Berwenang

Jaringan Rusia yang ‘membayar politisi Eropa’ terungkap, klaim otoritas

oleh
Jaringan Rusia yang ‘membayar politisi Eropa’ terungkap, klaim otoritas

Sebuah jaringan “propaganda” yang didukung oleh Rusia telah dipecahkan karena menyebar cerita anti-Ukraina dan membayar politisi Eropa yang tidak disebutkan namanya, menurut otoritas di beberapa negara. Penyelidik mengklaim jaringan ini menggunakan situs web populer Voice of Europe sebagai sarana untuk membayar politisi. Republik Ceko dan Polandia mengatakan jaringan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan di Eropa. … Baca Selengkapnya

Ibu Tamara Tyasmara Meminta Pihak Berwenang Menghukum Yudha Arfandi dengan Hukuman Terberat

oleh
Ibu Tamara Tyasmara Meminta Pihak Berwenang Menghukum Yudha Arfandi dengan Hukuman Terberat

Rabu, 21 Februari 2024 – 22:40 WIB JAKARTA – Sebagai seorang ibu, Ristia Aryuni, meminta polisi untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Yudha Arfandi alias YA atas perbuatan keji yang dilakukannya, yaitu membunuh cucunya, Dante (6 tahun). Baca Juga : Guru di Jaksel Cabuli Muridnya, Polisi Bilang Begini \”Minta (dihukum) seadil-adilnya. Pokoknya tersangka minta hukuman seberat-beratnya, … Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Dilakukan untuk Menghadapi Banyak Mafia, Sementara Tambang Ilegal Dapat Didukung oleh Pihak Berwenang

oleh
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Dilakukan untuk Menghadapi Banyak Mafia, Sementara Tambang Ilegal Dapat Didukung oleh Pihak Berwenang

memuat… Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons argumen cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang menginginkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika terbukti melakukan pertambangan ilegal. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini mengatakan bahwa pencabutan IUP tidaklah mudah karena biasanya, pertambangan ilegal selalu dilindungi oleh mafia-mafia. “Mereka bilang cabut … Baca Selengkapnya

Kembalikan kepada Pihak Berwenang yang Menangani

oleh
Kembalikan kepada Pihak Berwenang yang Menangani

Selasa, 16 Januari 2024 – 08:24 WIB Jakarta – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan adanya dana proyek strategis nasional (PSN) yang masuk ke dalam kantong politikus dan aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, lembaga terkait diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap temuan PPATK tersebut. Baca Juga : Moeldoko: Jangan Lagi TNI … Baca Selengkapnya