Sejumlah Ketentuan dalam RUU Perampasan Aset Dinilai Perlu Diperkuat

Sejumlah Ketentuan dalam RUU Perampasan Aset Dinilai Perlu Diperkuat

Sabtu, 6 September 2025 – 19:34 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah dan DPR didorong untuk segera melakukan revisi terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Baca Juga : Penangkapan Pelaku Penghasutan untuk Lindungi Kepentingan Umum dan Anak Korban Menurut pakar hukum Henry Indraguna, beberapa pasal dalam draf tersebut perlu diperkuat agar benar-benar dapat menegakkan supremasi … Baca Selengkapnya

Seth Meyers Tanggapi Kecaman Trump terhadap RUU Pembukaan Dokumen Epstein

Seth Meyers Tanggapi Kecaman Trump terhadap RUU Pembukaan Dokumen Epstein

Pembawa acara Late Night Seth Meyers telah menyoroti terus-menerusnya desakan Presiden Donald Trump bahwa skandal Epstein adalah “hoaks”, dengan mencatat bahwa situasi ini tidak terlihat baik bagi panglima tertinggi AS tersebut. “Dia benar-benar ketakutan akan hal-hal tentang Epstein ini dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya,” ujar Meyers. Trump mendapat kritik signifikan dari pengikutnya karena … Baca Selengkapnya

Menteri Hukum: DPR Kunci Percepatan RUU Penyitaan Aset

Menteri Hukum: DPR Kunci Percepatan RUU Penyitaan Aset

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan mencapai kesimpulan definitif lebih cepat jika diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daripada oleh pemerintah. Pengesahan RUU ini telah menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan dalam gelombang demonstrasi terbaru di seluruh negeri. Undang-undang ini diharapkan dapat … Baca Selengkapnya

Parlemen Burkina Faso Sahkan RUU yang Melarang Tindakan Homoseksual

Parlemen Burkina Faso Sahkan RUU yang Melarang Tindakan Homoseksual

Parlemen transisi Burkina Faso yang tak terpilih telah mengesahkan rancangan undang-undang yang melarang tindakan homoseksual. Langkah ini diambil tak lama setelah satu tahun draf amendemen kitab hukum keluarga yang mengkriminalisasi homoseksualitas diterima oleh kabinet negara tersebut. Kebijakan baru yang disetujui secara bulat pada Senin itu menjatuhkan hukuman hingga lima tahun penjara, dan telah menjadi bagian … Baca Selengkapnya

Prabowo Berjanji Tindak Lanjut RUU Ketenagakerjaan dan Pemberantasan Korupsi Usai Dialog Publik

Prabowo Berjanji Tindak Lanjut RUU Ketenagakerjaan dan Pemberantasan Korupsi Usai Dialog Publik

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan dialog tertutup dengan para pemimpin kelompok masyarakat, tokoh lintas iman, serikat buruh, dan partai politik di Istana Negara pada hari Senin. Ia berjanji akan menangani keresahan mereka terkait tata kelola pemerintahan, undang-undang, dan kebebasan sipil. Pertemuan yang berlangsung selama berjam-jam itu diisi dengan kritik peserta terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menyoroti … Baca Selengkapnya

Gubernur Texas Greg Abbott Tandatangani RUU Pemetaan Ulang Dukungan Trump

Gubernur Texas Greg Abbott Tandatangani RUU Pemetaan Ulang Dukungan Trump

Pemetaan ulang Texas picu perebutan gerrymandering nasional, memicu perebutan kekuasaan pemilih di berbagai negara bagian melintasi jurang politik. Diterbitkan pada 29 Agu 2025 Gubernur Texas Greg Abbott telah mengesahkan undang-undang untuk memetakan ulang distrik kongres negara bagian atas desakan Presiden Donald Trump dalam upaya mengalihkan lima kursi DPR AS yang dipegang Demokrat ke Republik. Peta … Baca Selengkapnya

Pengesahan RUU Anti-Perbudakan Modern Dipercepat di Sumatra Utara

Pengesahan RUU Anti-Perbudakan Modern Dipercepat di Sumatra Utara

Medan (ANTARA) – Anggota DPR Indonesia mendesak agar sosialisasi masyarakat ditingkatkan dan pengawasan diperketat untuk mencegah perdagangan orang (human trafficking) di Sumatera Utara, khususnya yang terkait dengan kerja ke luar negeri ilegal. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti menyatakan semua pemangku kepentingan — Parlemen, Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi), serta pemerintah daerah — harus … Baca Selengkapnya

RUU Kamboja: Pencabutan Kewarganegaraan bagi Terpidana Tindakan Makar

RUU Kamboja: Pencabutan Kewarganegaraan bagi Terpidana Tindakan Makar

Langkah ini hadir di tengah upaya pemberantasan berkelanjutan terhadap para penentang Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa. Para anggota legislatif Kamboja telah mengesahkan sebuah undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan dari individu-individu yang didapati “berkolusi” dengan negara asing. Undang-undang yang disahkan pada Senin tersebut memberikan kuasa kepada otoritas untuk mencabut status kewarganegaraan siapapun … Baca Selengkapnya

Pencabutan Petugas Haji Daerah dalam RUU Haji dan Umrah Terbaru

Pencabutan Petugas Haji Daerah dalam RUU Haji dan Umrah Terbaru

loading… Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) akan dihapuskan dalam RUU Haji dan Umrah. Selanjutnya, petugas haji akan diatur secara tersentralisasi oleh Kementerian Haji dan Umrah. Foto/Ilustrasi/Dok.MCH 2024 JAKARTA – Komisi VIII DPR menyatakan bahwa Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) akan ditiadakan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah. Ke depannya, petugas haji akan dikelola secara … Baca Selengkapnya

RUU Haji Segera Disahkan, Istana Berharap Penyelenggaraan Ibadah Lebih Berkualitas

RUU Haji Segera Disahkan, Istana Berharap Penyelenggaraan Ibadah Lebih Berkualitas

Jakarta, VIVA – Pelaksanaan ibadah haji diharapkan makin bagus kedepannya setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji yang merupakan revisi dari UU Nomor 8 Tahun 2019. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI. Komisi VIII DPR RI dalam beberapa hari terakhir, termasuk akhir pekan ini, mempercepat pembahasan … Baca Selengkapnya