Revisi

Inggris untuk mengatur pemberi pinjaman ‘beli sekarang, bayar nanti’ dalam revisi hukum

oleh
Inggris untuk mengatur pemberi pinjaman ‘beli sekarang, bayar nanti’ dalam revisi hukum

Tetap terinformasi dengan pembaruan gratis Cukup daftar ke myFT Digest regulasi keuangan Inggris — langsung dikirim ke kotak masuk Anda. Pemberi pinjaman yang mengkhususkan diri dalam layanan “beli sekarang, bayar nanti” harus mematuhi aturan yang sama dengan bank-bank utama dalam undang-undang yang telah lama ditunggu-tunggu yang akan membuat mereka sepenuhnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. … Baca Selengkapnya

Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan revisi regulasi impor minggu depan

oleh
Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan revisi regulasi impor minggu depan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso mengumumkan bahwa proses amandemen untuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 tahun 2024, yang mengatur kebijakan impor dan konfigurasi, diharapkan akan selesai minggu depan. “Semoga prosesnya akan selesai minggu depan. Sudah 90 persen selesai – kami hanya perlu menyelesaikan beberapa detail administratif,” kata Santoso kepada wartawan di … Baca Selengkapnya

Mendorong percepatan revisi UU Ketenagakerjaan, PDIP: Negara tidak boleh abai

oleh
Mendorong percepatan revisi UU Ketenagakerjaan, PDIP: Negara tidak boleh abai

Jumat, 2 Mei 2025 – 04:55 WIB Jakarta, VIVA – Peringatan hari buruh atau May Day 2025 harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh pekerja di Tanah Air, baik di sektor formal maupun informal. Upaya ini sebagaimana realisasi Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Baca Juga: Mendagri Bakal Revisi … Baca Selengkapnya

Industri daur ulang Vietnam menghadapi revisi EPR

oleh
Industri daur ulang Vietnam menghadapi revisi EPR

Industri daur ulang Vietnam sedang mengalami pergeseran yang mendalam karena diperkenalkannya peraturan EPR. Undang-undang baru, di bawah Keputusan No. 08/2022/ND-CP, mewajibkan produsen dan importir bertanggung jawab atas pengelolaan akhir dari produk yang mereka pasarkan. Peraturan ini, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024, diharapkan akan mengubah secara signifikan bagaimana bisnis menangani limbah, mulai dari bahan … Baca Selengkapnya

Revisi Hukum untuk Mempercepat Pembubaran Organisasi Bermasalah

oleh
Revisi Hukum untuk Mempercepat Pembubaran Organisasi Bermasalah

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menegaskan bahwa usulan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) bertujuan untuk mempercepat proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang bermasalah. “Poin untuk merevisi UU Ormas adalah untuk mempercepat proses likuidasi pembubaran organisasi-organisasi ini,” katanya di kompleks parlemen di sini pada hari … Baca Selengkapnya

Meningkatkan ibadah haji melalui revisi hukum

oleh
Meningkatkan ibadah haji melalui revisi hukum

Jakarta (ANTARA) – Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Haji dan Umrah merupakan langkah penting dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Haji dan layanan di Indonesia. Saat ini, pemerintah bersama Komisi VIII DPR tengah mendiskusikan revisi undang-undang tersebut. Beberapa dengar pendapat telah dilakukan dengan organisasi keagamaan, akademisi, dan perwakilan pemerintah, seperti Kementerian Agama, Badan … Baca Selengkapnya

Pemimpin Daerah Tidak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda dan Pilkada Dimungkinkan

oleh
Pemimpin Daerah Tidak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda dan Pilkada Dimungkinkan

Jakarta, VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Rencana revisi UU Pemda, UU Pilkada, dan UU Pemilu ini dimaksudkan agar bisa lebih menselaraskan … Baca Selengkapnya

Iwakum Menilai Pelarangan Siaran Langsung Sidang dalam Revisi KUHAP Melanggar Prinsip Persidangan Terbuka

oleh
Iwakum Menilai Pelarangan Siaran Langsung Sidang dalam Revisi KUHAP Melanggar Prinsip Persidangan Terbuka

Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menentang larangan siaran langsung persidangan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Larangan ini dinilai bertentangan dengan asas persidangan terbuka yang dijamin hukum. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil mengatakan asas persidangan terbuka merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia. “Penyiaran langsung sidang justru mendukung transparansi dan kontrol publik terhadap proses … Baca Selengkapnya

Menjaga supremasi sipil di tengah revisi hukum militer

oleh
Menjaga supremasi sipil di tengah revisi hukum militer

Jakarta (ANTARA) – Legislator nasional yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2024-2029 telah memulai diskusi tentang amandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, atau TNI. Ini efektif menghidupkan kembali wacana tentang undang-undang tersebut dari periode sebelumnya. Yang menarik kali ini adalah bahwa DPR telah secara resmi mengumumkan penyusunan … Baca Selengkapnya

Menteri Pertahanan Berharap Revisi UU TNI Selesai Dibahas sebelum Reses DPR

oleh
Menteri Pertahanan Berharap Revisi UU TNI Selesai Dibahas sebelum Reses DPR

loading… Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin berharap pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) bisa selesai sebelum DPR menjalani masa reses. FOTO/DOK.SindoNews JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin berharap pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) bisa selesai sebelum DPR menjalani masa reses. DPR akan mulai masuk masa … Baca Selengkapnya