KOLABORASI PERADI-IWAKUM DIPERKUAT Penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Sinergi Penegakan Hukum

KOLABORASI PERADI-IWAKUM DIPERKUAT
Penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Sinergi Penegakan Hukum

loading… DPN PERADI bersama Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat prinsip negara hukum dan advokasi untuk wartawan. Foto/Ist JAKARTA – DPN PERADI dan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menyelenggarakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat prinsip negara hukum serta advokasi bagi wartawan. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Umum DPN PERADI Luhut … Baca Selengkapnya

Migran Hukum Tetap Rentan Menjadi Korban Perdagangan Orang

Migran Hukum Tetap Rentan Menjadi Korban Perdagangan Orang

Setiap tahun, ratusan ribu orang memasuki negara-negara maju dengan visa kerja sementara, berharap mencari nafkah dan menopang keluarga. Bagi banyak orang, visa tersebut tak diragukan lagi memberi peluang untuk memperoleh penghasilan lebih besar dan membangun kehidupan yang lebih stabil. Namun bagi yang lain, visa justru menjadi sumber kerentanan dan eksploitasi baru. Ambil contoh kasus Larisa. … Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Paparkan Mekanisme HGB dan Inbreng dalam Sengketa Aset PTPN

Ahli Hukum Paparkan Mekanisme HGB dan Inbreng dalam Sengketa Aset PTPN

Selasa, 14 April 2026 – 23:25 WIB Jakarta, VIVA – Proses pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dan skema inbreng (penyetoran modal PT dalam bentuk bukan uang) punya dasar hukum yang jelas. Tapi, kewajiban menyerahkan 20 persen lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebagai aset kepada negara saat Hak Guna Usaha (HGU) diubah jadi Hak Guna Bangunan … Baca Selengkapnya

Rencana Pajak Air Permukaan untuk Kelapa Sawit Dinilai Melanggar Hukum

Rencana Pajak Air Permukaan untuk Kelapa Sawit Dinilai Melanggar Hukum

Rencana beberapa pemerintah daerah untuk menerapkan pajak air permukaan (PAP) sebesar Rp1.700 per pohon kelapa sawit per bulan mendapat kritik tajam dari para ahli hukum. Kebijakan ini dinilai tidak punya dasar hukum dan bisa melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Pemerintah No … Baca Selengkapnya

Ditetapkan Kerugian Hampir Rp11 Miliar, Kuasa Hukum Clara Shinta: Semua Pihak Terlibat Dapat Dipidana

Ditetapkan Kerugian Hampir Rp11 Miliar, Kuasa Hukum Clara Shinta: Semua Pihak Terlibat Dapat Dipidana

Rabu, 15 April 2026 – 17:04 WIB Jakarta, VIVA – Polemik rumah tangga yang melibatkan selebgram Clara Shinta sekarang memasuki babak baru yang makin serius. Tidak cuma soal perceraian dengan suaminya, Muhammad Alexander Assad, konflik ini berpotensi melebar ke ranah hukum dan libatkan pihak lain yang disebut sebagai orang ketiga. Kuasa hukum Clara, Sunan Kalijaga, … Baca Selengkapnya

KPK Ungkap Modus Rokok Ilegal, Penegakan Hukum Mendesak Diperkuat

KPK Ungkap Modus Rokok Ilegal, Penegakan Hukum Mendesak Diperkuat

loading… KPK sedang menyelidiki dugaan aliran uang suap dalam pengurusan cukai rokok di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. FOTO/DOK.SINDOnews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri dugaan adanya aliran uang suap terkait pengurusan cukai rokok di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyelidikan ini memperkuat indikasi bahwa praktik rokok ilegal berkaitan dengan tindak … Baca Selengkapnya

Menteri Fauzi Kecam Dugaan Pelecehan Seksual oleh Mahasiswa Hukum UI

Menteri Fauzi Kecam Dugaan Pelecehan Seksual oleh Mahasiswa Hukum UI

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengutuk keras kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). “Kami sangat mengutuk segala bentuk pelecehan terhadap perempuan, termasuk yang dilakukan lewat grup chat digital. Perilaku seperti ini tidak hanya merendahkan martabat perempuan tapi juga menciptakan lingkungan yang … Baca Selengkapnya

Anak Pejabat hingga Profesional Hukum: Polisi, TNI, Dekan, dan Pemilik Firma

Anak Pejabat hingga Profesional Hukum: Polisi, TNI, Dekan, dan Pemilik Firma

Selasa, 14 April 2026 – 18:26 WIB Depok, VIVA – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) terus mendapat perhatian publik. Selain masalahnya yang serius, sorotan juga tertuju pada latar belakang para tersangka yang disebut punya hubungan dengan beberapa figur berpengaruh. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa yang … Baca Selengkapnya

Ancaman bagi Masa Depan Hukum Indonesia!

Ancaman bagi Masa Depan Hukum Indonesia!

Gambar dan keterangan foto diabaikan. Sebanyak 16 mahasiswa yang diduga terlibat dalam pelecehan seksual di grup chat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) telah meminta maaf langsung kepada korban. Permintaan maaf itu disampaikan dalam sebuah forum di Auditorium DH UI, Senin (13/4) malam. Dekan FHUI, Parulian Paidi Aritonang, menegaskan fakultas sudah menerima laporan dan sedang melakukan … Baca Selengkapnya

Komisi III Bukan Arena Uji Coba Proses Hukum

Komisi III Bukan Arena Uji Coba Proses Hukum

loading… Muhammad Kerry Adrianto Riza lewat kuasa hukumnya menyampaikan surat pengaduan ke Komisi III DPR. Foto/SindoNews JAKARTA – Pengamat Politik dari Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan bahwa Komisi III DPR RI bukanlah tempat untuk menguji proses hukum. Pernyataan ini merespons langkah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhammad Kerry Adrianto Riza … Baca Selengkapnya