat pendidikan untuk calon presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Sidang pertamanya digelar hari ini, Rabu (19/11/2025). Dalam sidang tersebut, Bonatua diwakilkan oleh … Baca Selengkapnya

DPD Partai Perindo Jakarta Timur Bersama KPU Bahas Verifikasi Faktual

oleh
DPD Partai Perindo Jakarta Timur Bersama KPU Bahas Verifikasi Faktual

loading… DPD Partai Perindo Jakarta Timur lagi melakukan pembahasan tentang verifikasi faktual partainya dengan KPU Kota Jakarta Timur. Pertemuan ini terjadi waktu pihak KPU datang berkunjung ke kantor DPD Partai Perindo Jakarta Timur. JAKARTA – Pengurus DPD Partai Perindo Jakarta Timur lagi membahas proses verifikasi faktual partai mereka bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta … Baca Selengkapnya

Sanksi Teguran Keras DKPP untuk Jajaran KPU RI atas Sewa Private Jet

oleh
Sanksi Teguran Keras DKPP untuk Jajaran KPU RI atas Sewa Private Jet

Selasa, 21 Oktober 2025 – 19:41 WIB Jakarta, VIVA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan keras kepada ketua, empat anggota, dan sekjen KPU RI. Baca Juga: KPK Cecar 5 Saksi soal Aliran Uang Dugaan Korupsi Mesin EDC Mereka dinilai terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait pengadaan sewa private … Baca Selengkapnya

Penampakan Ijazah Jokowi di KPU DKI, Sama dengan yang Beredar di Medsos

oleh
Penampakan Ijazah Jokowi di KPU DKI, Sama dengan yang Beredar di Medsos

Penampakan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta loading… Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah dilegalisasi atau dilegalisir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Senin (13/10/2025). Foto/Aldhi Chandra JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukan salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah di … Baca Selengkapnya

Kunjungan ke KPU: Bonatua Silalahi dan Roy Suryo Peroleh Salinan Ijazah Jokowi

oleh
Kunjungan ke KPU: Bonatua Silalahi dan Roy Suryo Peroleh Salinan Ijazah Jokowi

Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, bersama pakar telematika Roy Suryo telah berhasil mendapatkan salinan ijazah Presiden Jokowi yang sudah dilegalisir. Mereka mendapatkannya setelah datang langsung ke kantor KPU di Menteng, Jakarta Pusat, pada siang hari Kamis (2/10/2025). Bonatua menunjukkan salinan ijazah tersebut, yang menyatakan bahwa Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 5 November 1985. … Baca Selengkapnya

KPU Buka Dokumen Calon Presiden untuk Publik

oleh
KPU Buka Dokumen Calon Presiden untuk Publik

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencabut Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang mengklasifikasikan 16 dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sebagai bebas dari pengungkapan publik tanpa persetujuan para kandidat. “Kami memutuskan untuk mencabut Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen rahasia yang diperlukan untuk pasangan … Baca Selengkapnya

Tidak Ada Intervensi terhadap Kebijakan KPU Soal Dokumen Calon, Menurut Pejabat

oleh
Tidak Ada Intervensi terhadap Kebijakan KPU Soal Dokumen Calon, Menurut Pejabat

Jakarta (ANTARA) – Seorang pejabat Indonesia menekankan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) atau lembaga eksekutif manapun tidak dapat ikut campur keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merahasiakan dokumen calon presiden, termasuk sertifikat pendidikan. Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro menyatakan KPU adalah lembaga independen yang bekerja tanpa pengaruh dari instansi lain. “Mereka tidak bisa dipengaruhi … Baca Selengkapnya

PDIP Tanggapi Aturan KPU tentang Kerahasiaan Ijazah dalam Syarat Pendaftaran Capres-Cawapres

oleh
PDIP Tanggapi Aturan KPU tentang Kerahasiaan Ijazah dalam Syarat Pendaftaran Capres-Cawapres

Senin, 15 September 2025 – 19:54 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, angkat bicara tentang aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merahasiakan dokumen persyaratan untuk pendaftaran capres-cawapres. Dokumen ini termasuk ijazah dan rekam jejak, kecuali ada persetujuan untuk diumumkan ke publik. Baca Juga : Istana Hormati Aturan KPU soal Kerahasiaan … Baca Selengkapnya

KPU Bantah Tuduhan Rahasiakan Dokumen Syarat Pilpres Terkait Isu Ijazah Jokowi-Gibran

oleh
KPU Bantah Tuduhan Rahasiakan Dokumen Syarat Pilpres Terkait Isu Ijazah Jokowi-Gibran

loading… Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan, Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU berlaku umum. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah kabar bahwa mereka membuat keputusan untuk merahasiakan data calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) karena ada isu tentang … Baca Selengkapnya

Penerapan Data Terbuka Pemerintah Dukung Pemilu Berkualitas, Ujar Ketua KPU Banten

oleh
Penerapan Data Terbuka Pemerintah Dukung Pemilu Berkualitas, Ujar Ketua KPU Banten

loading… Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan menjelaskan bahwa penerapan open government data dapat mendukung pemilu yang berkualitas. Foto/istimewa JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai komitmen penuh untuk mewujudkan pemilu yang bersih, aman, damai, dan berkualitas. Penerapan dan penguatan Open Government Data (OGD) diyakini sebagai langkah strategis untuk menaikan kepercayaan … Baca Selengkapnya