RUU

Protes di Ukraina Setelah Zelensky Tandatangani RUU Sasaran Anti-Korupsi

oleh
Protes di Ukraina Setelah Zelensky Tandatangani RUU Sasaran Anti-Korupsi

Presiden Volodymyr Zelensky telah menandatangani RUU yang menurut para kritikus melemahkan kemandirian lembaga anti-korupsi Ukraina, memicu protes di beberapa kota serta mendapat kecaman internasional. Para pengkritik menyatakan undang-undang baru ini mengurangi kewenangan Badan Anti-Korupsi Nasional (Nabu) dan Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (Sapo)—menempatkan mereka di bawah kendali jaksa agung. Dalam pidato hari Rabu, Zelensky menyatakan kedua … Baca Selengkapnya

6 dari 10 Warga Amerika Serikat Menyatakan RUU ‘Besar dan Indah’ Trump Akan Menguntungkan Orang Kaya dan Merugikan Miskin dalam Survei Terbaru

oleh
6 dari 10 Warga Amerika Serikat Menyatakan RUU ‘Besar dan Indah’ Trump Akan Menguntungkan Orang Kaya dan Merugikan Miskin dalam Survei Terbaru

Para pejabat terpilih Partai Republik mempromosikan undang-undang pajak dan pengeluaran baru sebagai kemenangan buat rakyat pekerja, tapi survei terbaru tunjukkan bahwa kebanyakan orang Amerika anggap itu untungkan orang kaya. Sekitar dua pertiga orang dewasa di AS perkirakan hukum pajak baru ini bantu orang kaya, menurut jajak pendapat dari The Associated Press-NORC Center for Public Affairs … Baca Selengkapnya

"Para Ahli Wi-Fi Ungkap Dampak RUU Anggaran Trump pada Kecepatan Wi-Fi Anda" Visual appeal enhanced with clear structure and emphasis on key points.

oleh
"Para Ahli Wi-Fi Ungkap Dampak RUU Anggaran Trump pada Kecepatan Wi-Fi Anda" Visual appeal enhanced with clear structure and emphasis on key points.

Kamu ga bakal nemu istilah “Wi-Fi” dalam teks Rancangan Undang-Undang Besar dan Indah Presiden Donald Trump, tapi ada pasal yang mengizinkan FCC menggelar lelang spektrum yang bisa pengaruhi kecepatan router Wi-Fi generasi terbaru. Setiap perangkat nirkabel, dari pembuka pintu garasi sampai baby monitor, bergantung pada spektrum elektromagnetik buat beroperasi. Tapi spektrum itu sumber daya terbatas—buat … Baca Selengkapnya

MTG Ungkap RUU untuk Hapus Pajak ‘Tidak Adil’ bagi Pemilik Rumah, Sebut sebagai ‘Hadiah’ untuk Rakyat — Ini Tanggapan Trump

oleh
MTG Ungkap RUU untuk Hapus Pajak ‘Tidak Adil’ bagi Pemilik Rumah, Sebut sebagai ‘Hadiah’ untuk Rakyat — Ini Tanggapan Trump

Kevin Dietsch/Tom Williams/Getty Images Moneywise dan Yahoo Finance LLC mungkin dapet komisi atau penghasilan dari link di konten ini. Kalau kamu jual rumah dan untung besar, mungkin harus bayar pajak keuntungan modal. Tapi U.S. Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) pengin ubah itu. Greene baru ajukan RUU "No Tax on Home Sales Act", yang bakal hapus … Baca Selengkapnya

KPK Beberkan 17 Masalah dalam RUU KUHAP, Mulai dari Penyadapan hingga Pencekalan

oleh
KPK Beberkan 17 Masalah dalam RUU KUHAP, Mulai dari Penyadapan hingga Pencekalan

Kamis, 17 Juli 2025 – 06:30 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 17 masalah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Baca Juga: Tak Hanya SD hingga SMA, DPRD Ingin Sekolah Madrasah Jakarta juga Gratis Masalah ini terkait ketidaksesuaian RUU KUHAP dengan … Baca Selengkapnya

Wajib Pajak Kaya di California dan New York Siap Raih Keuntungan Besar Berkat RUU Pajak Trump

oleh
Wajib Pajak Kaya di California dan New York Siap Raih Keuntungan Besar Berkat RUU Pajak Trump

Partai Republik menyambut undang-undang pajak baru sebagai kemenangan bagi warga Amerika dengan pendapatan menengah. Namun, penghematan pajak terbesar dalam undang-undang ini sebenarnya untuk orang kaya di seluruh negeri—terutama di negara bagian dengan pajak tinggi seperti California dan New York. Ini karena undang-undang tersebut meningkatkan tingkat potongan untuk pajak negara bagian dan lokal (SALT). Dengan ini, … Baca Selengkapnya

RUU KUHAP Berpotensi Gagal Sah Jika Penolakan Berhasil Melobi Pimpinan Partai Politik

oleh
RUU KUHAP Berpotensi Gagal Sah Jika Penolakan Berhasil Melobi Pimpinan Partai Politik

Rabu, 16 Juli 2025 – 23:30 WIB Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, bilang ada kemungkinan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) gak bakal disahkan. Hal ini bisa terjadi kalau yang nolak KUHAP berhasil meyakinkan pimpinan partai politik (parpol). Baca Juga: Puan Bantah Pembahasan RUU KUHAP Tak Transparan dan Terburu-buru "Tapi, bisa … Baca Selengkapnya

Judul: Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan Gaya Visual: Huruf tebal untuk penekanan. Huruf miring untuk elemen formal. Jarak yang seimbang antar baris. Contoh Tampilan: Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan

oleh
Judul: Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan Gaya Visual: Huruf tebal untuk penekanan. Huruf miring untuk elemen formal. Jarak yang seimbang antar baris. Contoh Tampilan: Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan

sedang memuat… Sidang Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai RUU KUHAP dengan Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (14/7/2025). Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan perlunya tindak lanjut atas laporan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Salah satu usulannya, … Baca Selengkapnya

DPR Prioritaskan RUU Masyarakat Adat untuk Cegah Marginalisasi

oleh
DPR Prioritaskan RUU Masyarakat Adat untuk Cegah Marginalisasi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Ahmad Iman Syukri, menegaskan kembali bahwa RUU Masyarakat Adat akan diprioritaskan dalam agenda legislatif untuk melindungi komunitas adat dari marginalisasi, diskriminasi, dan kriminalisasi. “Sebagai pihak yang mengusulkan RUU ini, kami secara konsisten memasukkan RUU Masyarakat Adat sebagai bagian dari agenda legislatif prioritas,” katanya di Kompleks Parlemen Jakarta … Baca Selengkapnya

Ketua MA Bicara Tentang Penghapusan Larangan Memperberat Vonis dalam RUU KUHAP

oleh
Ketua MA Bicara Tentang Penghapusan Larangan Memperberat Vonis dalam RUU KUHAP

Jumat, 11 Juli 2025 – 22:52 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menanggapi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menghilangkan Pasal 293 Ayat 3. Baca Juga: DPR Nilai RUU KUHAP Lebih Progresif, Atur Hak Tersangka Pilih Kuasa Hukum Sunarto menjelaskan bahwa pembuatan rancangan undang-undang, terutama KUHAP, adalah wewenang DPR sebagai … Baca Selengkapnya