JAKARTA – Komisi VI DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Salah satu topiknya adalah aturan yang melarang menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Wakil Ketua Komisi VI DPR yang juga Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, mengatakan bahwa persoalan rangkap jabatan ini telah disetujui bersama … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengatakan RUU Pemilu akan baru mulai dibahas pada tahun depan. Saat ini, DPR masih dalam tahap menyiapkan rancangan awalnya sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail. “Belum, tahun depan,” kata Deddy kepada para wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025. Deddy … Baca Selengkapnya
Australia telah merilis draf undang-undang untuk meregulasi platform aset digital, mengusungkan sebuah kerangka kerja yang memperluas hukum jasa keuangan kepada bisnis kripto dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen dan memberikan kejelasan bagi industri. Asisten Menteri Keuangan Daniel Mulino mengumumkan reformasi ini pada hari Rabu dalam Global Digital Asset Regulatory Summit yang diselenggarakan oleh Digital Economy Council … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah melibatkan akademisi dari berbagai universitas di seluruh Indonesia untuk membantu merevisi Undang-Undang tentang Kepemudaan tahun 2009. Tujuannya adalah agar peraturan tersebut tetap relevan dengan tantangan masa kini dan masa depan. “Substansi undang-undangnya harus lebih relevan, adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan para pemuda sekarang dan yang … Baca Selengkapnya
Komisi IX DPR memastikan RUU Ketenagakerjaan masih jadi prioritas untuk dibahas. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan inklusif bagi para pekerja. “Ini merupakan salah satu prioritas Komisi IX untuk diselesaikan dalam program legislasi,” kata Wakil Ketua Komisi IX, Putih Sari, dalam rapat panja perdana RUU ini pada Selasa. Meski begitu, dia menekankan … Baca Selengkapnya
Selasa, 23 September 2025 – 12:03 WIB Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaiakan sejumlah surat presiden (surpres) yang diterima oleh pimpinan DPR dalam sidang paripurna yang ke-5, untuk masa persidangan I Tahun 2025-2026. Baca Juga : Puan soal IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028: Saya Lihat Kajiannya Dulu “Sidang Dewan yang kami … Baca Selengkapnya
Bagi Anda yang tinggal di Michigan, penggunaan VPN mungkin akan segera dibatasi secara legal jika rancangan undang-undang baru ini disahkan. Pada tanggal 11 September, perwakilan Partai Republik di Michigan mengajukan legislasi yang sangat luas yang melarang konten internet dewasa. RUU tersebut, yang disebut Undang-Undang Anti Korupsi Moral Publik dan diajukan oleh enam perwakilan Republik, akan … Baca Selengkapnya
Belakangan ini, legislasi yang bertujuan membatasi akses ke situs porno daring semakin populer di negara-negara konservatif. Namun, di Michigan, para pembuat undang-undang baru saja memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan melarang semua pornografi daring secara keseluruhan. RUU tersebut, yang menawarkan perspektif sangat keras mengenai seksualitas manusia, diajukan pada 11 September. Sponsor utamanya adalah Rep. Josh Schriver … Baca Selengkapnya
Komite Alokasi DPR Amerika Serikat pada Rabu menyatakan dukungan terhadap sejumlah misi NASA yang sebelumnya terancam dihentikan akibat proposal anggaran 2026 dari pemerintahan. Meskipun komite tidak secara spesifik mengalokasikan dana tambahan untuk misi-misi ini, dukungan ini memberikan angin segar bagi upaya-upaya sains planet yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Komite DPR bertemu untuk membahas RUU anggaran … Baca Selengkapnya
loading… Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo mengungkap DPR akan menyusun draf baru terkait RUU Perampasan Aset. Foto/SindoNews JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan bahwa DPR akan menyiapkan draf baru untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Meski begitu, dalam pembuatan draf baru ini, DPR akan mempertimbangkan naskah akademik dan materi yang sebelumnya … Baca Selengkapnya