Sabtu, 24 Agustus 2024 – 08:40 WIB Kepala LKPP RI yang juga Kader PDI Perjuangan Hendrar Prihadi. FOTO: Dokumen untuk JPNN.com. jateng.jpnn.com, SEMARANG – Kabar kader PDI Perjuangan Hendrar Prihadi (Hendi) diduetkan dengan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024 kian mencuat. Namun, Hendi mengaku belum pernah berkomunikasi dengan Anies. Hendi yang kini menjabat Kepala LKPP … Baca Selengkapnya
Sabtu, 24 Agustus 2024 – 05:47 WIB Jakarta, VIVA – PDI Perjuangan menyebut jika Anies Baswedan ingin diusung olehnya di Pilkada Jakarta maka harus mengikuti aturan yang dimintakan partai politik. Pihak Anies Baswedan buka suara. Baca Juga : Batal Berduet dengan Kaesang di Jateng, Komjen Luthfi: Itu Masalah Politik Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan … Baca Selengkapnya
“ loading… Beredar surat permohonan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi II DPR kepada KPU. Foto/SINDOnews/Gedung KPU JAKARTA – Beredar surat permohonan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi II DPR kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) . Tak hanya kepada KPU undangan RDP ini kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan … Baca Selengkapnya
Jumat, 23 Agustus 2024 – 21:01 WIB Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyampaikan hal yang wajib dilakukan pemerintah dengan batal disahkannya RUU Pilkada. Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi jpnn.com – DPR resmi membatalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkada). Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa diganggu gugat. Anggota DPR dari … Baca Selengkapnya
“ loading… Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut sikap DPR yang menggelar sidang bahas RUU Pilkada usai putusan MK sebagai bentuk pembangkangan konstitusi. Foto/SINDOnews JAKARTA – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut sikap DPR yang menggelar sidang bahas RUU Pilkada usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk pembangkangan konstitusi. Pasalnya, putusan MK bersifat final dan … Baca Selengkapnya
“ loading… Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan cara aparat penegak hukum membubarkan para pendemo tolak RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Foto/Aldhi Chandra JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan cara aparat penegak hukum membubarkan para pendemo tolak RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Sebab, aparat melakukannya dengan gas air mata … Baca Selengkapnya
Deputy Speaker of the House of Representatives (DPR) Sufmi Dasco Ahmad pada hari Kamis mengumumkan bahwa parlemen telah memutuskan untuk membatalkan rencananya untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyusul protes publik. Oleh karena itu, undang-undang tersebut akan diterapkan bersamaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pemilihan dan batas usia calon untuk pemilihan kepala … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan, pihaknya tak akan menggelar rapat paripurna terkait pengesahan revisi Undang-undang Pilkada. Baca Juga : Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Sumbar Diwarnai Aksi Teatrikal Penguasa Tindas Rakyat Kecil Dengan begitu, kata Dasco, maka pendaftaran calon Pilkada 2024 akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). … Baca Selengkapnya
Rumah Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi jika RUU tentang Amandemen Keempat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak disahkan menjadi undang-undang hingga 27 Agustus. Periode pendaftaran calon yang akan bertarung dalam Pilkada adalah 27-29 Agustus 2024. “Kami membuat revisi untuk (membentuk) undang-undang baru. Nah, jika belum disahkan pada saat pendaftaran, itu berarti kami akan … Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani tidak hadir saat parlemen mengesahkan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8). Absennya Puan dikarenakan sedang melakukan kunjungan kerja ke Hungaria dan Serbia. Menurut Sekjen DPR RI Indra Iskandar, kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan kedua negara tersebut. Puan didampingi sejumlah anggota DPR RI dalam … Baca Selengkapnya