BSKDN Mengungkap Isu-Isu Penting dalam Evaluasi Pilkada 2024

Kamis, 23 Januari 2025 – 15:49 WIB BKSDN menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, di Aula BSKDN pada Rabu, (22/1). Foto: dok BKSDN Kemendagri jpnn.com, JAKARTA – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyampaikan pilkada harus mampu melahirkan pemimpin daerah yang kuat, bersih, dan … Baca Selengkapnya

KPUD Menghargai Kinerja Polri karena Pilkada Jakarta Berjalan Lancar tanpa Sengketa ke MK

Ketua KPU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Wahyu Dinata, memberikan apresiasi kepada Polri, khususnya jajaran Polda Metro Jaya, atas kinerja mereka dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Jakarta. Menurutnya, seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta berjalan aman dan kondusif. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Polri karena telah menjaga stabilitas keamanan selama … Baca Selengkapnya

KPU Jatim Menetapkan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 pada Januari 2025

Jumat, 27 Desember 2024 – 12:27 WIB Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Choirul Umam (tengah) saat memberikan keterangan di Surabaya, beberapa waktu lalu. (ANTARA/ Didik Suhartono) jatim.jpnn.com, SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mengonfirmasi penetapan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan berlangsung pada awal Januari 2025. Komisioner … Baca Selengkapnya

Ahli Mengungkap Berbagai Dampak Negatif Jika Pilkada Melalui DPRD

Jakarta, VIVA – Peneliti bidang politik pada The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD tidak serta-merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan. Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” kata Felia dalam … Baca Selengkapnya

Penilaian Komprehensif Sistem Pilkada Serentak

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, berpendapat bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem pilkada langsung. Hal ini merespons usulan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai alternatif dari pemilihan langsung karena biaya yang tinggi. Aboe Bakar menyatakan setuju dengan perlunya evaluasi sistem pilkada serentak untuk … Baca Selengkapnya

Kepala MK Menguatkan Hakim Tidak Dapat Dijanjikan untuk Mempengaruhi Putusan Sengketa Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa dipengaruhi untuk memengaruhi putusan hakim dalam sengketa Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, jika dibiarkan, hal ini akan menciptakan citra negatif yang belum tentu benar. Oleh karena itu, Suhartoyo meminta masyarakat untuk melaporkan kepada MK jika ada pihak yang mencoba untuk mempengaruhi putusan hakim terkait sengketa Pilkada. … Baca Selengkapnya

Institut Setara Menilai Rendah Kualitas Demokrasi Pilpres dan Pilkada 2024

Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses menjelang hingga pelaksanaan Pilpres dan Pilkada 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Indeks HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di Rezim Transisi yang dikeluarkan Setara Institute. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi saat ini ditandai partisipasi Pemilu Serentak 2024 tidak menyentuh 70%, sarana prasarana pemilu … Baca Selengkapnya

MK Menggelar Sidang Pertama Sengketa Hasil Pilkada 2024 pada Januari 2025

loading… MK bakal menggelar sidang perdana sengketa hasil perselisihan Pilkada 2024 pada Januari 2025. Foto/SINDOnews JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang perdana sengketa hasil perselisihan Pilkada 2024 pada Januari 2025. MK diketahui masih membuka pendaftaran gugatan Pilkada Serentak 2024. “Kira-kiranya di awal Januari ya. Pastinya registrasi kalau tidak ada halangan dia tanggal 3,” … Baca Selengkapnya

MK Telah Menerima 158 Gugatan Sengketa Pilkada, Permohonan Perkara Pilgub Masih Kosong

Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima secara total 158 gugatan permohonan perselisihan atau sengketa Pilkada 2024. Hingga Senin, 9 Desember 2024 pukul 16.00 WIB, terdapat 125 permohonan perkara pemilihan Bupati. Kemudian, ada 33 permohonan perkara tingkat Wali Kota. Data tersebut dikeluarkan oleh MK melalui situs resminya. Kemudian, permohonan perkara tingkat gubernur masih belum … Baca Selengkapnya

Pram-Doel Menang Pilkada Jakarta dalam Satu Putaran, Jubir Anies Berharap Dapat Diterima Semua Pihak

loading… Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran setelah mengantongi 2.183.239 suara pemilih atau 50,07 persen. Foto/Dok SINDOnews JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran setelah mengantongi … Baca Selengkapnya