Pengaturan Hukum yang Seimbang saat Polisi Menyelidiki, Jaksa Menuntut

Pengaturan Hukum yang Seimbang saat Polisi Menyelidiki, Jaksa Menuntut

Ketua Umum Peradi SAI Juniver Girsang. Foto: dokumentasi Peradi SAI untuk JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang memberikan catatan untuk Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam usulnya, dia menegaskan fungsi kejaksaan hanya boleh penuntutan, bukan penyidikan. Menurutnya, sebaiknya fungsi penyidikan … Baca Selengkapnya

Perang Ketupat: Tradisi unik Bangka mendapat perlindungan hukum

Perang Ketupat: Tradisi unik Bangka mendapat perlindungan hukum

“Pangkalpinang, Bangka Belitung (ANTARA) – “Perang Ketupat”, sebuah acara tradisional unik di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, telah tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), bentuk perlindungan warisan budaya, oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Kami berharap pendaftaran tradisi ini sebagai KIK dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat,” kata kepala kantor regional kementerian di Kepulauan Bangka Belitung, … Baca Selengkapnya

Hakim Menghalangi Langkah Trump untuk Menggunakan Hukum Perang untuk Deportasi Warga Venezuela

Hakim Menghalangi Langkah Trump untuk Menggunakan Hukum Perang untuk Deportasi Warga Venezuela

“ Buka newsletter White House Watch secara gratis Panduan Anda tentang apa arti Pemilihan AS 2024 bagi Washington dan dunia Donald Trump pada hari Sabtu mengeluarkan sebuah undang-undang kuno untuk menahan dan deportasi anggota geng Venezuela, tetapi perintah eksekutifnya segera diblokir oleh seorang hakim federal. Perintah Trump mencantumkan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798 untuk mengeluarkan … Baca Selengkapnya

Trump memanggil hukum abad ke-18 untuk menyatakan invasi oleh geng dan percepatan deportasi—mungkin memberikan dorongan pada penindakan imigrasi.

Trump memanggil hukum abad ke-18 untuk menyatakan invasi oleh geng dan percepatan deportasi—mungkin memberikan dorongan pada penindakan imigrasi.

“ Mengklaim bahwa Amerika Serikat sedang diserbu oleh geng Venezuela, Presiden Donald Trump pada hari Sabtu memanggil Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798, sebuah wewenang perang yang luas yang memberi presiden kelonggaran lebih besar dalam kebijakan dan tindakan eksekutif untuk mempercepat deportasi massal orang — potensial mendorong pengetatan imigrasi yang dijanjikan olehnya. Deklarasi Trump menargetkan Tren … Baca Selengkapnya

Perbandingan Imunitas Jaksa dan Warga Biasa dalam Menghadapi Kasus Hukum

Perbandingan Imunitas Jaksa dan Warga Biasa dalam Menghadapi Kasus Hukum

“ Sabtu, 15 Maret 2025 – 04:33 WIB Ray Rangkuti. Foto: Ricardo/JPNN jpnn.com – Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik pola imunitas dalam penanganan kasus Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi publik secara daring yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD) bertema “Tom Lembong, Keadilan, dan Imunitas Jaksa”, pada Jumat (14/3). … Baca Selengkapnya

Mahasiswa Hukum Harvard ingin Dana $53 miliar untuk memutus hubungan dengan Israel

Mahasiswa Hukum Harvard ingin Dana  miliar untuk memutus hubungan dengan Israel

“ Mahasiswa Harvard Law School memilih untuk menuntut agar endowment $53 miliar universitas tersebut menjauh dari “senjata, teknologi pengawasan” dan perusahaan lain yang terkait dengan Israel, suara simbolis yang membawa perhatian kembali ke gerakan protes yang telah menarik kemarahan pemerintahan Trump. Administrasi Harvard mengatakan tahun lalu bahwa mereka tidak akan menjauhkan diri dan suara mahasiswa … Baca Selengkapnya

Pemberian Imunitas Menghambat Penegakan Hukum dan Membuat Jaksa Tidak Tercela

Pemberian Imunitas Menghambat Penegakan Hukum dan Membuat Jaksa Tidak Tercela

Presiden Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Rendi Harsono menyampaikan keprihatinannya terkait hak imunitas yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan membuat jaksa tidak bisa tersentuh. Menurutnya, Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa pemanggilan dan penahanan terhadap jaksa hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dari Jaksa Agung merupakan hal yang memprihatinkan. Pada sebuah diskusi … Baca Selengkapnya

Reformasi hukum untuk perubahan operasional, klarifikasi peran: Panglima TNI

Reformasi hukum untuk perubahan operasional, klarifikasi peran: Panglima TNI

Jakarta (ANTARA) – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak relevan lagi dan memerlukan revisi. “Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang berfungsi sebagai kerangka hukum bagi TNI sebagai alat negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan nasional, dianggap tidak lagi relevan … Baca Selengkapnya

Maqdir Menilai Tuduhan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Berlawanan dengan Fakta Hukum

Maqdir Menilai Tuduhan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Berlawanan dengan Fakta Hukum

“ Rabu, 12 Maret 2025 – 16:40 WIB Tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Fraksi PDIP di DPR RI dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (12/3). Foto: Fathan jpnn.com, JAKARTA – Tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, menyatakan … Baca Selengkapnya

Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Golkar: Biarkan Penegak Hukum Bekerja

Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Golkar: Biarkan Penegak Hukum Bekerja

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji memberikan respons terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), yang juga rekan separtainya. Golkar, kata Sarmuji, menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh RK atau Kang Emil. “Kami menghormati proses hukum,” ujar Sarmuji dalam keterangannya saat dihubungi pada … Baca Selengkapnya