DPR Desak Kementerian Haji Baru Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Tahun 2025
Anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania, menyatakan bahwa Kementerian Haji dan Umrah yang akan dibentuk setelah revisi undang-undang, harus ikut serta dalam evaluasi Haji 2025. Menurut dia, evaluasi harus segera dilaksanakan supaya Kementerian yang akan beroperasi penuh pada 2026 itu dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dari penyelenggaraan haji tahun 2025. “Oleh karena itu, kami usul agar diadakan … Baca Selengkapnya