DPR

Judul Rancangan Undang-Undang Besar Trump Menuju Pemungutan Suara Akhir dalam Sidang DPR AS Tengah Malam

oleh
Judul Rancangan Undang-Undang Besar Trump Menuju Pemungutan Suara Akhir dalam Sidang DPR AS Tengah Malam

Brandon Drenon BBC News, Washington DC Tonton: Trump bereaksi atas Senat yang nyaris loloskan rancangan anggarannya Dewan Perwakilan Rakyat AS bekerja sepanjang malam saat Donald Trump dan sekutunya berupaya menekan anggota Partai Republik yang masih enggan mendukung mega-rancangan undang-undang (RUU) tentang pajak dan belanja dalam pemungutan suara terakhir. RUU yang kompleks ini, yang bisa menjadi … Baca Selengkapnya

Badan Aspirasi DPR Akan Segera Mengkaji Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo

oleh
Badan Aspirasi DPR Akan Segera Mengkaji Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo

Jakarta, VIVA – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima audiensi tiga kelompok masyarakat dari Riau, yaitu Koperasi Mekar Sakti Jaya, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan dan Pertanahan Riau, serta Lembaga Bantuan Hukum Cerdas Bangsa (YLBH Cerdas Bangsa). Agendanya, BAM DPR mendengarkan keluhan mereka soal lahan yang akan dijadikan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo … Baca Selengkapnya

Donald Trump Tekan Anggota Oposisi di DPR Republik untuk Sahkan RUU Pajak AS

oleh
Donald Trump Tekan Anggota Oposisi di DPR Republik untuk Sahkan RUU Pajak AS

Dapatkan newsletter “White House Watch” gratis Panduan Anda tentang apa arti masa jabatan kedua Trump untuk Washington, bisnis, dan dunia Donald Trump berusaha meyakinkan kritikus Republik pada Rabu, sebagai upaya terakhir presiden AS untuk meloloskan RUU pajak dan pengeluarannya sebelum batas waktu 4 Juli yang dia tetapkan sendiri. Jadwal Trump dikosongkan hari itu, supaya dia … Baca Selengkapnya

Senat AS Setujui RUU ‘Satu Undang-Undang Besar nan Indah’ Trump, Kirim ke DPR | Berita Donald Trump

oleh
Senat AS Setujui RUU ‘Satu Undang-Undang Besar nan Indah’ Trump, Kirim ke DPR | Berita Donald Trump

Senat Amerika Serikat telah menyetujui RUU pajak besar-besaran yang diusung oleh Presiden Donald Trump, mengirimkan undang-undang kontroversial ini ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk voting final. Para anggota legislatif menyetujui RUU ini dengan suara 51 banding 50 di Senat yang dikuasai Partai Republik pada Selasa, setelah Wakil Presiden JD Vance memutuskan hasil seri. Voting ini mengakhiri … Baca Selengkapnya

MK Putuskan Sekolah Swasta Gratis, Anggota Komisi X DPR Nilai Anggaran Pendidikan Terlalu Minim

oleh
MK Putuskan Sekolah Swasta Gratis, Anggota Komisi X DPR Nilai Anggaran Pendidikan Terlalu Minim

loading… Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira bilang kalo anggaran pendidikan dasar sama menengah masih terlalu kecil dibandin anggaran pendidikan di kementerian/lembaga lain. Foto/Istimewa **JAKARTA** – Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira ngomongin kalo anggaran buat pendidikan dasar dan menengah masih keciil banget kalo dibandingin sama anggaran pendidikan di kementerian atau … Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Ajukan 1 Nama Calon Duta Besar untuk AS ke DPR Besok, Siapa Dia?

oleh
Prabowo Akan Ajukan 1 Nama Calon Duta Besar untuk AS ke DPR Besok, Siapa Dia?

Selasa, 1 Juli 2025 – 18:48 WIB Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengirim nama calon duta besar (dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS) ke DPR RI pada Rabu, 2 Juli 2025 besok. Info ini diungkap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco bilang dapat kabar itu dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), … Baca Selengkapnya

DPR Minta Asumsi Rupiah 2026 Tak Lebih dari Rp16.700 per Dolar AS, Sri Mulyani: Waspadai Gejolak Global (Disesuaikan dengan estetika visual dan aturan yang diminta)

oleh
DPR Minta Asumsi Rupiah 2026 Tak Lebih dari Rp16.700 per Dolar AS, Sri Mulyani: Waspadai Gejolak Global (Disesuaikan dengan estetika visual dan aturan yang diminta)

Selasa, 1 Juli 2025 – 17:15 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar nilai tukar rupiah 2026 tidak lebih dari Rp 16.700 per dolar AS. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, rupiah diprediksi berada di kisaran Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS. … Baca Selengkapnya

Perlu Mencabut Status Hutan untuk Lahan Transmigrasi: Kementerian dan DPR

oleh
Perlu Mencabut Status Hutan untuk Lahan Transmigrasi: Kementerian dan DPR

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Komisi V DPR sepakat untuk mendorong pencabutan status kawasan hutan yang tumpang tindih dengan zona transmigrasi. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kepada anggota DPR pada Senin bahwa masalah ini terdeteksi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kawasan Transmigrasi Malili di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dia … Baca Selengkapnya

DPR Soroti 12 Kursi Duta Besar RI yang Kosong, Menlu Sugiono: Itu Kesalahan Kami

oleh
DPR Soroti 12 Kursi Duta Besar RI yang Kosong, Menlu Sugiono: Itu Kesalahan Kami

loading… Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI menyatakan akan segera kirim usulan calon duta besar (Dubes) Republik Indonesia yg kosong di bberapa negara. Rapat kerja ini dilaksanakan di Jakarta, Senin (30/6/2025). Foto/Achmad Al Fiq JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui kesalahan pihaknya karena lambat mengisi posisi duta … Baca Selengkapnya

"Anggota DPR Dukung Nota Kesepahaman Kejaksaan-Penyedia Layanan untuk Penyadapan demi Hukum, Tegaskan Selama Tidak Melanggar Privasi" (Format visual disesuaikan dengan spasi dan penekanan yang rapi)

oleh
"Anggota DPR Dukung Nota Kesepahaman Kejaksaan-Penyedia Layanan untuk Penyadapan demi Hukum, Tegaskan Selama Tidak Melanggar Privasi" (Format visual disesuaikan dengan spasi dan penekanan yang rapi)

Jumat, 27 Juni 2025 – 21:43 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka memberi pandangannya soal penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang mekanisme penyadapan dalam penegakan hukum. Martin menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan antara Kejaksaan Agung dan empat provider telekomunikasi. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk hindari penyalahgunaan wewenang. “Sebagai anggota Komisi … Baca Selengkapnya