DPR

DPR Prioritaskan RUU Masyarakat Adat untuk Cegah Marginalisasi

oleh
DPR Prioritaskan RUU Masyarakat Adat untuk Cegah Marginalisasi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Ahmad Iman Syukri, menegaskan kembali bahwa RUU Masyarakat Adat akan diprioritaskan dalam agenda legislatif untuk melindungi komunitas adat dari marginalisasi, diskriminasi, dan kriminalisasi. “Sebagai pihak yang mengusulkan RUU ini, kami secara konsisten memasukkan RUU Masyarakat Adat sebagai bagian dari agenda legislatif prioritas,” katanya di Kompleks Parlemen Jakarta … Baca Selengkapnya

DPR Nilai Masalah Hukum di Desa Timbul Akibat Pengelolaan Dana yang Belum Optimal

oleh
DPR Nilai Masalah Hukum di Desa Timbul Akibat Pengelolaan Dana yang Belum Optimal

Sabtu, 12 Juli 2025 – 02:40 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti banyaknya masalah hukum yang terjadi di desa. Bahkan, sampai menjerat kepala desa karena dugaan penyelewengan dana. Baca Juga: Menteri Prabowo Minta Tambah Anggaran saat Efisiensi, Begini Respons MPR "Saya lihat sampai saat ini Kementerian Desa belum cukup … Baca Selengkapnya

Peradi SAI Apresiasi DPR dan Pemerintah atas Penerimaan Usulan Impunitas dan Hak Keberatan Advokat dalam RUU KUHAP

oleh
Peradi SAI Apresiasi DPR dan Pemerintah atas Penerimaan Usulan Impunitas dan Hak Keberatan Advokat dalam RUU KUHAP

loading… Peradi SAI menghargai Komisi III DPR dan pemerintah atas tanggapan positif terhadap aspirasi komunitas advokat dalam RUU KUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Perhimpunan Advokat Indonesia – Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengapresiasi dan memberi penghargaan tinggi pada Komisi III DPR dan pemerintah atas respons positif terhadap aspirasi advokat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang … Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Setuju Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dapat Diatasi dengan Restorative Justice

oleh
DPR dan Pemerintah Setuju Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dapat Diatasi dengan Restorative Justice

Rabu, 9 Juli 2025 – 23:40 WIB Jakarta, VIVA – Komisi III DPR RI dan pemerintah setuju bahwa kasus penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (wapres) bisa diselesaikan dengan mekanisme restorative justice (RJ) atau di luar pengadilan. Kesepakatan ini tercantum dalam Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Baca Juga: Tiba di Brasilia, Prabowo Disambut … Baca Selengkapnya

24 Calon Duta Besar Dinyatakan Memenuhi Syarat oleh DPR, Segera Dikirim ke Prabowo

oleh
24 Calon Duta Besar Dinyatakan Memenuhi Syarat oleh DPR, Segera Dikirim ke Prabowo

Selasa, 8 Juli 2025 – 16:17 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyatakan 24 calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat lolos fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi I DPR RI. Seluruh nama calon dubes tersebut akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Baca Juga: Uji Kelayakan Calon … Baca Selengkapnya

316 Anggota DPR Hadir dalam Rapat Paripurna Bahas APBN 2024 dan Renstra DPR 2025-2029 (Penulisan lebih dinamis dengan struktur yang rapi dan mudah dibaca)

oleh
316 Anggota DPR Hadir dalam Rapat Paripurna Bahas APBN 2024 dan Renstra DPR 2025-2029 (Penulisan lebih dinamis dengan struktur yang rapi dan mudah dibaca)

sedang memuat… DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang 2024-2025 hari ini. Foto/TV Parlemen JAKARTA – DPR mengadakan Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan 2024-2025 pada hari ini. Setiap fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan mereka terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPR, Senayan, … Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Kesejahteraan Petani dan Nelayan yang Tidak Termasuk dalam Target Pembangunan

oleh
Anggota DPR Pertanyakan Kesejahteraan Petani dan Nelayan yang Tidak Termasuk dalam Target Pembangunan

loading… Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP kaget waktu tahu nilai tukar nelayan dan petani gak masuk lagi di indikator sasaran pembangunan. Foto: Dok SindoNews JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP syok pas dapet fakta kalo nilai tukar nelayan sama petani udah gak dicantumin di … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI dan DPR Setujui Asumsi Makroekonomi untuk Tahun 2026

oleh
Pemerintah RI dan DPR Setujui Asumsi Makroekonomi untuk Tahun 2026

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Komisi XI DPR telah sepakat tentang asumsi makroekonomi dalam draf Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2026. Komisi XI mengawasi sektor keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan jasa keuangan. “Kelompok kerja dan diskusi internal kami menyimpulkan bahwa kami akan menggunakan angka yang sama seperti yang … Baca Selengkapnya

Pertemuan di DPR, Kejaksaan Agung Ajukan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun

oleh
Pertemuan di DPR, Kejaksaan Agung Ajukan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun

Senin, 7 Juli 2025 – 16:21 WIB Jakarta, VIVA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp18,5 triliun untuk tahun anggaran 2025. Baca Juga: Menko Polkam Usul Tambahan Anggaran Rp728,8 Miliar, Ini Rinciannya Usulan ini disampaikan oleh Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Narendra Jatna, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks … Baca Selengkapnya

Calon Dubes Ungkap Isi Uji Kelayakan di DPR: Ada Usulan Libatkan Parlemen dalam Diplomasi

oleh
Calon Dubes Ungkap Isi Uji Kelayakan di DPR: Ada Usulan Libatkan Parlemen dalam Diplomasi

loading… Calon Dubes RI untuk Belgia, Andy Rachmianto ceritakan proses fit and proper test sama Komisi I DPR yang dilakukan secara rahasia, Minggu (6/7/2025). Foto/Felldy Aslya Utama JAKARTA – Calon Duta Besar (Dubes) RI untuk Belgia, Andy Rachmianto bagi-bagi cerita tentang uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bareng Komisi I DPR. Proses … Baca Selengkapnya