RUU

RUU Kamboja: Pencabutan Kewarganegaraan bagi Terpidana Tindakan Makar

oleh
RUU Kamboja: Pencabutan Kewarganegaraan bagi Terpidana Tindakan Makar

Langkah ini hadir di tengah upaya pemberantasan berkelanjutan terhadap para penentang Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa. Para anggota legislatif Kamboja telah mengesahkan sebuah undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan dari individu-individu yang didapati “berkolusi” dengan negara asing. Undang-undang yang disahkan pada Senin tersebut memberikan kuasa kepada otoritas untuk mencabut status kewarganegaraan siapapun … Baca Selengkapnya

Pencabutan Petugas Haji Daerah dalam RUU Haji dan Umrah Terbaru

oleh
Pencabutan Petugas Haji Daerah dalam RUU Haji dan Umrah Terbaru

loading… Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) akan dihapuskan dalam RUU Haji dan Umrah. Selanjutnya, petugas haji akan diatur secara tersentralisasi oleh Kementerian Haji dan Umrah. Foto/Ilustrasi/Dok.MCH 2024 JAKARTA – Komisi VIII DPR menyatakan bahwa Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) akan ditiadakan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah. Ke depannya, petugas haji akan dikelola secara … Baca Selengkapnya

RUU Haji Segera Disahkan, Istana Berharap Penyelenggaraan Ibadah Lebih Berkualitas

oleh
RUU Haji Segera Disahkan, Istana Berharap Penyelenggaraan Ibadah Lebih Berkualitas

Jakarta, VIVA – Pelaksanaan ibadah haji diharapkan makin bagus kedepannya setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji yang merupakan revisi dari UU Nomor 8 Tahun 2019. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI. Komisi VIII DPR RI dalam beberapa hari terakhir, termasuk akhir pekan ini, mempercepat pembahasan … Baca Selengkapnya

RUU India Kontroversial: Hukuman Bagi Politikus Narapidana Picu Kemarahan Publik

oleh
RUU India Kontroversial: Hukuman Bagi Politikus Narapidana Picu Kemarahan Publik

New Delhi, India – Pemerintah India telah mengajukan sebuah rancangan undang-undang baru awal pekan ini di parlemen yang memungkinkan seorang perdana menteri, menteri kepala negara bagian, atau menteri federal maupun negara bagian lainnya untuk diberhentikan dari jabatannya jika mereka sedang menghadapi penyelidikan kriminal – bahkan sebelum mereka divonis bersalah. RUU yang diusulkan oleh Partai Bharatiya … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI Pastikan Rencana Pembentukan Kementerian Haji dalam Pembahasan RUU

oleh
Pemerintah RI Pastikan Rencana Pembentukan Kementerian Haji dalam Pembahasan RUU

Jakarta (ANTARA) – Indonesia sedang mempertimbangkan untuk mendirikan Kementerian Haji khusus sebagai bagian dari revisi yang diusulkan terhadap undang-undang tahun 2019 tentang layanan Haji dan Umroh, kata seorang anggota kabinet pada hari Kamis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana tersebut, yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah yang telah diserahkan ke DPR sebagai … Baca Selengkapnya

Alokasi Tunjangan Guru dalam RUU APBN Direvisi Menteri Jadi Rp274 T

oleh
Alokasi Tunjangan Guru dalam RUU APBN Direvisi Menteri Jadi Rp274 T

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan revisi anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan dari semula Rp178,7 triliun (US$10 miliar) menjadi Rp274,7 triliun (US$16,3 miliar) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. “Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga kependidikan adalah sebesar Rp274,7 triliun,” ujarnya dalam … Baca Selengkapnya

Bagaimana Cicilan Pinjaman Pelajar Akan Terlihat Setelah RUU Anggaran Trump

oleh
Bagaimana Cicilan Pinjaman Pelajar Akan Terlihat Setelah RUU Anggaran Trump

Versi Bahasa Indonesia (Tingkat B1 dengan beberapa kesalahan/typo): Sampai 2025, ada 42,5 juta orang yang punya pinjaman mahasiswa federal. Dari jumlah itu, sekitar 12,3 juta — kira-kira 29% peminjam — saat ini terdaftar di rencana pembayaran berbasis pendapatan (IDR). Rencana ini memberikan bantuan signifikan, membuat cicilan bulanan lebih terjangkau. Tapi, Presiden Trump mengubah sistem pinjaman … Baca Selengkapnya

Presiden Dina Boluarte Sahkan RUU Amnesti Peru Meski Ada Protes | Berita Hak Asasi Manusia

oleh
Presiden Dina Boluarte Sahkan RUU Amnesti Peru Meski Ada Protes | Berita Hak Asasi Manusia

Presiden Peru Dina Boluarte telah menandatangani undang-undang kontroversial yang akan melindungi militer, polisi, dan pasukan resmi pemerintah dari tuntutan hukum atas pelanggaran HAM selama konflik internal yang berlangsung puluhan tahun di negara itu. Pada Rabu, Boluarte menggelar upacara penandatanganan di istana kepresidenan di Lima, di mana ia membela undang-undang amnesti ini sebagai bentuk penghormatan atas … Baca Selengkapnya

Presiden Brasil Lula Memveto Bagian dari ‘RUU Perusakan Lingkungan’ | Berita Lingkungan

oleh
Presiden Brasil Lula Memveto Bagian dari ‘RUU Perusakan Lingkungan’ | Berita Lingkungan

Lula Setujui RUU Kontroversial yang Permudah Aturan Perizinan Lingkungan, tapi Tolak atau Ubah 63 Pasal Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva telah mengesahkan undang-undang yang melonggarkan aturan perizinan lingkungan. Namun, ia menyerah pada tekanan kelompok aktivis dengan memveto ketentuan kunci yang akan mempermudah perusahaan mendapatkan izin lingkungan. Lula menyetujui pada Jumat RUU yang dijuluki … Baca Selengkapnya

Lula dari Brasil Memveto Bagian dari ‘RUU Perusakan Lingkungan’

oleh
Lula dari Brasil Memveto Bagian dari ‘RUU Perusakan Lingkungan’

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada Jumat kemarin memveto beberapa pasal dalam rancangan undang-undang yang seharusnya mempermudah perusahaan mendapatkan izin lingkungan, menuruti desakan kelompok aktivis. Dijuluki “undang-undang perusakan” oleh para penentangnya, teks yang baru disetujui parlemen itu awalnya akan melonggarkan aturan perizinan lingkungan untuk proyek yang dianggap “strategis” oleh negara. Untuk beberapa izin, … Baca Selengkapnya