Pilkada

Ahli Mengungkap Berbagai Dampak Negatif Jika Pilkada Melalui DPRD

oleh

Jakarta, VIVA – Peneliti bidang politik pada The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD tidak serta-merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan. Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” kata Felia dalam … Baca Selengkapnya

Penilaian Komprehensif Sistem Pilkada Serentak

oleh

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, berpendapat bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem pilkada langsung. Hal ini merespons usulan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai alternatif dari pemilihan langsung karena biaya yang tinggi. Aboe Bakar menyatakan setuju dengan perlunya evaluasi sistem pilkada serentak untuk … Baca Selengkapnya

Kepala MK Menguatkan Hakim Tidak Dapat Dijanjikan untuk Mempengaruhi Putusan Sengketa Pilkada

oleh

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa dipengaruhi untuk memengaruhi putusan hakim dalam sengketa Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, jika dibiarkan, hal ini akan menciptakan citra negatif yang belum tentu benar. Oleh karena itu, Suhartoyo meminta masyarakat untuk melaporkan kepada MK jika ada pihak yang mencoba untuk mempengaruhi putusan hakim terkait sengketa Pilkada. … Baca Selengkapnya

Institut Setara Menilai Rendah Kualitas Demokrasi Pilpres dan Pilkada 2024

oleh

Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses menjelang hingga pelaksanaan Pilpres dan Pilkada 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Indeks HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di Rezim Transisi yang dikeluarkan Setara Institute. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi saat ini ditandai partisipasi Pemilu Serentak 2024 tidak menyentuh 70%, sarana prasarana pemilu … Baca Selengkapnya

MK Menggelar Sidang Pertama Sengketa Hasil Pilkada 2024 pada Januari 2025

oleh

loading… MK bakal menggelar sidang perdana sengketa hasil perselisihan Pilkada 2024 pada Januari 2025. Foto/SINDOnews JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang perdana sengketa hasil perselisihan Pilkada 2024 pada Januari 2025. MK diketahui masih membuka pendaftaran gugatan Pilkada Serentak 2024. “Kira-kiranya di awal Januari ya. Pastinya registrasi kalau tidak ada halangan dia tanggal 3,” … Baca Selengkapnya

MK Telah Menerima 158 Gugatan Sengketa Pilkada, Permohonan Perkara Pilgub Masih Kosong

oleh

Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima secara total 158 gugatan permohonan perselisihan atau sengketa Pilkada 2024. Hingga Senin, 9 Desember 2024 pukul 16.00 WIB, terdapat 125 permohonan perkara pemilihan Bupati. Kemudian, ada 33 permohonan perkara tingkat Wali Kota. Data tersebut dikeluarkan oleh MK melalui situs resminya. Kemudian, permohonan perkara tingkat gubernur masih belum … Baca Selengkapnya

Pram-Doel Menang Pilkada Jakarta dalam Satu Putaran, Jubir Anies Berharap Dapat Diterima Semua Pihak

oleh

loading… Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran setelah mengantongi 2.183.239 suara pemilih atau 50,07 persen. Foto/Dok SINDOnews JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran setelah mengantongi … Baca Selengkapnya

Pengacara Terkenal OC Kaligis Mengungkap Dugaan Kecurangan Terhadap Paslon yang Dizalimi di Pilkada Muara Enim

oleh

Otto Cornelius Kaligis, pengacara terkenal, mengungkapkan bahwa ia mendapat sejumlah dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Muara Enim 2024. Kaligis, yang merupakan kuasa hukum dari pasangan calon Nasrun Umar – Lia Anggraini, mengatakan bahwa dugaan tersebut meliputi manipulasi hasil penghitungan suara. Menurutnya, terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi perhitungan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di … Baca Selengkapnya

Ketua KPU: Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Mencapai 68 Persen, Luar Biasa

oleh

KPU RI mengungkapkan bahwa rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 68 persen dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa pihaknya berterima kasih atas partisipasi banyak pihak dalam menggunakan hak pilih. Meskipun demikian, KPU RI akan mengevaluasi penurunan partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pemilu 2024. Afifuddin mengatakan … Baca Selengkapnya

Intervensi Kekuasaan Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Pada Pilkada 2024, Kata Profesor Politik

oleh

Rabu, 4 Desember 2024 – 14:49 WIB Jakarta, VIVA – Akademikus sekaligus pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Prof. Asrinaldi mengatakan bahwa intervensi kekuasaan menjadi salah satu faktor partisipasi Pilkada serentak 2024 rendah, apalagi bila calon yang maju tidak sesuai harapan. Baca Juga : Bawaslu Keluarkan 180 Rekomendasi PSU di Pilkada 2024, Ada 26 Tak … Baca Selengkapnya